Breaking News
  • Banjir landa 21 kelurahan di Tebing Tinggi
  • Imigrasi Ngurah Rai beri "exit pass" seminggu bagi wisman
  • Jokowi: Kawasan GBK Harus Jadi Ruang Publik Bagi Masyarakat
  • PVMBG: gas SO2 Gunung Agung menurun
  • Sebanyak 50 ton ikan Danau Maninjau mati

HUKUM MK Tolak Gugatan Presidential Threshold (PT) 20% 11 Jan 2018 16:22

Article image
Sidang putusan di Mahkamah Konstitusi. (Foto: Ist)
Dengan tidak adanya gugatan yang dikabulkan MK, Pasal 222 UU No 7/2017 tentang Pemilu tetap berlaku. Aturan presidential threshold sebesar 20% masih berlaku.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan ambang batas capres yang diajukan sejumlah partai, warga, hingga perkumpulan advokat.

Dengan tidak adanya gugatan yang dikabulkan MK, Pasal 222 UU No 7/2017 tentang Pemilu tetap berlaku. Aturan presidential threshold sebesar 20% masih berlaku.

Salah satu penggugat adalah Haji Rhoma Irama selaku Ketum Partai Idaman. Harapan Bang Haji untuk membatalkan ambang batas capres itu tak dikabulkan MK.

"Permohonan pemohon pasal 222 tidak beralasan menurut hukum," ujar Ketua MK Arief Hidayat dalam sidang putusan di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Kamis (11/1/2018).

Setelah Bang Haji Rhoma, gugatan Ketum PSI Grace Natalie soal ambang batas capres juga ditolak.

Namun Grace dan Bang Haji Rhoma tetap mendapat angin segar dari MK. Gugatan mereka tentang verifikasi parpol pemilu dikabulkan MK. Jadi MK memutus mengabulkan sebagian untuk gugatan Bang Haji dan Grace Natalie.

Beda nasib dengan gugatan Ketua Dewan Pembina ACTA Habiburokhman. Gugatan pengacara ACTA itu tidak diterima oleh MK karena objek gugatannya tidak jelas.

Sebagaimana telah diberitakan, gugatan ambang batas capres itu diajukan oleh 6 pihak yang berbeda. Di antaranya adalah, pakar komunikasi politik Effendi Gazali, tokoh ACTA Habiburokhman, eks komisioner KPU Hadar Nafis Gumay bersama Perludem, Partai Idaman, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Rata-rata para penggugat tidak terima dengan PT sebesar 20-25 persen. Mereka menggugat pasal 222 UU No 7/2017 tentang pemilu. 

--- Redem Kono

Komentar