Breaking News
  • BI Sudah Habiskan Rp 11 T untuk Kuatkan Rupiah
  • Gempa 7,8 SR Guncang Fiji
  • Kemensos: Bansos Saja Tak Cukup Tangani Kemiskinan
  • Resmi! Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka 19 September
  • Wadahi Mahasiswa yang Suka Piknik, Kemenpar Resmikan GenPI UBM

INFRASTRUKTUR Menkeu: Pembangunan Infrastruktur Tidak Dapat Ditunda 08 Oct 2018 13:56

Article image
Media gathering: Creative and Innovative Financing: Showcasing Indonesian Model di Bali Room Melia Hotel Nusa Dua, Bali, Senin (8/10). (Foto: ist)
Agar target pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur dapat tercapai, namun kesehatan serta kredibilitas APBN tetap terjaga, tugas ini pun didukung oleh BUMN/BLU yang berada di bawah Kemenkeu.

NUSA DUA, IndonesiaSatu.co - Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur merupakan hal yang tidak dapat ditunda. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara Media Forum "Creative and Innovative Financing: Showcasing Indonesian Model" di Bali Room Melia Hotel Nusa Dua, Bali, Senin (8/10).

Ia mengatakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki tanggung jawab untuk mampu mengembangkan berbagai skema pembiayaan pembangunan nasional. "Indonesia termasuk advanced dalam mengembangkan berbagai instrumen. (Tetapi) Kami jg belajar dari negara-negara lain. Jadi forum Annual Meetings IMF-WBG menjadi media belajar buat kami," ujarnya. 

Agar target pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur dapat tercapai, namun kesehatan serta kredibilitas APBN tetap terjaga, tugas ini pun didukung oleh BUMN/BLU yang berada di bawah Kemenkeu, antara lain: PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF), PT. Geo Dipa Energi, serta Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Para BUMN tersebut diberi mandat oleh Menkeu untuk mendorong percepatan realisasi pembangunan berbagai proyek infrastruktur.

"Kuncinya leadership dari Menteri (PUPR), targetnya ingin membangun cepat karena masyarakat tidak bisa menunggu lama," tambahnya setelah mendengar testimoni dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang telah banyak membangun dengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Dalam acara tersebut juga dilaksanakan berbagai peluncuran proyek dari beberapa BUMN. PT. SMI melakukan MoU atas proyek KPBU SPAM Semarang Barat dan peluncuran proyek satelit multifungsi. PT PII melakukan Penyerahan Permohonan Penjaminan Proyek KPBU Jalan Nasional Non-Tol dan Jalan Tol, Penyerahan Persetujuan Penjaminan Proyek KPBU Kereta Api Makassar-Pare-Pare, dan Permohonan Penjaminan Proyek KPBU Perhubungan udara, darat dan laut.

Selanjutnya, LPEI melakukan penandatangan fasilitas pembiayaan UKM ekspor kepada PT Gema Ista Raya dan Penandatanganan persetujuan antara Indonesia Eximbank dengan PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk mengenai dukungan pembiayaan bisnis konstruksi di Afrika melalui National Interest Account Program.

Terakhir PT. IIF melakukan tiga penandatanganan MoU dengan pemrakarsa jalan tol Prakarsa Konsorsium. Pertama, PT. IIF dengan PT. Nusantara Infrastructure Tbk- Acset Indonusa Tbk-PT. Adhi Karya (Persero)Tbk untuk Tol Jorr III Cikunir-Ulujami. Kedua, PT. IIF dengan PT. Duta Graha Karya untuk Tol Kamal-Teluk Naga-Rajeg. Ketiga, PT IIF dengan PT. Delta Mega Persada untuk Tol Semanan-Balaraja.

"Intinya kami menggunakan semua instrumen. APBN murni makin didisiplinkan value for money dan kita minta berbagai instrumen bisa dikembangkan BUMN agar bisa menjalankan target pembangunan dengan tetap akuntabel dan resikonya juga terus dijaga," tutup Menkeu.

--- Sandy Romualdus

Komentar