Breaking News

NASIONAL Nilai Komnas HAM Off-side, SETARA Institute: Sebaiknya Fokus pada Tugas Pokok Pemajuan dan Perlindungan HAM 19 Aug 2021 09:37

Article image
Ketua SETARA Institute, Hendardi. (Foto: Ist)
"Dua isu ini jelas bukan domain kewenangan Komnas HAM," tandas Hendardi.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menuntaskan pemantauan dan kajian atas pengaduan sejumlah pegawai KPK terkait proses alih status Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ketua SETARA Institute, Hendardi, menilai bahwa merujuk pada dasar kewenangan yang dimiliki Komnas HAM, Pasal 79 dan Pasal 89 UU 39/1999 tentang HAM, memang menyebutkan Komnas HAM berwenang melakukan kerja pemantauan dan pengkajian. 

"Akan tetapi, produk kerja Komnas HAM bukanlah produk hukum yang pro justitia yang harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum," nilai Hendardi dalam keterangan Pers kepada media ini, Rabu (18/8/2021).

Sebagai sebuah rekomendasi, kata Hendardi, Komnas HAM dipersilahkan untuk membawa produk kerjanya kepada
pemerintah dan juga DPR.

"Siapapun boleh mengkaji dan memantau kinerja institusi negara. Tetapi jika pemantauan dan pengkajian itu dilakukan oleh lembaga negara, maka harus dilihat
apakah itu domain kewenangannya atau sebatas partisipasi merespons aduan warga negara," ungkapnya.

Tindakan institusi negara itu, lanjutnya, yang pertama harus dilihat adalah dasar kewenangannya.

"Jika tidak ada kewenangan, maka produk tersebut bisa dianggap tidak berdasar (baseless), membuang-buang waktu dan terjebak pada kasus-kasus yang mungkin popular tapi bukan merupakan bagian mandat Komnas HAM," imbuhnya.

Hendardi menyinggung, di tengah keterbatasan prestasi Komnas HAM periode 2017-2022, Komnas HAM
rajin mengambil peran sebagai ‘hero’ dalam kasus-kasus populer.

"Fakta pelanggaran HAM yang nyata dan bisa disidik dengan menggunakan UU 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM, justru tidak dikerjakan Komnas HAM. Tak heran banyak pihak mempersoalkan kinerja Komnas HAM periode ini," sentilnya.

Ia menambahkan, Komnas HAM gigih menyusun tumpukan kertas sebagai hasil kerja lembaga negara ini, tetapi miskin terobosan.

"Produksi standar norma terkait banyak hal yang dibuat
Komnas HAM tidak memberikan efek perubahan pengarusutamaan HAM dalam tata kelola pemerintahan. Demikian juga produksi rekomendasi yang nyaris tidak
memberikan dampak apa-apa pada upaya perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok rentan, terdiskriminasi, masyarakat adat, kelompok kepercayaan dan
sebagainya," ujarnya.

Menurutnya, kita perlu mendukung Komnas HAM merancang visi baru, strategi baru, termasuk kewenangan baru sehingga kehadiran lembaga ini bisa lebih berdampak
bagi pemajuan dan perlindungan HAM.

Hendardi beralasan, dalam kasus pengaduan alih status ASN, produk kerja KPK yang berupa keputusan
Tata Usaha Negara dan administrasi negara bisa saja dipersoalkan; misalnya, melalui PTUN untuk keputusan Tata Usaha Negara maupun judicial review ke Mahkamah
Agung atas Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 jika dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

"Dua isu ini jelas bukan domain kewenangan Komnas HAM," tandasnya.

 

--- Guche Montero

Komentar