Breaking News

REGIONAL NTT Kembali Dapat Kiriman Jenazah PMI, Pokja MPM Minta Atensi Serius Presiden Jokowi dan Gubernur NTT 01 Dec 2019 10:14

Article image
Koordinator Pokja MPM, Gabriel Goa. (Foto: Dok. GS)
Gabriel menyarankan agar perlu pendataan yang jelas dan akuntabel mengenai tenaga kerja di luar negeri termasuk daftar PJTKIS legal yang beroperasi di NTT.

KUPANG, IndonesiaSatu.co-- Hanya berselang beberapa hari mendapat kiriman dua jenazah Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT yang meninggal di Malaysia, Sabtu (30/11/19), dua jenazah dari Malaysia kembali tiba di Bandara El Tari Kupang, NTT.

Menurut Surat Keterangan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, kedua jenazah yang akan dikirim ke NTT tercatat atas nama Yantonius Malafu (34 tahun) asal kelurahan Kolhua, kecamatan Maulafa, Kupang. Yantonius dikabarkan meninggal pada 27 November 2019.

Sementara korban kedua tercatat atas nama Amanda (22 tahun) asal Desa Tunabesi, kecamatan Io Kufeu, kabupaten Belu. Amanda dinyatakan meninggal pada tangga 23 November 2019.

Yantonius dan Amanda tercatat menjadi PMI asal NTT ke-113 hingga akhir November 2019 yang dikirim dari Negeri Jiran Malaysia dalam bentuk peti jenazah.

Desak Perhatian Serius Presiden dan Gubernur NTT

Melihat mirisnya angka kematian PMI asal NTT yang terus meningkat terutama pada tahun 2019 ini, Kelompok kerja Menentang Perdagangan Manusia (Pokja MPM) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat agar memberikan atensi serius dalam menyingkapi bencana kemanusiaan tersebut.

Koordinator Pokja MPM, Gabriel Goa mendesak agar Presiden Jokowi untuk segera memanggil Kementerian dan Lembaga terkait  guna mencegah, menangani dan melindungi para pekerja migran.

"Presiden Jokowi pernah menyebut NTT sebagai Provinsi Darurat Perdagangan Manusia (human trafficking). Jika situasi sudah darurat, mestinya harus ditangani secara serius dan luar biasa pula. Jangan sampai hanya sebatas wacana tanpa penanganan konkrit melalui kerja serius Kementerian dan Lembaga terkait Menaker, BNP2TKI, Pemprov NTT)," desak Gabriel yang terlibat langsung dalam penjemputan jenazah di Bandara El Tari Kupang.

Gabriel menyoroti aspek pencegahan dan penanganan serius terhadap pekerja Migran non-nrosedural yang kian masif dan hampir tidak tersentuh oleh penegak hukum.

"Persoalan human trafficking ibarat bola salju. Solusinya tidak semata mengatasi persoalan yang terjadi sekarang, melainkan upaya konkrit mencegah arus pengiriman pekerja migran dari hilir dengan memperketat verifikasi terhadap Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PJTKIS) yang juga beroperasi secara ilegal dan tidak terdata di Kemenaker," serunya.

Gabriel mendorong agar Presiden Jokowi dan pemerintah pusat berkomitmen untuk merealisasikan amanat UU Pelindungan PMI dengan membangun Balai Latihan Kerja (BLK) Profesional dan revitalisasi Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di NTT.

"Gubernur dan Pemprov NTT harus merealisasikan BLK Profesional dan LTSA di setiap daerah kabupaten/kota guna menekan angka tenaga kerja non-profesional dan non-prosedural. Kerjasama lintas elemen harus segera dibangun termasuk para penegak hukum dan satuan tugas (satgas) TPPO," pinta Gabriel.

Gabriel menyarankan agar perlu pendataan yang jelas dan akuntabel mengenai tenaga kerja di luar negeri termasuk daftar PJTKIS legal yang beroperasi di NTT.

"Jika tidak termasuk dalam data yang dirilis, maka harus diupayakan solusi termasuk langkah hukum bagi PJTKIS ilegal yang berpotensi merekrut dan mengirim pekerja migran secara non-prosedural melalui peran para perekrut lapangan (calo). Mari bersama berjuang mengatasi sindikat bisnis manusia di bumi NTT," ajaknya.

--- Guche Montero

Komentar