Breaking News
  • Banjir landa 21 kelurahan di Tebing Tinggi
  • Imigrasi Ngurah Rai beri "exit pass" seminggu bagi wisman
  • Jokowi: Kawasan GBK Harus Jadi Ruang Publik Bagi Masyarakat
  • PVMBG: gas SO2 Gunung Agung menurun
  • Sebanyak 50 ton ikan Danau Maninjau mati

HUKUM Ombudsman Soroti Kinerja Polda NTT Tangani Kasus 13 Jan 2018 10:25

Article image
Ketua Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton (Foto: Ist)
"Problem yang paling sering dikeluhan warga NTT ke pihak Ombudsman yakni terkait pelayanan pihak Polda NTT dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara. Sorotan utama kepada Polda NTT yakni terkait penanganan kasus Korupsi dan proses hukum terhada

KUPANG, IndonesiaSatu.co-- Ombudsman RI Perwakilan NTT menyoroti kinerja kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) yang masih lamban menangani dan menuntaskan sejumlah kasus terutama tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang marak terjadi di NTT.

Kepala Perwakilan Ombudsman NTT, Darius Beda Daton menyoroti hal ini menanggapi pergantian Kapolda NTT yang baru oleh Kapolri, Kamis (11/1/18).

Menurut Darius, dengan adanya pergantian pucuk pimpinan yang baru di jajaran Polda NTT, maka kinerja Kapolda baru diharapkan lebih efektif menangani dan menuntaskan beerbagai kasus yang sedang ditangani pihak Polda NTT.

"Problem yang paling sering dikeluhan warga NTT ke pihak Ombudsman yakni terkait pelayanan pihak Polda NTT dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara. Sorotan utama kepada Polda NTT yakni terkait penanganan kasus Korupsi dan proses hukum terhadap pelaku perdagangan masusia (human trafficking) yang sudah menjadi kewenangan Polda NTT," ungkap Darius.

Ia menilai, terkait lamanya waktu penanganan dan penuntasan kasus oleh Polda NTT disebabkan oleh kinerja aparat kepolisian di tingkat Polda dalam mengatur jadwal penyelidikan dan penyidikan sehingga banyak kasus yang terendap dan proses hukumnya menjadi berlarut-larut.

"Diharapkan agar tugas dan kinerja Kapolda NTT yang baru untuk secara serius dan kredibel dalam mengatur manajemen penanganan perkara di tingkat Direktorat Reserse dan Kriminal dalam menuntaskan berbagai kasus yang sedang ditangani dan menjadi sorotan publik NTT. Penanganan perkara perlu ada nuansa baru ketika terjadi pergantian Kapolda, apalagi Kapolda NTT yang baru, Irjen Pol Raja Erizman adalah orang Serse yang sangat paham dalam prosedur penanganan perkara baik pidana umum maupun pidana khusus,” lanjutnya.

Darius menegaskan bahwa banyak masyarakat NTT yang menuntut kepastian hukum terhadap semua laporan polisi yang telah disampaikan terutama beberapa kasus yang menjadi skala prioritas pihak Polda NTT untuk segera ditindaklanjuti dan dituntaskan proses hukumnya.

“Dalam catatan Ombudsman perwakilan NTT, beberapa kasus yang harus menjadi perhatian serius Kapolda NTT yang baru di antranya kasus korupsi proyek pemeliharaan jalan Lando Noa pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Barat, kasus human trafficking selama tahun 2017 yang melibatkan 33 orang tersangka di lingkup Polda NTT, kasus pungutan liar (pungli) Kepala Cabang PT Pelni Kupang, kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT), kasus pengedaran narkoba, illegal fishing dan BBM ilegal terhadap Kapal Sinar Tambora, pemblokiran bandara juga kasus pengeroyokan terhadap korban Vincentius Loe Bau di Kabupaten Malaka,” bebernya.

Darius mengharapkan agar kinerja Kaplda NTT yang baru dapat mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat NTT terhadap kinerjas kepolisian dengan mengoptimalkan dan merevitalisasi pusat-pusat pelayanan.

“Diharapkan Kapolda yang baru dapat membenahi pelayanan di unit-unit layanan publik di Polda NTT antara lain layanan Samsat, layanan SIM dan SKCK. Masyarakat sangat mengharapkan kepastian penegakan hukum terhadap perkara yang sudah dilaporkan ke tingkat Polda agar segera ditangani dan dituntaskan,” tandasnya.

--- Guche Montero

Komentar