Susi Pudjiastuti mengeluarkan berbagai kebijakan tegas di sektor perikanan seperti moratorium bongkar muat ikan di tengah laut (transhipment), pembatasan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Sejak dipilih Presiden Jokowi menduduki kursi Menteri Kelautan dan Perikanan,  Susi Pudjiastuti mengeluarkan berbagai kebijakan tegas di sektor perikanan seperti moratorium bongkar muat ikan di tengah laut (transhipment), pembatasan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan, menenggelamkan kapal maling ikan, hingga menekan penggunaan cantrang.

Kebijakan tegas ini diakui Menteri Susi menuai penolakan, bahkan sampai hari ini masih ada penolakan dari beberapa perusahaan.

Hal ini diungkapkan Susi di depan Ikatan Nakhoda Niaga Indonesia (INNI) dalam acara Seminar Nasional: Konsepsi Strategis Pengembangan Potensi Maritim Nasional Dalam Mewujudkan Cita-cita Poros Maritim Dunia Menuju 100 Tahun Kemerdekaan di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/4/2018).

"Ada 20 pengusaha yang terus teriak dan marah ke saya sampai hari ini. Tapi ya harus berhenti. Akhirnya secara nasional kita menggema," kata Susi.

Namun, Susi enggan menyebut siapa saja pengusaha itu. Selanjutnya Susi bercerita pernah meminta para duta besar (Dubes) negara-negara sahabat agar mengerti kebijakan yang ia keluarkan. Dubes antara lain dari China, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Australia.

"Duta besar juga mengerti. You know my education is the lowest of the minister but my portofolio is the biggest of any other minister karena saya dikasih presiden 3/4 laut jadi saya bilang gimana mau berhasil kalau nggak dibantu excellency semua," jelasnya.

"Dubes China, Filipina, Malaysia, Thailand, Australia akhirnya setuju mau bantu. Makan siangnya lama, enam jam karena saya ujungnya saya jelaskan kalau nanti kalian ketangkap, saya tenggelamkan. Intinya mereka dukung apa yang kita lakukan," pungkasnya.

--- Redem Kono