Breaking News
  • 12 parpol lama lolos verifikasi faktual
  • 150 ton bahan narkoba asal China gagal masuk ke Indonesia
  • Eropa murka, siap jawab tantangan perang dagang Donald Trump
  • KM Pinang Jaya tenggelam di Laut Jawa akibat cuaca buruk
  • Presiden Jokowi masih pertimbangan Plt Gubernur dari Polri

NASIONAL NTT, Babel, Sumsel, dan DI Jogjakarta, Provinsi dengan Indeks Demokratis Tertinggi 08 Dec 2017 15:24

Article image
Mendagri Tjahjo Kumolo. (Foto: Ist)
Pemerintah menyusun Indeks Demokrasi Indonesia yang menjadi instrumen untuk mengukur secara objektif dan empiris mengenai kondisi demokrasi pada tingkat Provinsi.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Sepuluh provinsi di Indonesia meraih penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan karena dinilai telah mewujudkan demokrasi di bidang pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

Kesepuluh provinsi tersebut meraih poin tertinggi dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dengan kategori yang berbeda-beda.

Penghargaan sendiri diberikan oleh Menteri dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Selasa (6/12). "Pemerintah menyusun Indeks Demokrasi Indonesia yang menjadi instrumen untuk mengukur secara objektif dan empiris mengenai kondisi demokrasi pada tingkat Provinsi," ucap Tjahjo.

Ada empat daerah yang mendapat penghargaan atas indeks demokrasi tertinggi di tingkat nasional. Keempat daerah tersebut antara lain provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Selatan.

Pada kategori kebebasan sipil, daerah yang mendapat penghargaan dalam kategori ini antara lain Sulawesi Utara, Bali, dan Kalimantan Utara. Sementara itu, Bengkulu mendapat penghargaan untuk kategori lembaga demokrasi terbaik.

Provinsi Maluku dan Maluku Utara juga turut diberi penghargaan karena indeks demokrasinya di atas sepuluh poin. "Bagi provinsi yang belum memperoleh penghargaan tersebut. Bukan berarti bahwa capaian kinerja demokrasinya buruk," tutur Tjahjo.

IDI merupakan hasil penilaian kondisi demokrasi pada level provinsi di seluruh Indonesia. IDI sendiri telah rutin dilakukan sejak tahun 2009 silam. IDI mengukur beberapa aspek, antara lain kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Masing-masing aspek itu terdiri dari beberapa variabel.

Penelitian dilakukan berdasarkan berita di media massa dan, focus group discussion. Di samping itu, tim peneliti juga melakukan wawancara dan meneliti dokumen-dokumen yang dapat dijadikan sumber untuk menilai kadar demokrasi di tingkat provinsi.

--- Sandy Romualdus

Komentar