Breaking News

KEUANGAN OJK Buka Suara Terkait RUU Pegadaian 13 Mar 2019 14:42

Article image
Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Mochamad Ihsanuddin. (Foto; ist)
OJK mengungkapkan jika saat ini Undang-Undang Pegadaian masih digodok oleh OJK dan beberapa lembaga lainnya seperti BI, Kemenkeu dan LPS.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Mochamad Ihsanuddin membagikan perkembangan terkait Undang-Undang Pegadiaan. Menurutnya, hingga saat ini masih dalam tahap pengkajian dan pembuatan naskah akademik.

"Sudah dikajilah. Naskah akademiknya sedang kita bikin,"kata Ihsanuddin di sela-sela Seminar Prospek Bisnis Industri Keuangan Non Bank yang digelar Majalah Stabilitas, di Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Meski sudah dalam tahap perumusan naskah akademik, dirinya menuturkan RUU tersebut bukan menjadi hak OJK dalam memutuskan peresmiannya melainkan pemerintah di bawah koordinasi dengan Menteri Keuangan. Ihsanuddin menuturkan, OJK hanya bertindak untuk membantu mengkaji bersama lembaga keuangan lain seperti Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan.

"Itu kewenangan pemerintah bukan OJK. Kami hanya membantu membuat kajian. Nanti kalau sudah kita diskusikan dengan pemerintah. OJK, BI, LPS tidak berhak mengusulkan UU."imbuhnya.

Dirinya menambahkan, dalam UU tersebut akan mengatur mengenai kelembagaan, definisi-definisi terkait industri pegadaian, masalah perizinan, tata kelola terkait prinsip kehati-hatian (prudential), termasuk kecukupan modal. Kendati demikian, dirinya mengakui jika proses perumusan tersebut berjalan lambat karena belum menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU).

"OJK tidak bisa menargetkan (kapan jadi RUU). Karena prosesnya setelah naskah selesai, draft RUU selesai itu diusulkan masuk Program Regulasi Nasional (Prolegnas) yang bisa punya hak buat UU itu pemerintah dan DPR."kata dia.

Menurutnya, peraturan dalam dunia pegadaian bukan hal yang baru. Selama ini, industri pegadaian diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha pegadaian namun belum ada UU yang mengatur.

Dirinya berharap, dengan adanya UU tersebut nantinya akan dapat mengatur industri pegadaian baik pelaku maupun masyarakat sebagai konsumen.

"Karenanya sekarang OJK juga mau mengatur sertifikasi untuk perusahaan gadai termasuk Pegadaian Persero,"pungkasnya.

--- Sandy Romualdus

Tags:
pegadaian

Komentar