Breaking News

BERITA Menyoal Kebijakan Mewajibkan Siswi non-Muslim Berjilbab, FAAP: Mengekang Kebebasan dan HAM! 26 Jan 2021 16:21

Article image
Ketua Tim Task Force FAPP dan Koordinator TPDI, Petrus Selestinus. (Foto: Ist)
"Menteri Nadien Makarim, Gubernur, Kanwil, dan elemen terkait, jangan hanya bisa menyalahkan Guru dan Pengelola Pendidikan dengan menyerukan ditindak, dipecat, dimutasi, namun justru Menteri Nadien Makarim dan jajaran di bawahnya harus ikut bertanggung j

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- "Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama Forkopimda, harus bertanggung jawab atas perlakuan Lembaga Pendidikan, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) II di Padang, Sumatera Barat, yang mewajibkan Siswi non-Muslim mengenakan Jilbab di area sekolah pada setiap jam sekolah (Senin-Jumat). Kebijakan itu jelas memasung kebebasan dan hak asasi setiap siswi dalam menggunakan budayanya."

Demikian sorotan itu diutarakan Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP), Petrus Selestinus dalam keterangan tertulis kepada media ini, Senin (25/1/2021).

Menurut Petrus, kebijakan yang mewajibkan siswi non-Muslim berjilbab, jelas menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri sekaligus mengekang kebebasan dan HAM, yang oleh UU telah diberikan perlindungan secara berlapis; mulai dari UUD 1945 hingga Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai aturan teknis.

"Karena itu, apa yang dilakukan oleh Penyelenggara Pendidikan di SMKN II Padang, Sumatera Barat, tidak hanya sekedar melanggar perbuatan yang dilarang oleh UU Perlindungan Anak, tetapi juga sudah melanggar Konstitisi dan HAM, terlebih perbuatan itu dikualifikasi sebagai kebijakan Intoleran dan persekusi Anak di Lembaga Pendidikan Publik yang seharusnya memberikan kenyamanan pada Anak," sorot Petrua.

Kebijakan Anti-Kebhinekaan

Koordinator TPDI ini menyoroti bahwa, anehnya meskipun Peraturan yang mewajibkan peserta didik non-Muslim di SMKN II Padang mengenakan Jilbab pada jam dan hari Sekolah, merupakan peristiwa pelanggaran terhadap Hak Anak dan HAM seseorang dan sudah berlangsung cukup lama, namun tidak ada satupun pimpinan Forkopimda Provinsi Sumatera Barat, mengambil tindakan administratif dan hukum terhadap pihak Sekolah.

"Ini menunjukkan bahwa betapa Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Sumatera Barat menutup mata terhadap perbuatan terlarang atau yang dilarang oleh UU Perlindungan Anak, bahkan perisitiwa ini bisa menjadi parameter untuk menduga bahwa sebagian besar ASN dan Aparat Forkopimda Sumbar sudah terpapar Intoleransi sebagai embrio Radikalisme dan Terorisme yang sudah lama terjadi," imbuhnya.

Oleh karena itu, desak Petrus, tanggung jawab atas peristiwa yang mengarah kepada sikap anti Kebhinekaan, Persekusi dan Intoleransi yang dilakukan oleh pihak SMKN II di Padang, tidak bisa hanya dipikul oleh Guru Sekolah dan Penyelenggara Sekolah, tetapi juga harus menjadi tanggung jawab kolektif seluruh Pimpinan dan Anggota Forkopimda di Provinsi Sumatera Barat, karena dinilai sebagai pembiaran.

"Menteri Nadien Makarim, Gubernur, Kanwil, dan elemen terkait, jangan hanya bisa menyalahkan Guru dan Pengelola Pendidikan dengan menyerukan ditindak, dipecat, dimutasi, namun justru Menteri Nadien Makarim dan jajaran di bawahnya harus ikut bertanggung jawab," katanya.

Apalagi, lanjut Advokat Peradi ini, peristiwa pemaksaan pemakaian Jilbab ini sudah menyangkut kohesivitas kebhinekaan masyarakat Minang di Padang dan di seluruh Indonesia.

"Mendikbud RI Nadien Makarim, Mendagri, Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan segenap lembaga terkait, harus memberi perhatian khsusus terhadap Sumatera Barat dalam soal ini, khususnya seluruh Pimpinan Forkopimda di Padang, jangan hanya jadi penonton. Dan kepada Pimpinan Sekolah dan Guru yang memaksa Anak didik non-Muslim mengenakan Jilbab harus diproses pidana di samping sanksi administratif," nilainya.

"Pertanyaannya, mengapa peristiwa ini berlangsung sejak lama tetapi dibiarkan oleh aparat Forkopimda se Sumatera Barat, padahal peristiwa ini harus dilihat sebagai faktor penyebab Intoleransi, Radikalisme dan anti-kebhinekaan yang berkembang biak secara sistimatis dan terstruktur di kalangan ASN dan Aparat Penegak Hukum di sejumlah daerah, karena merosotnya ketaatan terhadap Nilai Dasar ASN dan NKRI, sehingga diperlukan perhatian serius Pemerintah Pusat," tandas Petrus.

--- Guche Montero

Komentar