Breaking News

REGIONAL Ombudsman NTT Tanggapi Rencana Pemprov NTT Bangun RS Terapung 26 Jul 2019 17:09

Article image
Contoh Rumah Sakit Terapung di Teluk Bintuni, Papua. (Foto: Kompas.com)
“Masalah kesehatan di NTT yang utama yakni fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang tidak merata," nilai Darius.

KUPANG, IndonesiaSatu.co-- Berdasarkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi NTT tahun 2020, pemerintah provinsi (Pemprov) mengajukan anggaran senilai Rp 600 milyar untuk membangun rumah sakit terapung, dengan pola kerja tahun jamak (multiyears).

Rencana Pemprov ini memicu tanggapan kritia Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton.

Darius mengatakan, sebaiknya Pemprov NTT fokus dan konsentrasi membenahi RSUD WZ. Johanes agar benar-benar memenuhi syarat rumah sakit tipe B. Mengingat, rumah sakit milik pemerintah Provinsi itu turun kelas ke tipe C tahun ini.

“Hemat saya, Pemprov NTT konsentrasi benahi dulu RSUD WZ. Johanes agar benar benar memenuhi syarat sebagai rumah sakit tipe B,” ungkap Darius, Rabu, (24/7/19) seperti dilansir radarntt.co.

Menurutnya, pemerintah juga segera memfasilitasi pembangunan rumah sakit tipe A untuk memenuhi standar pelayanan kesehatan masyarakat di NTT.

“Segera fasilitasi terbangunnya RSU tipe A di Manulai yang lokasinya sudah disiapkan,” lanjutnya.

Ia menilai, apabila rumah sakit tipe B tersedia di Flores, Sumba, Timor dan Alor, maka hal itu akan memudahkan akses layanan kesehatan yang baik dan bermutu bagi masyarakat.

“Jika RS rujukan tipe B itu ada di Flores, Sumba, Timor dan Alor, saya kira cukup untuk membantu masyarakat NTT mendapat akse pelayanan kesahatan yang baik dan bermutu,” imbuhnya.

Darius menjelaskan, Provinsi NTT memiliki enam rumah sakit rujukan regional yang terbagi berdasarkan wilayah kepulauan.

Region Flores Barat yakni RSUD Ruteng, Flores Tengah ada RSUD Ende, Flores Bagian Timur yakni RSUD Maumere, region Sumba ada RSUD Waingapu, region perbatasan di RSUD Atambua dan daerah lain yakni RSUD WZ. Johanes Kupang.

Darius juga menyoroti ketersediaan tenaga dokter, khusus daerah Flores. Pasalnya, untuk dokter bedah tulang (ortopedi) dan traumatika hanya ada di Labuan Bajo. Sedangkan di Kupang ada dokter ortopedi, traumatika, dan dokter kanker (ongkologi).

“Bisa dibayangkan, para pasien akan dirujuk ke RS tersebut dari berbagai kabupaten. Bagaimana keselamatan pasien dalam perjalanan? Berapa biayanya? Tentu akan berat bagi orang tidak mampu. Ini yang perlu dipikirkan dengan bijak oleh Pemprov NTT,” cetusnya.

Menurut Darius, rencana pembangunan rumah sakit terapung, mungkin dimaksudkan untuk melayani warga terpencil di NTT.

"Ada baiknya juga, namun yang lebih urgen adalah membenahi RSUD yang menjadi tanggung jawab Pemprov," lanjutnya.

Rumah sakit terapung, lanjutnya, juga penting dengan berbagai pertimbangan. Namun, untuk kebutuhan jangka pendek yakni membenahi dan memenuhi standar RSUD yang ada.

“Masalah kesehatan di NTT yang utama yakni fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang tidak merata, sehingga tidak semua masyarakat mendapatkan fasilitas dan akses pelayanan yang baik dan bermutu,” pungkasnya.

Intervensi DPRD NTT

Sebelumnya, rencana Pemprov NTT justru diapresiasi oleh pihak legislatif, DPRD NTT.

Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno mengapresiasi rencana Pemerintah Provinsi NTT yang ingin membangun rumah sakit terapung senilai Rp 600 milyar.

"Saya kira, ini ide brilian dan saya sudah bicarakan dengan Wakil Gubernur, Josef Nae Soi. Informasi yang kami peroleh bahwa anggaran itu sebagaian besar berasal dari APBN dan itu akan ada kerjasama dengan PT PAL," kata Anwar seperti dilansir Kompas.com.

Anwar menyebut, dalam visi dan misi Gubernur, termasuk juga pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), program rumah sakit terapung itu ada.

Gubernur Viktor, kata Anwar, memandang bahwa masyarakat yang ada di provinsi kepulauan harus perlu diperhatikan secara menyeluruh dan tentunya DPRD sepakat soal itu.

"Bagaimanapun, sejak puluhan tahun NTT ini berdiri, masyarakat NTT yang hidup di kepulauan itu, kondisi kesehatan mereka sangat memprihatinkan. Dokter tidak mau hidup di daerah kepulauan, karena tidak ada air dan listrik serta sarana-prasarana pendukung lainnya," ujar Anwar.

Anwar juga menjelaskan bagaimana masyakat bisa hidup sehat, kalau pelayanan kesehatan hanya dilakukan di puskesmas atau ke rumah sakit yang jaraknya jauh dari pulau-pulau terpencil.

Untuk intervensi anggaran dari APBD NTT, kata Anwar, pihaknya akan mengecek posisi anggaran agar tidak membebani, karena APBD NTT kecil.

Politisi Partai Golkar ini pun berharap pemerintah provinsi, jika ingin mengajukan anggaran dalam APBD, perubahan bisa dimulai dalam waktu dekat. Namun menurutnya, biasanya pemerintah provinsi menunggu hasil lobi dengan pemerintah pusat.

"Artinya, dewan (DPRD, red) siap dengan anggaran, sepanjang tidak terlalu membebani dengan jumlah yang besar. Prinsipnya, kami DPRD mendukung penuh pengadaan rumah sakit apung di NTT. Walaupun anggarannya besar, tapi kalau itu ditujukan untuk kesejahtetaan rakyat tentu tidak ada masalah," dukung Anwar.

Keberadaan rumah sakit apung ini, nilai Anwar, akan sangat membantu masyarakat dan dapat melayani masyarakat di pulau terluar, terpencil dan terisolir. Kapal itu akan keliling NTT dengan rute dan jadwal yang tetap.

"Keberadaan rumah sakit apung, tujuannya untuk percepatan dan pendekatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ini terobosan yang luar biasa dan sesuatu yang baru dari pemerintah," tandasnya.

 

 

--- Guche Montero

Komentar