Breaking News
  • 12 parpol lama lolos verifikasi faktual
  • 150 ton bahan narkoba asal China gagal masuk ke Indonesia
  • Eropa murka, siap jawab tantangan perang dagang Donald Trump
  • KM Pinang Jaya tenggelam di Laut Jawa akibat cuaca buruk
  • Presiden Jokowi masih pertimbangan Plt Gubernur dari Polri

MEGAPOLITAN Ngotot Naikkan Dana Parpol di DKl, Politisi Gerindra Dikritik 27 Dec 2017 07:50

Article image
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti. (Foto: Ist)
Ray mengingatkan politikus Partai Gerindra tersebut agar tidak menghitungnya berdasarkan kebutuhan partai.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Sikap politisi Gerindra dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, yang ngotot meminta dana bantuan untuk partai politik di ibu kota naik 10 kali lipat menjadi Rp 4 ribu per suara dikritik.

Kritik tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti di DHotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (26/12/2017).

"Ya, silakan saja (dia protes), tapi dia dasarnya tidak setuju, apa dasarnya, kan kita merujuk ke undang-undang kan," kata Ray

Menurut Ray, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol, menyebutkan bantuan dana itu sebesar Rp1.000 per suara.

Dia mengingatkan, politikus Partai Gerindra tersebut agar tidak menghitungnya berdasarkan kebutuhan partai.

"Kalau soal kebutuhan sih, kenapa minta Rp 4 ribu, mintanya Rp 200 ribu dong, karena kalau sesuai kebutuhan, Rp 4 ribu itu juga tak menutupi kebutuhan partai," sindir Ray.

Sebelumnya, Taufik mengakui belum mengetahui alasan Kementerian Dalam Negeri mencoret bantuan keuangan untuk partai politik Rp 4.000 per suara.

"Malah kami ingin, kalau di pusat bisa naik 10 kali lipat, masak kita (DKI) tak bisa naik. Saya tak tahu nih (dicoret karena) aturannya, PP-nya belum turun atau bagaimana?" tuturnya.

Pada APBD 2018, Pemprov DKI menganggarkan Rp17,7 miliar dana bantuan untuk parpol. Taufik menyebut Kemendagri bisa memberikan catatan, jika permasalahannya adalah belum ada keputusan terkait revisi PP No 5/2009.

Taufik tidak berkeberatan kalau alasan Kemendagri menolak kenaikan dana bantuan itu karena revisi PP No 5/2009 belum diteken.

Tetapi, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta itu meminta besaran kenaikan dana bantuan parpol diterapkan setelah diputuskan.

"Iya. (Seharusnya) langsung naik dong. Kalau tidak, ya percuma PP itu disahkan, tak ada artinya," tukasnya.

Sebelumnya, Kemendagri merekomendasikan besaran dana bantuan parpol dalam APBD DKI kembali ke angka lama, yakni Rp 410 per satu suara parpol yang memiliki kursi di DPRD Jakarta.  

--- Redem Kono

Komentar