Breaking News

OPINI Mengubah Narasi Politik Kita (Catatan Kritis) 12 Nov 2018 14:13

Article image
Problem kesetaraan harus menjadi narasi utama politik Indonesia. (Foto: Ist)
Rakyat memiliki kedaulatan dalam politik. Pemihakan politik bagi kebutuhan rakyat sangat diharapkan, terutama kepada kelompok marginal. Narasi politik kesetaraan harus menjadi arus utama dinamika politik Indonesia.

Oleh Redem Kono

 

HARI-HARI setelah gong kampanye Pemilihan Presiden 2019 ditabuh, politik semakin diidentifikasi dengan kekuasaan. Artinya, politik tidak hanya digunakan untuk meraih kekuasaan, tetapi politik diartikulasikan sebagai ajang glorifikasi kepentingan orang-orang berkuasa. Inilah narasi kekuasaan dalam politik.

Narasi kekuasaan

Kecenderungan identifikasi politik dengan kekuasaan mengakibatkan pragmatisme dan elitisme politik. Yang pertama, untuk mencapai kekuasaan, segala cara dilakukan para pelaku politik tanpa mempertimbangkan otoritas normatif etika politik.

Lunturnya etika menjauhkan politik dari nilai-nilai moral yang membentenginya seperti kejujuran, kebhinekaan, kebijaksanaan, saling mengormati, dan keadilan. Pragmatisme menjadikan politik sebagai objek kepentingan strategis atas nama hasrat diri dan golongan tertentu.

Pragmatisme politik tersebut dapat menjawab pertanyaan mengapa calon kepala daerah yang tertangkap tangan melakukan korupsi pada pilkada serentak 2018 (tetap) gigih berkampanye; tidak memilih mundur dari pencalonan. Ataupun penggunaaan politik identitas untuk memenangkan pertarungan antar calon pemimpin, yakni secara sistematis menghalangi politik (rasionalitas) gagasan atau adu program.

Yang kedua, politik kekuasaan memberikan ruang kepada elitisme politik. Dalam konteks pembahasaan Antonio Gramsci, politik menjadi kendaraan (melakukan) hegemoni bagi para politisi elite partai-partai politik atau pemegang tampuk kekuasaan politik.

Salah satu imbas elitisme politik adalah melemahnya implementasi substansi dan prosedur demokrasi. Makna demokrasi yang memberikan kedaulatan rakyat (demos) untuk memerintah (kratein) terjungkal. Secara substansial, rakyat tidak lagi menjadi subjek (tujuan) dari demokrasi. Rakyat juga secara prosedural tidak memiliki akses demokratis untuk menyuarakan kepentingan mereka.

Contoh yang tampak dari elitisme politik adalah instrumentalisasi rakyat demi kepentingan politik kaum elit partai atau pemegang kekuasaan. Tak jarang para elit memakai “rakyat” untuk membangun narasi politik yang cenderung menguntungkan partai dan kelompoknya. Seruan-seruan seperti “rakyat kini menderita”, ”rakyat bahagia dengan pembangunan”, “rezim ini menyengsarakan rakyat”, “rakyat butuh perubahan”, dan lain-lain dibangun tanpa adanya pemihakan empatis-preferensial kepada rakyat. Elit politik menginstrumentalisasi rakyat untuk mengamplifikasi kepentingannya sendiri.

Narasi kesetaraan

Narasi kekuasaan cenderung meminggirkan rakyat yang seharusnya menjadi subjek dalam berdemokrasi.  Karena itu, mengubah narasi politik menjadi pokok yang urgen dalam praktik demokrasi kita. Narasi politik ideal seharusnya mengutamakan pemihakan militan kepada rakyat baik secara substansial maupun prosedural.

Jacques Ranciere dalam bukunya Disagreement, Politics, and Philosophy (1999) menganjurkan narasi politik kesetaraan sebagai solusi untuk memasukkan kebutuhan rakyat dalam politik. Dalam dan melalui kesetaraan, rakyat dapat menjamin partisipasinya secara adil dan demokratis. Terutama politik tetap membuka ruang pada hadirnya orang-orang terpinggirkan dari tatanan mayoritas masyarakat ataupun institusi dominan.

Narasi kesetaraan mengandaikan adanya dua pokok yang harus dibedakan dengan jelas; kesetaraan substansial dan kesetaraan prosedural. Kesetaraan substansial menyaratkan perlakuan afirmatif kepada rakyat yang lebih membutuhkan perhatian. Sedangkan kesetaraan prosedural menempatkan perlakuan yang setara kepada setiap anggota masyarakat tanpa terkecuali.

Dalam pelaksanaannya, narasi kesetaraan cenderung tidak diperhatikan dalam demokrasi kita. Partisipasi rakyat sering dibatasi elit politik dengan melakukan instrumentalisasi dan atau politisasi kesetaraan prosedural. Bahkan legitimasi hukum sering dibuat secara sengaja sehingga melahirkan produk-produk perundangan yang tidak memberikan akses setara kepada rakyat. UU MD3, misalnya, dicurigai mengandung unsur pembatasan hak partisipasi rakyat yang setara untuk mengawal para wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat.

Namun yang lebih memprihatinkan lagi, politik kita belum menjadi tempat yang nyaman bagi kesetaraan substansial. Artinya, suara-suara masyarakat terpinggirkan karena problem ekonomi (masyarakat miskin), problem sosial (tersisih dari tatanan masyarakat sosial dominan), dan lain-lain belum menjadi narasi politik kita.

Mengapa demikian? Menurut Samuel E. Chambers dalam Reading Ranciere: Critical Dissensus (2011), karena masyarakat terpinggirkan seperti keluarga miskin, buruh, minoritas agama, masyarakat adat, petani, penghayat kepercayaan, dan lain-lain tidak menjadi kekuatan yang mendesak (the disruptive strength) sistem politik untuk memperhatikan aspirasi mereka. Ketika kesetaraan tidak menjadi narasi politik, maka rakyat (terutama mereka yang tersisih) semakin terpinggirkan. Menurut Ranciere (1999), rakyat tidak lain adalah “yang salah” (the wrong), “yang tidak dipertimbangkan”, atau “yang tidak menjadi kriteria” dalam demokrasi.  

Itulah yang menjelaskan konstelasi politik kita cenderung didominasi kepentingan para elit politik. Masyarakat tersisih hanya dikooptasi untuk membangun opini ataupun dukungan terhadap kepentingan partai ataupun pihak yang didukungnya. Maka tanpa malu-malu sejumlah elit politik menggunakan kata “rakyat” untuk memuaskan hasrat (mencapai) kekuasaan. Politik secara sengaja telah meminggirkan rakyat yang ironisnya adalah tuan atas demokrasi.

Etika pengakuan

Satu-satunya cara menjamin narasi kesetaraan dalam politik adalah memperjuangkan terlaksananya kesetaraan itu dalam praksis dan wacana politik. Di sini, Jean-Philipe Deranty (2003) mengemukakan pentingnya “etika pengakuan” (ethics of recognition) dalam politik. Menurut Deranty, narasi kesetaraan perlu dijalankan konsisten-militan dalam demokrasi agar rakyat secara prosedural dan substansial berpartisipasi secara adil dan demokratis. Etika pengakuan  mengingatkan praksis dan wacana demokrasi untuk mengakui rakyat sebagai yang berdaulat atas demokrasi. Rakyat tidak dilihat sebagai yang tidak terhitung, terpinggirkan, tetapi merupakan subjek berdemokrasi.  

Etika pengakuan menyaratkan bahwa politik memiliki keberpihakan, bukan pada kekuasaan, tetapi kepada nilai-nilai. Politik harus menjadi ajang pembicaraan dan pengambilan kebijakan tentang undang-undang ataupun program-program yang mengartikulasikan kebutuhan rakyat.

Supaya narasi kesetaraan diwujudkan secara konkret, maka politik Indonesia harus melaksanakan dua hal, pertama, pengetatan infrastruktur politik yang memihak rakyat. Partai politik harus menghasilkan kader-kader yang terbiasa mengendus kebutuhan rakyat. Karena itu mekanisme seleksi kader harus memperhatikan integritas dan kapabilitas para calon kader, bukan terpengaruh hegemoni politik transaksional.

Kedua, intervensi rakyat dalam mekanisme politik. Salah satu cara menghentikan  narasi politik kekuasaan adalah melakukan pemutusan terhadap sistem dan elite politik yang mendukungnya. Karena itu rakyat harus memanfaatkan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden sebagai ajang untuk menentukan perwakilan dan pemimpin yang mencerminkan kebutuhan mereka. Sistem pemilihan yang jujur dan rasional semakin mempertegas komitmen rakyat untuk memutus sistem politik yang cenderung mengutamakan kekuasaan.

Rakyat memiliki kedaulatan dalam politik. Karena itu pemihakan politik bagi kebutuhan rakyat sangat diharapkan, terutama kepada kelompok marginal. Narasi politik kesetaraan harus menjadi arus utama  dinamika politik Indonesia.***

Penulis adalah Redpel IndonesiaSatu.co, Dosen Kalbis Institute dan Kwik Kian Gie School of Business, Jakarta

Komentar