Breaking News
  • Bos First Travel Andika Divonis 20 Tahun, Istrinya 18 Tahun
  • Dolar AS Melambung, Harga Premium dan Solar Tak Naik Tahun Ini
  • Hendropriyono: TNI/Polri Jangan Takut Tegakkan Hukum
  • JK: Eks Koruptor Dilarang Nyaleg Agar Wibawa DPR Baik
  • Jonan Targetkan Akuisisi Saham Freeport Rampung Juni

KOLOM Mengapa “Menolak Agama”? (Catatan Jelang Pilpres 2019) 30 Jul 2018 11:41

Article image
Agama dan kemanusiaan harus saling tidak terpisahkan. (Foto: Ist)
Agama seharusnya menyampaikan kasih kepada siapa saja, sebagaimana Kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas.

Oleh Redem Kono

 

SITUASI politik jelang Pilpres 2019 kian hangat oleh maraknya gerakan politik yang bermotif keagamaan. Untuk mewujudkan niatnya menjadi capres ataupun cawapres, partai politik dan elite politik tanpa sungkan memakai alasan-alasan religius untuk menangkap daya elektoral ataupun melancarkan lobi-lobi politik.

Dalam situasi ini, saya tiba-tiba bersemangat membaca sebuah buku berjudul Objectivity, Relativism, and Truth: Philosophical Papers, Volume 1 (Cambridge: Cambridge University Press, 1991). Penulisnya adalah seorang penulis dan teoretisi pragmatisme Amerika Serikat, Richard Rorty (meninggal 2007).

Dalam artikelnya berjudul "The Priority of Democracy", Rorty mengutip pendapat dari Thomas Jefferson, yakni bahwa: “kita tidak akan melukai tetangga (kita) dengan mengatakan bahwa ada dua puluh Tuhan atau tidak ada Tuhan” (hlm. 25) Artinya, pertanyaan tentang agama adalah wilayah privat. Ketika ditempatkan pada wilayah privat, maka agama tidak relevan dengan kehidupan publik.

Agama hanya diperlukan orang untuk mencari "kesempurnaan diri " (search for perfection) dan pematangan diri, bukan untuk "kebijakan publik" (public policy). Agama tidak relevan dengan kepentingan publik, karena kehidupan publik membutuhkan karakter-karakter dan ciri khas yang bertentangan dengan agama.

Contohnya, bagi Rorty, agama dapat rentan terhadap pembenaran ideologis. Agama dapat mewartakan apa yang disebutnya kebenaran-kebenaran, dan sifatnya mutlak. Demi apa yang dianggap benar, orang dapat berdarah-darah, ataupun menewaskan dirinya sendiri di atas altar pembenaran ideologis. Sifat ideologis ini akan memaksakan klaim kepongahan agama sebagai satu-satunya rujukan bagi hidup bersama. Agama menawan kebebasan manusia, yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk menciptakan solidaritas.

Memang terdengar ekstrem, ketika Rorty secara terang-terang menolak agama. Menurutnya, agama tidak memiliki tujuan praktis, karena menjauhkan manusia dari sekitar kesehariannya. Orientasi pada Tuhan atau Kekuatan yang Tak Tampak membuat manusia tidak menyelesaikan (mungkin melupakan) persoalan-persoalan di sekitarnya. Agama hanya membuat kita menengadah penuh harap ke langit, dan sebaliknya melupakan bahwa di depan kita ada tangisan pengemis minta makan.

Mungkin baik saya berikan satu perkataan Rorty yang saya terjemahkan: "Dari sudut pandang ini, Socrates berbalik dari para dewa, Kekristenan berbalik dari Pencipta yang Mahakuasa kepada orang yang menderita di Kayu Salib, dan para pemikir aliran Bacon beralih dari ilmu pengetahuan sebagai kontemplasi kebenaran abadi kepada sains sebagai instrumen kemajuan sosial" (hlm.33). Daripada bersibuk menyembah Tuhan, lebih baik orang membantu yang lain, mengeluarkannya dari penderitaan, ataupun kegiatan sosial lainnya. Pemujaan Tuhan menjadi ideologis, karena berujung pada kekerasan.

Mungkin kritik ini sangat menohok. Tetapi menurut saya ada benarnya. Konteks zaman ini menunjukkan bahwa terdapat orang-orang yang sibuk menyembah/mengelukan nama Tuhan, tetapi laku pikir, kata, dan tindaknya mencerminkan kekerasan, penghinaan, ataupun ujaran kebencian. Nama Tuhan seringkali dipakai sebagai alasan untuk membunuh, ataupun digunakan demi kepentingan politik, ataupun segelintir orang. Orang menjadi semakin membenci satu sama lain ketika melangkah keluar dari tempat-tempat ibadah. Kasih berusaha dilucuti dari agama-agama!!!

Namun, Indonesia berbeda dengan Rorty yang sama sekali menolak agama. Dalam konteks Pancasila, Indonesia menolak penempatan agama pada wilayah pribadi (privat). Namun, yang dimasud Pancasila bukanlah agama yang mempunyai otoritas sakral untuk mengatur dan mencampuri moralitas privat warganya. Ketuhanan dalam Pancasila menjadi dasar perjuangan bagi sila-sila yang lainnya. Di dalam Pancasila, bangsa mempunyai landasan moral, yakni moralitas ketuhanan. Dengan demikian, Pancasila tidaklah menghendaki adanya negara agama yang menjadikan agama tertentu menjadi agama negara. Indonesia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler. Pancasila mempertemukan pelbagai agama di Nusantara ini dalam satu tekad kolektif untuk memperjuangkan kemaslahatan bangsa dalam moralitas ketuhanan.

Dengan demikian, sila pertama Pancasila mengambil jarak dari sekularisasi Eropa yang melahirkan sekularisme, yakni pemisahan radikal antara agama dan negara. Pancasila berbeda dengan tesis Rorty yang mendukung peminggiran agama, sebagai yang tidak penting dan relevan bagi publik (warga Negara). Moralitas ketuhanan dalam Pancasila menegaskan bahwa agama dapat memasuki ruang publik sebagai dasar moral bagi perjuangan bangsa. 

Tetapi baiklah. Mungkin tamparan Rorty dapat membuat kita beragama secara dewasa. Bahwa Tuhan tidak perlu dibela. Bahwa agama harus mengantar kita untuk saling menghormati. Bahwa agama adalah gudang solidaritas, bukan alat memecah belah, saling menghujat demi kepentingan tertentu. Bahwa agama seharusnya menyampaikan kasih kepada siapa saja, sebagaimana Kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas.

*Penulis adalah Redaktur Pelaksana IndonesiaSatu.co

Komentar