Breaking News
  • Bos First Travel Andika Divonis 20 Tahun, Istrinya 18 Tahun
  • Dolar AS Melambung, Harga Premium dan Solar Tak Naik Tahun Ini
  • Hendropriyono: TNI/Polri Jangan Takut Tegakkan Hukum
  • JK: Eks Koruptor Dilarang Nyaleg Agar Wibawa DPR Baik
  • Jonan Targetkan Akuisisi Saham Freeport Rampung Juni

TAJUK Menjadi Warga Negara yang Bajik 11 Apr 2018 05:51

Article image
Warga negara yang bajik sangat diharapkan dalam ruang kehidupan Indonesia. (Foto: Ist)
Pertimbangkan bahwa banyak kali kebijakan publik bergantung pada keputusan hidup pribadi (kebajikan) warga negara.

DALAM teori-teori kewarganegaraan dikenal istilah kebajikan sipil. Warga Negara yang bajik adalah warga negara yang sadar akan kewajibannya. Pertimbangkan bahwa banyak kali kebijakan publik bergantung pada keputusan hidup pribadi (kebajikan) warga negara: Negara tidak dapat memenuhi kebutuhan anak-anak, lansia, dan kaum cacat apabila warga negara tidak berbagi tanggung jawab dengan memberikan perhatian kepada mereka.           

Pemikir Will Kymlicka menyebut empat kategorisasi kebajikan sipil yang diharapkan dari setiap warga Negara. Pertama, kebajikan-kebajikan umum seperti keberanian, patuh pada hukum, dan kesetiaan. Kedua, kebajikan-kebajikan di bidang ekonomi seperti etika kerja, dan lain-lain. Ketiga, kebajikan-kebajikan di bidang sosial seperti wawasan sosial, solidaritas, dan lain-lain. Keempat, kebajikan-kebajikan di bidang politik. Yang termasuk bagian ini adalah mengormati hak-hak orang lain, kecakapan menilai kinerja kaum birokrat, dan partisipasi dalam ruang publik.

Dari pembagian Galston itu, Kymlicka menyebut dua komponen paling penting dari kebajikan politik yakni pengambilan jarak dari kekuasaan dan partisipasi di ruang publik. Setiap warga negara berkewajiban untuk mengevaluasi program, visi-misi, dan implementasi dari tatanan pemerintahan yang sedang berlangsung. Kewajiban warga negara demikian meniscayakan perlunya demokratisasi kekuasaan. Artinya, negara harus mengusahakan agar kebijakan-kebijakan negara yang bersifat publik mesti terbuka untuk disanggah sehingga menghindarkan penguasa dari kesewenang-wenangan.

Keterlibatan di ruang publik bukanlah ajang presentasi kepentingan diri. Setiap warga negara dituntut kerelaan hati untuk mendengarkan pandangan yang lain. Partisipasi politik menuntut kecakapan untuk menjadi berbeda dan menerima perbedaan. Di dalam pelbagai perbedaan, setiap warga negara mesti berusaha untuk menjadikan pendapat atau pandangan pribadinya dapat masuk akal dan diterima secara luas di hadapan publik. Kymlicka menyebut kewajiban ini sebagai “kewajaran publik” (public reasonableness). Setiap warga negara mesti berjuang agar pendapat mereka dapat diterima secara publik dan berguna bagi publik pula.

Kebajikan-kebajikan sipil di atas dapat diperoleh –salah satunya dengan melalui pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Sekolah dapat menjadi ajang latihan berpikir kritis terhadap otoritas dan juga partisipasi dalam kehidupan publik.

Mari menjadi warga negara Indonesia yang bajik. 

Salam Redaksi IndonesiaSatu.co

Komentar