Breaking News
  • Banjir landa 21 kelurahan di Tebing Tinggi
  • Imigrasi Ngurah Rai beri "exit pass" seminggu bagi wisman
  • Jokowi: Kawasan GBK Harus Jadi Ruang Publik Bagi Masyarakat
  • PVMBG: gas SO2 Gunung Agung menurun
  • Sebanyak 50 ton ikan Danau Maninjau mati

EKONOMI Menkeu: Pengurangan Kemiskinan antar Daerah Belum Seimbang 09 Jan 2018 13:34

Article image
Kesenjangan sosial ekonomi masih terlihat di perkotaan. (Foto: ist)
"Jadi, ada uangnya, tapi kemudian uangnya tidak menjadi sesuatu..."

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan kesempatan mengurangi kemiskinan antar daerah masih belum seimbang.

“Jadi, ada uangnya, tapi kemudian uangnya tidak menjadi sesuatu. Ini berarti uang only one thing, tapi capacity untuk spend, planning, executing dan accountability menjadi sangat penting. Jadi, ini sudah masuk ranah institutional capacity di pusat maupun daerah dan tentunya di daerah sampai ke desa,” ujarnya pada acara Dialog Perkembangan Makro Fiskal 2017 dan Langkah-Langkah Kebijakan Makro Fiskal 2018 di Mezzanine Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan pada Senin (08/01).

Sementara itu, untuk kinerja APBN 2017 dinilai sangat baik dilihat dari sisi pendapatan maupun pembiayaan defisit yang lebih kecil dan keseimbangan primernya juga makin baik.

Penyerapan dan belanja negara juga makin baik dari sisi pegawai, makin lebih efisien, namun belanja barang dan modal serta bantuan sosial makin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen fiskal dipakai untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dan juga untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.

“Kami meminta Kementerian/Lembaga untuk makin mampu menggunakan APBN sebagai katalis tapi tidak menggunakan seluruhnya. Mereka bisa bekerja sama dengan swasta seperti untuk proyek LRT. APBN hanya mengeluarkan 9 triliun tapi kita bisa belanja sebanyak 30 triliun itu karena adanya konsorsium. Jadi, berbagai pola yang seperti itu yang bisa melaksanakan dalam pembangunan kita tanpa mengcompromise kesehatan APBN kita dan akan tetap kita jaga governancenya,” ungkap Menkeu.

--- Sandy Romualdus

Komentar