Breaking News
  • Ada 70.000 ibu hamil dan menyusui di antara pengungsi Rohingya
  • ASEAN Para Games - Doni Yulianto sumbang emas nomor kursi roda 1.500m
  • Kemenperin buka rekrutmen PNS untuk 380 formasi
  • Malaka, NTT diguncang gempa
  • Menhub: uji coba Transjabodetabek hasilnya kurang maksimal

OPINI Menelisik Solusi Teknologi Pemilu untuk Indonesia 15 Mar 2017 11:46

Article image
Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi). (Foto: Bawaslu)
E-recap memiliki banyak keunggulan dan berhasil diterapkan tanpa resiko yang berarti. Sedangkan e-voting masih menyisakan banyak celah lemah yang harus ditutupi, serta sangat beresiko melemahkan kualitas dan integeritas proses pemilu.

Oleh Titi Anggraini

 

GAGASAN penerapan e-voting atau rekapitulasi elektronik dalam pemilu secara kongkrit sudah dimulai sejak tahun 2009. Ditandai dengan dikabulkannya uji materi yang dilakukan oleh Bupati Jembrana berserta beberapa kepala dusun di daerah tersebut terhadap pasal 88 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Melalui putusannya yang bernomor 147/PUU-VII/2009, MK kemudian memberi tafsiran bahwa pasal yang menyatakan “pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara” dapat dilakukan dengan menggunakan metode e-voting dengan catatan telah terpenuhinya beberapa persyaratan secara kumulatif, yaitu: (i) tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, (ii) daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan.

Putusan MK ini mulai diakomodir di pasal 85 UU No. 1 Tahun 2015 juncto UU No. 10 Tahun 2016 tentang pilkada yang menyatakan bahwa “pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan dengan cara: memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik”.

Pemerintah, melalui Mendagri Tjahjo Kumolo juga sering menyatakan keinginannya agar metode e-voting mulai digunakan pada pilkada serentak, terutama untuk Pilkada 2017. Hanya saja dengan berbagai pertimbangan teknis, KPU RI belum merealisasikan gagasan tersebut karena dinilai belum mendesak untuk pemilu saat ini.

KPU RI pun telah membentuk tim khusus untuk melakukan kajian terkait eligibilitas e-voting untuk pilkada pada saat itu. Dengan dibahasnya RUU Pemilu sejak tahun 2016 yang lalu, DPR RI kembali menggulirkan pembahasan mengenai e-voting untuk kemungkinan digunakan pada Pemilu 2019 mendatang. DPR RI serius dengan rencana ini. Bahkan sudah menjadikan e-voting sebagai salah satu agenda yang akan dikaji oleh Pansus RUU Pemilu selama studi banding kepemiluan di Jerman dan Meksiko.

Pasal 329 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) RUU Pemilu yang diajukan pemerintah juga sudah membuka ruang untuk ini. Selengkapnya Pasal tersebut berbunyi: (2) Selain dilakukan dengan cara mencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian suara dapat dilakukan melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik. (3) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilu. (4) Pemberian suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan Pemerintah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi dan mudah. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.

Belajar Dari Negara Lain

Mempelajari e-voting dari pengalaman negara lain yang pernah menerapkannya adalah langkah yang tepat. Hanya saja, pilihan DPR RI untuk belajar e-voting dari Meksiko menimbulkan segudang pertanyaan. Banyak sekali negara-negara lain yang jauh lebih lama dan lebih layak untuk dijadikan sumber pembelajaran selain Meksiko. Kecuali jika Pansus RUU Pemilu turut menggali pengalaman e-voting di Jerman dan tidak sekedar mengkaji sistem pemilunya saja. Selain itu, negara-negara yang juga berpengalaman soal teknologi pungut hitung antara lain: Brazil, Venezuela, India, Philippina, Korea Selatan, Australia, Belanda, Irlandia, Paraguay, dll.

Brazil sudah memulai wacana e-voting sejak tahun 1985, namun ujicoba pertamanya dilakukan pada tahun 1989. Hingga tahun 2014, utak-atik teknologinya masih terus dilakukan, termasuk mencabut kembali regulasi yang mewajibkan penggunaan paper trail (VVPAT) sebagai bukti memilih karena persoalan biaya yang terlalu berat.

Venezuela telah memulai teknologi pungut hitung sejak tahun 1998 dengan bentuk e-counting, lalu kemudian telah dikembangkan ke e-voting. Tahun 2015, Venezuela melakukan analisis e-voting dengan memeriksa struktur source code-nya dan menemukan bahwa sistemnya tidak menjaga kerahasiaan surat suara.

India telah memulai pembicaraan soal e-voting sejak tahun 1977, dan digunakan sejak tahun 1998. Perangkat teknologinya sampai sekarang banyak sekali mendapatkan kritikan dan gugatan karena tidak transparan dan banyak dugaan manipulasi.

Belanda bahkan telah memulai wacana e-voting sejak tahun 1966. Tahun 2007, Belanda memutuskan untuk tidak lagi menggunakan e-voting akibat peristiwa politik tahun 2006. Saat itu tuntutan untuk penghitungan suara ulang tidak dapat dilakukan karena tidak tersedianya paper trail. Lalu sekelompok komunitas yang menyebut dirinya “kami tidak percaya mesin pemungutan suara” mengkaji mesin e-voting Belanda dan menggugatnya ke pengadilan. Alhasil, perangkat e-voting dinyatakan tidak boleh dilakukan.

Australia sejak tahun 2006 telah mengujicobakan penerapan e-voting di pemilu negara bagiannya, yaitu di Victoria (2006, 2010) dan Canberra (2012). Pengalaman dari Australia, penerapan e-voting sama sekali tidak meningkatkan kualitas pemilunya. Bahkan tim kajian yang mengevaluasi penerapan e-voting di Victoria dan Canberra menyimpulkan teknologi e-voting berbiaya sangat mahal untuk mencitpakan pemilu yang aman dan transparan. E-voting pada akhirnya hanya diperuntukkan bagi disabilitas dan pemilih di luar negeri, tidak untuk pemilu federalnya secara umum.

Jerman sendiri telah memulai teknologi e-voting sangat lama, yaitu tahun 1956 dan didahului oleh penggunaan e-counting. Tahun 1975 sistem pemungutan e-voting mulai diterapkan dan kemudian tahun 1997 modelnya diperbaharui dari e-voting elektro-mekanik ke e-voting sepenuhnya elektronik. Tahun 2009, setelah digugat dan dipertimbang, Mahkamah Konstitusi Jerman pada akhirnya melarang penggunaan e-voting karena melanggar beberapa prinsid yang fundamental, yaitu kurangnya transparansi sistem, sistem yang tidak dapat diaudit, serta sistem yang terlalu rumit. Sehingga pemilu di Jerman setelah tahun 2009 tidak lagi menggunakan teknologi e-voting.

Di Meksiko, wacana e-voting sudah dimulai sejak tahun 2000. Uji cobanya telah dimulai sejak tahun 2001 di 3 daerah yakni Meksiko City, Coahulia dan Jalisco. Namun hingga saat ini, karena berbagai hal e-voting belum dapat digunakan untuk kepentingan pemilu Meksiko secara nasional.

Pembelajaran yang diambil dari luar negeri tersebut semestinya menjadi peringatan bagi Pemerintah dan DPR dalam memutuskan penerapan e-voting untuk pemilu Indonesia. Ada negara yang masih menggunakan e-voting namun terus dihadapkan pada gugatan politik, serta banyak juga negara yang meninggalkan e-voting dan beralih ke metode pungut hitung konvensional dengan menggunakan surat suara.

Harusnya juga dilakukan penggalian yang mendalam terkait alasan kenapa e-voting ditinggalkan. Jangan sampai Indonesia mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dialami negara lain hanya karena tergesa-gesa dalam memutuskan pilihan. Apalagi jika sekedar mengejar euforia era digital atas nama modernitas. Pencapaian kualitas transparansi pungut hitung yang telah dicapai Indonesia di mata internasional, jangan sampai runtuh hanya karena perubahan yang lahir akibat sasaran pembelajaran yang tidak tepat dan pertimbangan yang tidak matang.

Kedepankan Kebutuhan, Jangan Keinginan

Teknologi pungut hitung, baik dalam bentuk e-voting, e-counting atau e-recap telah diakui oleh konstitusi, sehingga penerapannya sangat dimungkinkan. Namun Perludem memandang, Pemerintah dan DPR RI harus mengedepankan pengkajian teknologi pemilu berdasarkan tujuan dan kebutuhan, bukan didahului oleh model teknologi yang diinginkan. Keinginan yang ditunjukkan oleh Pemerintah maupun DPR, sama sekali belum menggambarkan tujuan sesungguhnya yang ingin dicapai melalui pengkajian teknologi e-voting.

Setiap gagasan yang disampaikan ke publik, belum menjelaskan secara menyeluruh jenis persoalan pemilu yang ingin diselesaikan melalui teknologi. Pemanfaatan teknologi bisa berpotensi melahirkan masalah baru jika tidak didasarkan pada solusi-solusi untuk menjawab tantangan yang ada. Sehingga intensi Pemerintah maupun DPR yang dirasa bersandar pada selera teknologi ini sangat dipertanyakan.

Berdasarkan catatan Perludem, masalah pemilu yang berkaitan dengan pungut hitung bukan berada pada proses pungut hitung manual yang dilakukan di tingkat TPS. Selama ini, pungut hitung dengan pendekatan manual berjalan sangat baik tanpa persoalan.

Prosesnya sangat transparan, karena setiap aktor pemilu baik penyelenggara pemilu, calon kandidat atau partai politik, pemilih dan masyarakat umum dapat terlibat secara langsung dan aktif dalam proses penghitungan.

Kualitas akuntabilitasnya juga sangat tinggi, setiap elemen yang hadir dapat mengkonfirmasi keabsahan setiap suara pemilih tanpa ada sekat intelektual. Bahkan praktik pungut hitung di Indonesia saat ini menjadi standar transaparansi bagi internasional. Jika terjadi kerusakan surat suara, maka hal itu sesungguhnya bukan menjadi persoalan utama dari metode pungut hitung yang digunakan. Tetapi soal kualitas sosialisasi pemilu atau bahkan sikap pemilih.

Persoalan pungut hitung di pemilu Indonesia terletak pada tahapan rekapitulasi suara yang dilakukan berjenjang sejak tingkatan desa, kecamatan, kabupaten/kota, serta provinsi. Catatan Perludem, kasus-kasus yang terjadi selama pengalaman rekapitulasi suara baik di pemilu maupun pilkada diantaranya: (i) Adanya manipulasi hasil penghitungan suara selama proses rekapitulasi berjenjang, perolehan suara dari TPS berubah saat masuk di proses rekap. (ii) Suara pemilih raib setelah dipindahkan dari TPS, bahkan berbarengan dengan kotak suaranya. (iii) Adanya kesalahan pada teknis pencatatan perolehan suara di form C1. (iv) Adanya kesalahan hitung atau penjumlahan hasil perolehan suara pada form C1.

Berdasarkan persoalan yang ada, maka sepatutnya para pihak memikirkan cara untuk mengantisipasi kasus-kasus yang pernah terjadi pada tahan rekapitulasi berjenjang agar tidak terjadi kembali. Bentuknya bisa berupa perubahan mekanisme, penguatan sistem pengendalian, atau merancang teknologi baru.

Kebutuhan Indonesia

Tahun 2015, KPU RI melalui tim khusus pengkaji e-voting telah menghasilkan rekomendasi rinci mengenai potensi penggunaan e-voting untuk pilkada. Kajian tersebut memperhatikan berbagai model e-voting yang pernah diterapkan, termasuk mesin yang diproduksi oleh BPPT. Kesimpulan yang dihasilkan, bahwa e-voting bukan teknologi yang dibutuhkan untuk mengganti metode pungut hitung di pemilu Indonesia untuk saat ini.

Berdasarkan kajian tersebut, KPU menilai ada tiga syarat yang sejatinya belum benar-benar terjawab melalui e-voting yaitu aspek kepercayaan keamanan, aspek transparansi, serta proses uji coba teknis yang terus menerus. Kehadiran persyaratan ini sejalan dengan kerangka persyaratan kumulatif yang dituntut oleh MK, bahwa penggunaan e-voting harus memenuhi syarat lain yang dianggap perlu. Pandangan KPU merupakan pandangan yang wajib dipertimbangkan.

Tingkat kepercayaan masyarakat adalah kunci penyelenggaraan yang adil dan jujur. Penggunaan e-voting masih menghadapi soal kepercayaan masyarakat. Metode ini akan mengubah paradigma masyarakat soal tata cara memilih pemimpin. Selain itu pengalaman negara lain juga menggaris bawahi bahwa persoalan yang dihadapi juga menyangkut kepercayaan.

Berdasarkan kajian Perludem, e-voting juga belum relevan untuk digunakan di Indonesia. E-voting yang dilakukan di negara lain berkenaan dengan temuan kecurangan dalam proses pemungutan suara. Sedangkan di Indonesia terletak pada proses rekapitulasi perolehan suara. Seharusnya solusi teknologi bisa mengantisipasi masalah pada rekap suara. Sedangkan proses pungut hitung seharusnya dipertahankan, dengan catatan pendidikan bagi pemilih harus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

KPU RI telah menawarkan penerapan teknologi E-Recapitulation (e-recap) untuk menjawab masalah rekapitulasi. Alih-alih mendesain teknologi untuk metode pungut hitung yang baru, KPU RI lebih menggagas teknologi yang memperbaiki dimensi rekapitulasi suara. Teknologi ini disebut SITUNG (Sistem Informasi Pungut Hitung) dan sudah pernah digunakan pada Pemilu 2014, Pilkada 2015, Pilkada 2017. Kendati sifatnya tidak mengkoreksi atau menyatakan hasil perolehan suara, namun tingkat kesuksesannya sangat tinggi dan tidak terdapat celah gugatan. Teknologi yang digunakan juga cocok untuk menjawab masalah yang dihadapi di proses pungut hitung pemilu Indonesia. Saat ini KPU RI juga mengabarkan sedang meningkatkan kualitas teknologinya dengan mendigitalisasi beberapa proses e-recap yang masih manual, yaitu uji coba teknologi Seven Segment.

Dari pengalaman praktis yang telah dilakukan, Perludem sejalan dengan KPU RI bahwa teknologi yang paling tepat untuk meningkatkan kualitas pungut hitung di pemilu Indonesia adalah e-recap, bukan e-voting. E-recap memiliki banyak keunggulan dan berhasil diterapkan tanpa resiko yang berarti. Sedangkan e-voting masih menyisakan banyak celah lemah yang harus ditutupi, serta sangat beresiko melemahkan kualitas dan integeritas proses pemilu.

Oleh karena itu, Perludem mendesak Pemerintah serta DPR RI untuk tidak menjadikan e-voting sebagai satu-satunya solusi teknologi untuk pungut hitung Indonesia. Pemerintah dan DPR sebaiknya ikut mempelajari dan mempertimbangkan teknologi e-recap yang sedang disiapkan oleh KPU RI. Minimnya pilihan teknologi serta ketergesaan dalam mengambil keputusan dapat meruntuhkan pencapaian baik yang telah diraih oleh Indonesia di bidang kepemiluan.

 

Penulis adalah Direktur Eksekutif Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi)

Komentar