Breaking News

KOLOM NKRI (Sudah) Islami, Pancasila (Jadi) Titik Temu 13 Feb 2019 20:55

Article image
NKRI harus tetap dijaga karena menampung kebhinekaan Indonesia yang lestari sepanjang zaman. (Foto: medium.com)
Pancasila menguniversalisasi nilai-nilai substansif keagamaan, yang memungkinkan Islam berdialog dengan agama-agama lainnya, tanpa kehilangan dimensi Islami.

Oleh Redem Kono*

 

“IDEOLOGI Negara dan pandangan hidup bangsa, dalam hal ini Pancasila, bersumber pada sejumlah nilai luhur yang ada dalam agama. Namun, pada saat yang sama, Pancasila menjamin kebebasan pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agamanya.”

Gagasan tokoh bangsa Abdurrahman Wahid (Wahid: 1985) patut dijadikan sebagai pembuka tanggapan filosofis-historis-kritis terhadap tulisan kritis-argumentatif Denny JA berjudul: “NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?” (Denny: 2018). Denny menanggapi “proposal” Habieb Rizieq Shihab tentang perlunya NKRI Bersyariah.

NKRI Bersyariah

Gagasan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dihadirkan untuk membedah dua argumentasi yang sering dipakai pendukung NKRI Bersyariah (termasuk Habieb Rizieq). Pertama, nilai-nilai Islam tidak dicerminkan in se dalam Pancasila. Atau Pancasila tidak bersumber pada ajaran Islam.

Menurut pendukung NKRI Bersyariah, Pancasila tidak mencukupi sebagai pandangan hidup, dasar Negara, dan ideologi nasional! Alasannya, Pancasila mendukung pluralisme agama dan budaya, gagal menempatkan nilai-nilai Islam pada tataran substansi (in se), serta lebih menerima “paham atau ideologi asing” seperti demokrasi, sosialisme, kapitalisme, dan neo-liberalisme.

Pendukung NKRI Bersyariah menolak pluralisme karena ingin menerapkan asas monolitik keagamaan, yakni sistem politik berbasis Islam yang mengatur seluruh dimensi kehidupan bernegara. Sedangkan “paham asing”, seperti demokrasi cenderung ditolak karena menjunjung kedaulatan manusia, bukan kedaulatan Allah.

Kedua, NKRI tidak menganut sistem politik yang Islami. NKRI Bersyariah merupakan turunan “Islam politik”; sebuah gerakan sosio-politik yang memperjuangkan terwujudnya (sistem) politik Islam dalam tata kenegaraan.

Kalangan “Islam politik” mempersoalkan “dua kekalahan Islam secara konstitusional”, yakni Islam tidak dijadikan sebagai dasar Negara dan penghapusan “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta pada 1945. Padahal Islam adalah agama mayoritas dan berkontribusi bagi kemerdekaan Indonesia. Kekalahan tersebut mengakibatkan absennya sistem politik Islam (Ismail: 1995).

Menukik lebih dalam, argumentasi NKRI Bersyariah menyasar pada perdebatan tentang pola hubungan agama dan Negara di Indonesia. Pendukung NKRI Bersyariah berupaya menempatkan doktrin formal agama Islam sebagai dasar Negara (agama), agar terjadi peleburan agama (Islam) dan Negara. Artinya, secara ketat memberlakukan doktrin formal agama Islam, yakni tauhid dan syariah sebagai dasar, pandangan, dan pedoman tunggal hidup bernegara.  

NKRI Bersyariah Tertolak

Gagasan Gus Dur pada awal patut didahulukan untuk menanggapi argumentasi pertama NKRI Bersyariah: Nilai-nilai Islam atau dimensi Islami sudah ada sebagai substansi (in se) dalam Pancasila! Sila Ketuhanan yang Maha Esa menempatkan Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar Negara, dan ideologi bangsa yang God Centered. Allah sebagai pusat kehidupan berbangsa dan bernegara, karena praktik kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial berpusat kepada-Nya.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa bersumber pada pandangan monotheistik yang paling fundamental dalam Islam, yakni tauhid, ayat 1 surah al-ihlash: “Qul Huwa  Allohu Ahad” (Katakanlah bahwa Allah itu Esa). Penempatan Sila Pertama sebagai dasar bagi sila-sila lainnya menunjukkan penghormatan besar Negara atas akidah Islami yang bersifat tauhidi (Arif: 2018). 

Menariknya, pandangan monotheistik Islam tersebut diterima pemeluk agama-agama lainnya di Indonesia karena sesuai pemahaman teologi (monotheistik) mereka (Sunarko: 2016). Maka tidak hanya Islam, nilai-nilai agama Buddha, Hindu, Katolik, Konghucu, dan Protestan juga in se dalam Pancasila. Penerimaan bersama agama-agama merupakan landasan berharga bagi warga Indonesia yang bhineka untuk memperjuangkan terwujudnya nilai-nilai Pancasila.

Selain itu, Pancasila menguniversalisasi nilai-nilai substansif keagamaan, yang memungkinkan Islam berdialog dengan agama-agama lainnya, tanpa kehilangan dimensi Islami. Ada pengakuan kolektif bahwa nilai-nilai substansif Islam ada dalam agama lain. Demikian sebaliknya. Misalnya, hak hidup (hidz al-‘aql) yang menghargai kemanusiaan dalam Islam juga ditekankan agama Katolik. Agama Katolik mengajarkan penghargaan terhadap kehidupan dan kemanusiaan karena manusia adalah citra Allah (Madung: 2009).

Karena Pancasila telah mencukupi adanya nilai-nilai Islam (baca: agama), maka upaya menjadikan Indonesia sebagai Negara berdasarkan doktrin agama tertentu yang monolitik tertolak dengan sendirinya.

Selanjutnya, argumentasi kedua bahwa NKRI menganut sistem politik yang tidak Islami juga tertolak dengan sendirinya. Selain kenyataan bahwa Pancasila terbukti sebagai ideologi NKRI yang Islami, NKRI juga telah mendapatkan “pengesahan religius ke-Islaman.”

Sejarah mencatatnya: Pengesahan wilayah Nusantara sebagai dar-al Islam (wilayah Islam) oleh Nahdlatul Ulama (1936), konsensus Pancasila dalam sidang PPKI oleh para pemimpin Islam (1945), dan Munas Alim Ulama (1979) yang menerima asas tunggal Pancasila sebagai dasar pengamalan tauhid dan syariah (Wahid: 1989).

“Pengesahan religius” bahwa NKRI menganut sistem politik yang Islami sekaligus membuktikan pengakuan akan kontribusi signifikan Islam bagi kemerdekaan bangsa.

Lagipula, “NKRI Bersyariah” tertolak karena mengandung kontradiksi internal dalam dirinya sendiri (contradictio in terminis). Term “Republik” dalam NKRI secara etimologis berarti res (kepentingan) dan publica (umum). “Republik” mengandaikan keterbukaan pada perbedaan, sembari menegasi kepentingan kelompok demi kesejahteraan bersama. “Bersyariah” mengandaikan ketertutupan pada perbedaan, karena mengabsolutkan asas agama (Islam) sebagai dasar Negara.   

Pancasila (Jadi) Titik Temu

Gagasan NKRI Bersyariah muncul karena problem asimetri epistemologis (pengetahuan) dan politik populisme, yang mengakibatkan “gagal paham” dan praduga tidak berdasar terhadap Pancasila dan NKRI. Pancasila sesungguhnya mencerminkan NKRI yang telah Islami (baca: religius), juga berhasil menjadi “titik temu” agama-agama demi Negara, Negara demi agama-agama.

Syaratnya, Pancasila menunjukkan diri sebagai “agama publik” (public religion), yakni konsisten berada dalam ruang publik (Intan: 2004), agar menjadi titik temu yang memungkinkan kekayaan nilai-nilai substansif-universal agama terus-menerus terbuka untuk dialog dan praktik. Ruang publik yang dimaksud adalah (pra)kondisi ideal yang memungkinkan terjadinya proses demokratis, yakni rasional, dialogal, dan tanpa tekanan (Habermas: 2008).

Maka hubungan agama dan Negara Pancasilais berpola diferensiasi (Latif: 2011), yakni agama tidak dilebur dengan Negara, tidak pula dipisahkan dari Negara, tetapi bekerja sama kritis-kolaboratif-kontributif dengan Negara sambil menghormati posisi masing-masing. “Kehilangan agama” mengantar Indonesia menjadi bangsa tanpa jiwa moral-spiritual. Sebaliknya “kehilangan Negara” menjebak Indonesia ke dalam fundamentalisme agama yang meruntuhkan bangunan NKRI.

Setiap agama perlu menerjemahkan isi doktrinnya ke dalam bahasa nilai-nilai keagamaan universal yang dapat diterima oleh semua, tanpa kehilangan ciri religiositas. Kemudian, nilai-nilai kepublikan setiap agama-setelah melalui pengujian diskursif di ruang publik-menjadi landasan moralitas berbangsa dan bernegara.

Sebaliknya, Negara dengan asas netralitas politik dan ketegasan hukumnya dapat menahan godaan formalisasi doktrin agama tertentu menuju asas Negara monolitik.***

 

*Redem Kono adalah wartawan, Redaktur Pelaksana IndonesiaSatu.co, alumnus Pascasarjana STF Driyarkara, Email: redemkono8@gmail.com

Komentar