Breaking News

REGIONAL Menhub: Pemda Berperan Dorong Percepatan Pembangunan Provinsi Kepulauan 03 Sep 2019 15:30

Article image
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (Foto: ist)
Berkaitan dengan peningkatan ekonomi provinsi kepulauan maka harus ada aksesibilitas yang baik dan menyertakan berbagai pihak, salah satunya peran Pemerintah Daerah.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Pemerintah daerah memegang peran penting dalam mendorong percepatan pembangunan provinsi kepulauan. Hal tersebut disampikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menjadi narasumber kegiatan Round Table Discussion (RTD) “Percepatan Pembangunan Provinsi Kepulauan dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Rakyat” di Kantor Lemhanas RI, Jakarta, Senin (2/9).

“Berkaitan dengan peningkatan ekonomi provinsi kepulauan maka harus ada aksesibilitas yang baik dan menyertakan berbagai pihak, salah satunya peran Pemerintah Daerah. Dibutuhkan kreativitas dan leadership yang baik dari pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerah seperti perikanan dan peternakan dan sektor lainnya untuk mendukung keberhasilan program-program di sektor transportasi,” jelas Menhub Budi.

Menhub Budi juga memaparkan dalam meningkatkan sistem logistik nasional maka pemerintah memiliki fungsi menjaga keseimbangan agar penyebaran logistik merata. Selain itu, pemerintah harus tetap menjaga kearifan lokal serta mengusahakan agar barang yang dihasilkan di daerah dapat bernilai lebih dan menghasilkan devisa. Untuk itu, peran pemerintah daerah sangat penting untuk mensukseskan salah satu program strategis di sektor transportasi yaitu program tol laut.

“Di Kupang misalnya, angkutan barang diangkut melalui kapal besar. Namun untuk membawa barang tersebut ke kepulauan kecil disekitarnya, diperlukan kapal kecil. Kapal-kapal kecil yang mesti dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah,” ungkap Menhub.

Menhub juga mengungkapkan, pihaknya terus mendorong peran serta Pemerintah Daerah, misalnya dengan mengoptimalisasikan Angkutan Ternak di salah satu Provinsi Kepulauan yaitu di Nusa Tenggara Timur.

“Di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan maka kebutuhan daging sapi dalam negeri terpenuhi tidak hanya terpenuhi oleh angkutan khusus ternak yang dapat mengangkut sapi, namun dapat diupayakan dengan angkutan daging sapi beku (frozen). Pemerintah Daerah bersama swasta perlu jeli melihat peluang itu. Jadi, kami (pemerintah pusat) terus mencari agar daerah memperoleh keekonomian yang baik,”jelas Menhub.

Lebih lanjut, Menhub Budi mengatakan sejalan dengan peningkatan peran Pemerintah Daerah, pihaknya terus berupaya melakukan pembinaan Sumber Daya Manusia di sektor transportasi yang berkualitas di daerah-daerah.

Hal tersebut perlu dilakukan karena pelayanan transportasi pada provinsi kepulauan seperti Miangas, Rote, Papua harus tetap megutamakan safety (keselamatan). Melalui pendidikan tersebut, diharapkan menghasilkan SDM Transportasi yang sadar akan pentingnya keselamatan.

“Pendidikan vokasi bagi tenaga muda terampil harus menjadi perhatian kita semua. Memberi pendidikan di daerah tidak harus selalu membangun Universitas. Kerjasama pendidikan yang inklusif seperti sekolah – sekolah Kementerian Perhubungan dengan pemerintah daerah harus harus didorong,” lanjut Menhub Budi.

Kemenhub terus berkomitmen mendorong konektivitas wilayah khususnya pada provinsi kepulauan, melalui sejumlah pembangunan infrastruktur transportasi seperti Bandara, Pelabuhan dan sebagainya. Hal itu tentunya membutuhkan biaya yang banyak dan tidak dapat dipenuhi hanya dengan mengandalkan APBN.

“Kami terus mendorong agar KPBU turut serta dalam pembangunan agar tidak membebani anggaran negara. Dalam 5 tahun, dibutuhkan anggaran sekitar 1.300 triliun Rupiah, sedangkan kita hanya memiliki 500 miliar Rupiah. Namun perlu ditegaskan bahwa KPBU tidak berarti menjual asset negara, namun pengelolaan aset tersebut dilakukan oleh pihak swasta agar lebih optimal, ”jelas Menhub.

“Pembangunan infrastruktur tidak hanya berupa pembangunan fisik namun harus memiliki manfaat bagi masyarakat sekitar dan memenuhi visi mempersatukan bangsa. Sesuai konsep Nawacita Presiden, pada visi Indonesia Sentris maka konektivitas menjadi hal penting dalam pembangunan agar daerah kepulauan mendapat perhatian lebih," kata Menhub.

Diskusi yang diselenggarakan Lemhanas RI ini bertujuan untuk mendapatkan masukan-masukan dan rekomendasi terkait percepatan pembangunan provinsi kepulauan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut Data dari Lemhanas RI, pembangunan wilayah provinsi di kepulauan masih tertinggal dari pembangunan wilayah provinsi di daratan. Beberapa dampak positif dari adanya percepatan pembangunan di provinsi kepulauan yaitu mengurangi disparitas antar wilayah, meningkatkan kesejahteraan, dan ketahanan nasional di daerah.

Turut hadir sebagai narasumber dalam RTD tersebut Gubernur Lemhanas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, M. Hudori (Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri), Rudy Soepriadi Prawiradinata (Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI), Bunyamin (Direktur Harmonisasi Peraturan Perundangan, Kemenkumham). Acara tersebut turut dihadiri perwakilan dari beberapa jajaran pemerintah daerah kepulauan.

--- Redem Kono

Komentar