Breaking News
  • Defisit Lebih Rendah Dari Proyeksi APBN-P 2017
  • Menkeu: investasi tumbuh karena kepercayaan pelaku usaha
  • Penerimaan Bea Cukai hingga November Rp130,1 triliun
  • Presiden Jokowi setuju pendiri HMI jadi Pahlawan Nasional

REFLEKSI Mengapa Kita (Harus) Ingatkan Pemimpin? 23 Oct 2017 10:34

Article image
Cara Anda menanggapi kritik menunjukkan kulitas kepribadian Anda. (Foto: Stuttering foundation)
Dikerling dari sudut pandang "analisis transaksional" (sebuah metode psikologi untuk memahami pola komunikasi antar individu), cara kita merespons suatu masalah, termasuk kritik, mencerminkan kedalaman dan kualitas pribadi kita.

Oleh Valens Daki-Soo

 

RELASI pribadi saya dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo cukup dekat. Kami bisa teleponan kapan saja. Kedekatan itu tercipta sejak beliau masih berpangkat Letkol Infanteri, sebagai Sespri Wakasad yang saat itu dijabat Letnan Jenderal TNI Kiki Syahnakri. Saya sendiri staf khusus (sipil) Pak Kiki. Namun, kedekatan itu tidak bikin saya "asal bela", jika ada hal-hal yang menurut akal budi saya dinilai keliru, salah, dan mengkhawatirkan dari segi kepentingan bangsa.

Misalnya, ketika terjadi 'serial' demo massal beberapa waktu silam di Ibukota ini, dan salah satu penggeraknya adalah sebuah ormas yang membawa nama suatu agama dan tindak-tanduknya saya khawatirkan dapat mencederai Pancasila dan keutuhan NKRI, tanpa ragu saya menemui Panglima. Saat itu, di medsos Pak Gatot disebut sebagai tokoh yang bersikap "kurang tegas-jelas", bahkan banyak yang menilai dia ikut mendukung secara tak langsung.

Pada kesempatan pertama saya langsung menelepon, "Bang, mohon maaf kalau saya harus bicara ini. Di medsos memang Abang dipuja banyak kalangan, tapi banyak juga yang mem-bully Abang. Ada yang menilai Abang ultra nasionalis dan terlalu condong ke 'kanan'. Ini, gimana Bang? Saya minta Abang tolong tetap NKRI harga mati. Tolong tetap Merah-Putih. Tolong tetap Saptamargais. Tolong tetap di 'tengah', ya Pancasila. Kalau Abang berubah, biar gak punya senjata saya pasti lawan Abang. Entah dengan tulisan, atau batu, kayu dan apa saja..."

Jenderal Gatot dengan tertawa ringan menyahut, "Tenang, Bung. Jangan emosi... Sampai mati darah saya adalah NKRI dan Merah-Putih. Ini hanya soal metode. Taktik dalam pendekatan. Urusan hukum itu tugas polisi. Saya (TNI) merangkul. Kalau keterlaluan, baru kita libas."

Ini saya 'sharing' di sini sebagai aplikasi konkrit dari judul tulisan di atas.

Di partai saya pun sering saya kritik unsur pimpinan partai kami. Beberapa kader partai tahu itu. Dan saya tidak peduli, entah mereka terima atau tidak. Tidak ada ambisi pribadi yang berlebihan dalam diri saya, yang bikin saya tanpa beban apapun. Bagi saya, jabatan apapun sifatnya sekunder atau nomor kesekian. Yang paling utama dalam konteks politik bagi saya adalah ikut-serta menjaga keutuhan NKRI tercinta ini.

 ***

Hari-hari ini berseliweran 'status' di medsos terkait pernyataan Gubernur DKI Anies Baswedan yang baru dilantik. Ada yang pro, juga yang kontra.

Langsung saja saya mulai dengan pertanyaan ini: untuk apa kita "ramaikan" wacana publik dengan hal itu? Apa istilah "pribumi" layak menjadi bom yang memecah ketenangan kita? Apa perlu sebuah kata atau terminologi menjadi gempa yang mengganggu ketenteraman kita?

Seandainya Anies bukan Gubernur DKI atau bukan tokoh publik, misalnya dia adalah sepupu saya yang kerjanya bolak-balik ke kebun di kampung saya di Niondoa-Maunori atau om/paman saya yang punya hobi memancing ikan di bibir pantai Nangaroro (Flores), betapa ruginya membiarkan energi hidup kita tergerus oleh urusan pribumi atau sejenisnya. Gak ada dampak, tak perlu dikuatirkan secuilpun.

Namun, yang bicara ini adalah seorang gubernur di jantung Republik! DKI Jakarta adalah barometer dan parameter kehidupan berbangsa dan bernegara. Apapun yang terjadi di sini akan bermodulasi dan riak-riaknya niscaya merebak luas ke segenap penjuru Tanah Air. Jakarta adalah pusat magnitudo keindonesiaan, yang jika terjadi letusan dapat menghempas ke segala lini kehidupan kita sebagai bangsa dan negara.

Masih ingatkah Anda tentang kerusuhan massal dengan banyak korban pada medio 1998 yang antara lain dikobarkan dengan isu SARA? Meski dinilai sarat rekayasa, toh rekayasa itu menjadikan isu SARA sebagai bensin yang bikin api "chaos" bernyala-nyala dan menghanguskan, tidak saja secara fisik, politik dan ekonomi tetapi juga psikologis. Mungkin masih banyak orang yang traumatis hingga kini.

Baiklah, kita tinggalkan soal Anies Baswedan. Mari kita doakan dan dukung dia bekerja sebaik-baiknya dan sekuat-kuatnya, juga sejujur-jujurnya, demi kemajuan dan kesejahteraan atau kemaslahatan seluruh warga Jakarta.

***

Dalam refleksi ini saya lebih tertarik untuk ngobrol dengan Anda tentang sensitivitas dan kepedulian kita terhadap baik-buruknya pemimpin. Entah di bidang manapun, pemimpin itu sangat sentral perannya, apalagi di negeri kita yang iklim sosialnya masih belum bebas-jernih sepenuhnya dari residu feodalisme dan paternalisme yang sejak zaman kerajaan-kerajaan kuno merasuki alam kebatinan dan sistem sosio-politik kita.

Kalau kita perhatikan berbagai status di medsos, betapa sering orang 'berantem' karena saling membela tokoh atau pemimpin yang didukung. Tampak jelas orang mudah kehilangan akal sehat (common sense) dan daya kritis kalau sang idolanya 'diserang' secara verbal. Jika ada kritik, apalagi kalau tajam, terhadap sang tokoh yang disukai, dengan cepat dan reaktif orang mengambil sikap membela yang amat defensif, sering dengan kata-kata yang bersifat tuna etika. 

Secara psikologis, sikap ini dapat tergolong dalam "self defense mechanism" yang terjadi karena orang mengidentikkan atau sekurangnya merasa menjadi satu bagian dari/dengan pemimpin yang dibelanya.

Padahal mestinya kita perlu bersikap lebih terbuka (open-minded), bening pikiran, rasional (yang berarti tak mudah emosional) menanggapi suatu kritik. Jika saya sebut kritik, itu tidak sama dengan cacian atau makian. Yang ini memang tak patut, dan terserah Anda untuk meresponsnya secara keras dengan cara yang sama (sebagai pribadi yang matang, cara ini tidak dianjurkan), ataukah menggiring si pencaci-maki ke arena hukum.

Pemikir kontemporer Amerika Serikat terkenal bernama Richard Rorty (1931-2007) mengatakan: jika Anda mengkritik, bertingkahlah seperti kritikus sastra. Seorang kritikus sastra, demikian Rorty dalam bukunya Contingency, Irony, dan Solidarity (1989, hlm. 78), selalu didasari (disposisi) sikap persuasif, bukan paksaan. Kritik itu berdialog, bukan memaksakan kehendak. Kritik dilakukan secara argumentatif, memakai dasar-dasar akurat-rasional, yang dapat dipertanggungjawabkan. Seperti kritikus sastra yang membaca banyak buku atau tinjauan sebelum melakukan kritik, maka haruslah kita memahami pokok yang harus dikritik.

Dikerling dari sudut pandang "analisis transaksional" (sebuah metode psikologi untuk memahami pola komunikasi antar individu), cara kita merespon suatu masalah mencerminkan kedalaman dan kualitas pribadi kita. Jika seseorang menyerang Anda secara verbal dan Anda pun menyerang balik dengan cara serupa, hal itu menunjukkan Anda berdua berdiri pada level komunikasi yang sama. Jelasnya, sama  buruk.

Jadi, kalau seorang pemimpin dikritik dan dia menanggapi dengan semburan emosi, atau tidak mempedulikan sama sekali, atau menganggap si pengritik pasti bermasalah, maka pemimpin semacam ini memiliki keterampilan olah diri yang rendah. Semakin matang dan mantap seorang pemimpin, semakin pandai dia mengolah batin, lalu sebagai buahnya dia semakin mampu menghadapi kritik. Kritik mendewasakan pemimpin!

Lagi bagi saya, cara pemimpin menanggapi kritik dapat menentukan-menunjukkan sosok pemimpin yang memiliki kepekaan mendengar dengan empati. Kata bahasa Jerman yang paling tepat untuk menjelaskan tentang empati adalah Einfuhlung yang secara harfiah berarti merasa terlibat. Di sini, pendengar menunjukkan rasa empati kepada pembicara. Seorang pemimpin penuh empati akan memerhatikan kritik demi perbaikan nasib rakyat ataupun anggotanya. Dalam servant leadership yang dipopulerkan Robert K. Greenleaf [1904-1990], “mendengarkan” kritik ditempatkan sebagai urutan pertama dari 10 (sepuluh) karakteristik seorang “pemimpin yang melayani” atau servant leader.

Pemimpin butuh (di)kritik. Pemimpin yang alergis terhadap kritik sebenarnya tak pantas menjadi pemimpin. Pemimpin yang hanya suka dipuja-puji alias disenang-senangkan dengan bisikan manis dan rayuan maut niscaya rapuh dan mudah tumbang. Pribadi semacam ini sama buruknya dengan pemimpin yang merasa diri paling hebat, super cerdas, paling oke dan karenanya tak pantas dikritik. Hanya soal waktu pemimpin macam ini jatuh dengan tidak lagi 'gagah-perwira'. Ya, suatu kejatuhan yang tidak elok.

Oleh karenanya, saya sering heran membaca status anak-anak muda yang gencar membela "bos"nya, entah di dunia politik atau dunia profesi lainnya, manakala pemimpinnya dikritik. Andaikan mereka paham bahwa kritik itu adalah pupuk yang menyuburkan pertumbuhan, mungkin mereka bisa lebih legowo, lebih ikhlas.

Pada titik ini, saya teringat kisah kedewasaan Benyamin Franklin, politikus, penyair dan pejuang revolusiner Amerika Serikat. Ketika ditanya tentang sikapnya yang selalu tenang-bahagia menghadapi kritik, Franklik secara singkat menjawab lugas: Kritik-kritik terhadap kita adalah sahabat kita, (karena) mereka menunjukkan kesalahan-kesalahan kita. Kritik dapat mengantar seseorang terhadap kematangan personal (sebagai pribadi) dan kepiawaian publik (sebagai bagian dari hidup bersama).

Mari kita saling mengoreksi lewat kritik, terutama kritik sebagai saudara (Latin: "correctio fraterna") agar hidup kita menjadi lebih baik dan bermanfaat.

 

Penulis adalah penikmat psikologi, Chairman PT Veritas Dharma Satya (VDS), Pendiri VDS & Partners Law Firm, Pendiri dan Pemimpin Redaksi IndonesiaSatu.co

Komentar