Breaking News
  • Banjir landa 21 kelurahan di Tebing Tinggi
  • Imigrasi Ngurah Rai beri "exit pass" seminggu bagi wisman
  • Jokowi: Kawasan GBK Harus Jadi Ruang Publik Bagi Masyarakat
  • PVMBG: gas SO2 Gunung Agung menurun
  • Sebanyak 50 ton ikan Danau Maninjau mati

PERTANIAN Mobil Multiguna Khusus untuk Petani Dibanderol Rp 60 Juta Per Unit 04 Feb 2017 10:49

Article image
Kendaraan niaga multiguna ditargetkan rampung pada Agustus 2017. (Foto: Humas Kemenperin)
Mobil pedesaan ini nantinya bisa difungsikan juga antara lain untuk mesin perontok padi, penggiling biji-bijian hingga mesin pengolah sampah.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Kementerian Perindustrian tengah membangun prototipe kendaraan niaga multiguna yang ditargetkan rampung pada Agustus 2017. Kendaraan pedesaan tersebut mampu memudahkan aktivitas masyarakat di daerah dengan fungsinya sebagai alat angkut hasil pertanian dan perkebunan.

“Kendaraan pedesaan adalah wujud kemandirian industri nasional karena 100 persen komponennya dari dalam negeri. Kendaraan ini juga diharapkan mendorong kegiatan ekonomi di pedesaan, termasuk bagi sektor industri kecil dan menengah (IKM),” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto usai bertemu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat (3/2/2017).

Menperin menegaskan, pembangunan mobil pedesaan ini adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat desa terhadap alat angkut yang laik jalan. “Jadi mobil ini didesain pergerakannya four wheel drive dan modelnya seperti pickup, roda empat dan bagian belakangnya bisa diubah-ubah sesuai aktivitasnya sehingga bisa membawa alat atau hasil pertanian,” paparnya melalui siaran pers Humas Kemenperin.

Untuk variannya, kata Airlangga, akan mengikuti kontur pedesaan masing-masing. “Sekarang sudah ada lima prototipe, sudah tes jalan 100.000 kilometer, sudah uji emisi dan hasilinya lulus. Tetapi kami masih perbaiki desain dan kelengkapan dari kelima prototipe tersebut,” tuturnya.

Airlangga menjelaskan, pihaknya membuka kesempatan kepada siapapun yang ingin memproduksi prototipe mobil desa yang akan dibanderol sekitar Rp60 juta per unit.  “Rp60 juta itu basis produk, nanti tinggal ditambah aksesorisnya. Desain yang dilakukan Kemenperin ini sifatnya open source, jadi produksi bisa di berbagai tempat termasuk di bengkel-bengkel desa,” ungkapnya.

Selain menciptakan prototipe, Kemenperin juga akan menetapkan standar produk serta mentransfer teknologi kepada para peminat yang ingin membuat mobil desa tersebut. Bahkan, Kemenperin optimistis, peluang pasar untuk kendaraan kecil ini masih cukup besar dengan segmen di bawah 1000 cc.

Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan, mobil pedesaan ini akan menjadi pengganti kendaraan angkut pertanian seperti grandong. “Selama ini, untuk mengangkut hasil pertanian, para petani membuat alat angkut rakitan dari mesin diesel. Karena buatan sendiri, grandong tidak memenuhi standar keamanan,” jelasnya.

Menurutnya, mobil pedesaan ini nantinya bisa difungsikan juga antara lain untuk mesin perontok padi, penggiling biji-bijian hingga mesin pengolah sampah. “Kalau banyak peternakan, maka yang diperlukan adalah untuk mengolah untuk jadi pupuk kandang,” tuturnya.

Putu mengatakan, pihaknya juga akan berupaya menggandeng beberapa pihak untuk terlibat dalam produksi mobil pedesaan, termasuk produsen otomotif di Indonesia. Kerja sama ini untuk memasok mesin bagi mobil pedesaan. “Kami lagi coba untuk kerja sama dengan Toyota dan Daihatsu, mereka kan jual kendaraan terbanyak, terutama komponen kritikal seperti mesin dan transmisi,” ujarnya.

Selain produsen otomotif, produksi mobil pedesaan juga akan melibatkan pemerintah daerah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), universitas hingga pabrik perakitan lokal. “Pemda akan terlibat dalam merekomendasikan SMK mana yang bisa ikut terlibat dalam produksi mobil pedesaan. Sedangkan universitas akan terlibat dalam proses desain,” terangnya.

Sementara itu, Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Gati Wibawaningsih menyatakan, pelaku IKM dalam negeri siap untuk memasok kebutuhan kendaraan pedesaan. “IKM kita sudah banyak yang mampu memproduksi komponen untuk otomotif. Misalnya, IKM yang berasal dari sentra logam di daerah Ceper, Klaten dan Tegal, Jawa Tengah” ujarnya.

Kemenperin mencatat, sebanyak 300 IKM di sentra logam Ceper, Jawa Tengah telah menyerap tenaga kerja 3.200 orang. Sedangkan, di sentra IKM logam Tegal, tercatat lebih dari 2.929 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja mencapai 1.500 orang memproduksi komponen untuk mesin pertanian, perkapalan, mesin berat, dan otomotif.

Gati berharap, prototipe kendaraan pedesaan ini bisa disebar ke seluruh provinsi di Indonesia. “Nanti bisa di-share ke 34 provinsi. Tiap provinsi dapat satu untuk diuji coba. Maka, Kemenperin menggandeng Kementerain pedesaan untuk membahas anggaran,” tuturnya.

 

Program pascapanen

Pada kesempatan tersebut, Menperin Airlangga juga mengungkapkan, pertemuannya dengan Mendes PDTT adalah untuk membahas perencanaan jangka menengah terkait program pascapanen. Menperin meminta agar perencanaan pembuatan alat dan mesin pertanian pascapanen dibuat standardisasi, sehingga produsen dalam negeri bisa segera mempersiapkan kebutuhannya.

“Kami minta perencanaan tersebut lebih awal, juga untuk dapat disesuaikan dengan kapasitas pabrikan dalam negeri,” ujarnya. Airlangga  pun berharap, perencanaan jangka panjang dengan fasilitas yang lebih jelas dan lebih konkret. “Masing-masing perusahaan kami minta untuk membuat rencana investasi untuk peralatan pascapanen seperti silo dan dryer," tuturnya.

Menurut Mendes PDTT, Eko Sandjojo, terpenuhinya sarana pascapanen desa diyakini mampu menjaga kestabilan harga. “Kami mengajak para pelaku industri yang menyerap pascapanen untuk mendapatkan arahan dari Menteri Perindustrian, supaya investasi sektor pascapanen bisa digalakkan. Sehingga dapat menyerap produksi industri yang pasti akan meningkat,” paparnya.

Eko menambahkan, salah satu persoalan harga yang meresahkan masyarakat hingga saat ini disebabkan karena belum tercukupinya sarana pascapanen. Selain itu, Eko berharap dengan meningkatnya gairah investasi pascapanen tersebut, dapat berpengaruh besar terhadap kestabilan harga sehingga menguntungkan para petani. "Pemerintah juga akan diuntungkan karena tidak ada inflasi. Dunia perbankan juga diuntungkan," terangnya.

 

--- Very Herdiman

Komentar