Breaking News
  • Banjir landa 21 kelurahan di Tebing Tinggi
  • Imigrasi Ngurah Rai beri "exit pass" seminggu bagi wisman
  • Jokowi: Kawasan GBK Harus Jadi Ruang Publik Bagi Masyarakat
  • PVMBG: gas SO2 Gunung Agung menurun
  • Sebanyak 50 ton ikan Danau Maninjau mati

PERTANIAN Menuju Lumbung Padi Dunia, Mentan: Tidak Impor Lagi 10 Apr 2017 14:30

Article image
Menteri Pertanian dalam acara Silaturahmi dengan Para Peserta Rapat Pimpinan Nasional HKTI Tahun 2017 di Balai Kartini, Jakarta, Senin (10/4/2017). (Foto: Humas/Rahmat)
Kementerian Pertanian terus berupaya agar tahun 2016 dan 2017 tidak ada impor beras sebagai upaya untuk mempercepat Indonesia menjadi lumbung padi dunia.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menegaskan saat ini Indonesia tidak lagi melakukan impor beras, mengingat produksi dalam negeri juga mulai meningkat. Bahkan pemeirntah mengklaim sudah melakukan ekpor sejalan dengan mulai terwujudnya swasembada pangan.

Hal ini disampaikan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, dalam Silaturahmi dengan Para Peserta Rapat Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Tahun 2017 di Hall Expo, Balai Kartini, Jakarta, Senin (10/4/2017).

“Alhamdulillah hasilnya, produksi padi kami sampaikan 2014, saat kami serah terima 70 juta ton. Hari ini mencapai 79 juta ton, ada kenaikan 9 juta ton. Kalau diuangkan itu Rp36 triliun. Itu baru padi,” tegas Amran Sulaiman menyampaikan pencapaian Kementerian Pertanian tahun 2016.

Ke depan, Kementerian Pertanian terus berupaya agar tahun 2016 dan 2017 tidak ada impor beras. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat Indonesia menjadi lumbung padi dunia. “Hari ini tidak impor lagi, kita sudah ekspor,” tambah Mentan.

Arwan juga menegaskan, Kementrian Pertanian terus fokus pada peningkatan produksi 11 komoditas utama pertanian, seperti padi, jagung, dan kedelai untuk mempercepat swasembada pangan Indonesia. Dari 11 komoditas tersebut, hanya kedelai yang tahun 2016 mengalami penurunan.

Ditambahkan Mentan, produksi jagung juga mengalami peningkatan. Sebelumnya saat serah terima produksi jagung mencapai 19 juta ton, saat ini (akhir tahun 2016) mencapai 23,2 juta ton. Impor jagung juga mengalami penurunan sebesar 66 persen, antara lain impor dari Amerika dan Argentina.

Belum lama ini, Kementerian Pertanian juga membangun 3 juta hektar irigasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, pembangunan irigasi yang ditarget selesai 3 tahun, selesai dalam waktu 1 tahun. “Hanya 1 tahun selesai irigasi tersier 3 juta hektar,” tambah Amran Sulaiman.

Menteri Pertanian menegaskan bahwa pertanian tidak bisa maju tanpa teknologi. Inilah yang mendorong pemerintah melalui Kementan mempercepat bantuan alat pertanian yang saat ini sudah bisa dilakukan melalui penunjukan langsung. Asuransi juga diberikan kepada para petani sebagai bentuk perlindungan dari pemerintah.

“Sekarang asuransi 1 juta hektar untuk petani. Kalau ada kekeringan, ada asuransi 6 juta per hektar, banjir 6 juta per hektar,” tambah Amran Sulaiman.

Kementerian pertanian juga fokus membangun perbatasan dengan menanggulangi titik-titik yang menjadi pusat penyelundupan komoditas pertanian.

Dalam kesempatan ini juga dilakukan pergantian Ketua Umum DPN HKTI. Yang sebelumnya dijabat oleh Mahyudin, saat ini digantikan oleh Jenderal (Purn) Moeldoko.

Dalam sambutannya, Ketua terpilih, Moeldoko, memberikan apresiasi kepada pemerintah karena telah membangun berbagai infrastruktur di bidang pertanian, mulai dari membangun irigasi, memberikan subsidi dan sarana prasarana pertanian, serta bantuan alat dan mesin pertanian. “Kami HKTI sungguh-sungguh ingin menjadi partner strategic dari pemerintah, sejalan dengan misi di lembaga organisasi HKTI,” ujar Moeldoko.

Ke depan, HKTI diharapkan mampu menjadi jembatan penyelesaian persoalan petani seperti akses permodalan petani, akses pasar, maupun permasalahan seputar branding.

Acara ini dihadiri seluruh pengurus Dewan Pengurus Nasional (DPN), Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dari 34 provinsi, serta sekitar 5.000 perwakilan petani. Acara ini juga dihadiri oleh unsur pimpinan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, Menteri Hukum dan HAM, Ketua Badan Pertimbangan HKTI Oesman Sapta, serta perwakilan Panglima TNI dan perwakilan Kapolri.

--- Sandy Romualdus

Komentar