Kapolri meyakini, kalau publik mendukung langkah-langkah pemerintah memerangi terorisme, maka para teroris meskipun ada tapi yang survive hanya sedikit.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Operasi memerangi terorisme di Indonesia 75 persen adalah intelijen, sementara operasi striking atau operasi penindakan mungkin hanya 5 persen. 20 persennya lainnya adalah operasi dalam rangka untuk persiapan pemberkasan untuk ke pengadilan.

Alasan inilah yang menggerakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian untuk meminta kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto agar TNI dilibatkan untuk bergabung dalam operasi memerangi terorisme.

“Jadi prinsip penanganan terorisme itu adalah bagaimana memenangkan dukungan publik. Kalau publik mendukung langkah-langkah pemerintah, negara, maka terorisme tidak akan bisa berkembang,” kata Kapolri kepada wartawan usai Rapat Terbatas tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (22/5/2018) sore.

Kapolri meyakini, kalau publik mendukung langkah-langkah pemerintah memerangi terorisme, maka para teroris meskipun ada  tapi yang survive hanya sedikit. Tapi kalau negara tidak didukung oleh publik, misalnya over-reactive, terjadi banyak sekali eksesif, itu juga yang nanti akan membuat publik simpati kepada kelompok-kelompok itu.

“Jadi saya berpendapat bahwa saat ini yang terjadi adalah mekanismenya mirip seperti Operasi Tinombala, di mana kekuatan TNI dan Polri bergabung dalam rangka bersama-sama menangani itu,” terang Kapolri.

--- Redem Kono