Breaking News
  • BI Sudah Habiskan Rp 11 T untuk Kuatkan Rupiah
  • Gempa 7,8 SR Guncang Fiji
  • Kemensos: Bansos Saja Tak Cukup Tangani Kemiskinan
  • Resmi! Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka 19 September
  • Wadahi Mahasiswa yang Suka Piknik, Kemenpar Resmikan GenPI UBM

LINGKUNGAN HIDUP Menteri LHK: Kejahatan Lingkungan Termasuk TPPU 20 Apr 2018 00:44

Article image
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya (Foto: news.detik.com)
"Jadi, kementerian LHK sedang kembangkan ke arah tindak pidana dan penyitaan aset pelaku kejahatan lingkungan," kata Menteri Siti.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Siti Nurbaya Bakar menghendaki agar setiap kejahatan lingkungan turut disertakan dalam penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sehingga dengan penerapan TPPU tersebut maka aset para pelaku kejahatan lingkungan dapat disita.

"Kita menghendaki agar penerapan kejahatan lingkungan berhubungan dengan implikasi tindak pidana korupsi (tipikor) sehingga persoalan lingkungan bisa connect dengan tindak pidana pencucian uang. Jadi, kementerian LHK sedang kembangkan ke arah tindak pidana dan penyitaan aset pelaku kejahatan lingkungan," kata Siti di kantor Kemendikbud, Jalan Sudirman, Jakarta, Kamis (19/4/18) sebagaimana dilansir news.detik.com.

Menurut Menteri Siti, banyak pelaku kejahatan yang mangkir sehingga jika dijerat dengan tindak pidana pencucian uang dan penyitaan aset yang digunakan secara tidak legal, maka hal itu dapat menolong sekaligus memberi efek jera bagi pelaku kejahatan.

‚ÄĚKementerian LHK kerap menang dalam perkara kejahatan lingkungan. Namun, proses eksekusi terkait putusan kerap sulit dilakukan. Terus terang, Kementerian ini banyak menang namun eksekusinya tidak gampang. Itu yang tengah kita dorong. Eksekusi tindak pidana perlu kerja sama beberapa pihak juga," ujar Siti.

Meski demikian, Menteri Siti enggan menyebutkan eksekusi putusan kasus apa. Siti malah menyinggung tentang koordinasi Kementerian LHK di setiap kejahatan lingkungan.

"Sekarang sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) agar kejahatan lingkungan harus dikoordinasi dengan pihak Kementerian LHK. Pada prinsipnya, jika dijerat dengan TPPU maka aset pelaku kejahatan lingkungan harus disita sebagaimana amanah Undang-Undang TPPU," pungkasnya.

--- Guche Montero

Komentar