Breaking News

BERITA PADMA Indonesia: Pemda SBD dan DPR Jangan Tutup Mata 03 Jun 2020 21:09

Article image
PADMA Indonesia saat mengadvokasi calon PMI asal NTT yang hendak bekerja di luar negeri. (Foto: Dok. PADMA)
"Keprihatinan terhadap nasib PMI juga menunjukkan wajah birokrasi baik lingkup Pemda, Pemprov maupun Pusat," kata Gabriel.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Lembaga Hukum dan HAM, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan (PADMA) Indonesia, terus menyoroti langkah Pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya (SBB) yang lalai menyikapi kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal SBD, almarhum Hermanus Bali Mena yang meninggal di Sarawak, Malaysia beberapa hari lalu.

Direktur PADMA Indonesia, Gabriel Goa menilai, tiadanya respon dan empati dari Bupati SBD, dan Anggota DPR dan DPD Dapil NTT, memperlihatkan bahwa PMI asal NTT hanya menjadi beban bagi mereka dan bukan berkat, karena menjadi pahlawan devisa negara.

"Eksekutif dan legislatif harus menaruh atensi terkait nasib para PMI asal NTT yang dirundung duka namun selalu menemui jalan buntu untuk dipulangkan ke kampung asal mereka. Pemda dan DPR jangan tutup mata dan mesti tampil paling depan," seru Gabriel dalam rilis tertulis kepada media ini, Rabu (3/6/20).

Terkait hal itu, pihaknya turut mengapresiasi pihak Kemenlu RI dan BP2MI yang bersedia membantu keluarga korban yang meninggal di Kuching dan menunggu persiapan kepulangan ke Kodi, Sumba Barat Daya, NTT.

Menurut Sekretaris Jaringan Nasional Anti-TPPO ini, sudah saatnya para pemangku kebijakan baik eksekutif maupun legislatif di NTT, menunjukkan empati dan kepedulian terhadap nasib kaum tak bersuara (voice of the voiceless) yang hanya dijadikan objek untuk kepentingan pilkada dan pileg.

"Politik peduli sering menjadi jalan terjal. Para pejabat malah menjauh dari kepentingan rakyatnya pasca-momentum politik, dan sebaliknya kembali dengan janji-janji manis menjelang hajatan pilkada dan pileg,” sentil Gabriel.

Sebagai wujud peduli dan rasa prihatin terkait kepulangan almarhum Herman, PADMA Indonesia menyatakan tuntutan moril, yakni;

Pertama, mendesak Bupati dan DPRD Sumba Barat Daya (SBD) serta Anggota DPR RI dan DPD RI Dapil NTT untuk menujukkan solidaritas kemanusiaan guna membantu memulangkan korban ke SBD.

Kedua, mendesak P3MI yang mengirim almarhum Herman ke Malaysia, untuk ikut bertanggung jawab sekaligus membuktikan kepada publik bahwa P3MI ikut melindungi PMI yang dikirimnya.

Ketiga, mengajak solidaritas Lembaga Agama, Masyarakat serta para insan Pers untuk turut aktif mengawal setiap prosedur perekrutan dan pengiriman PMI, mulai dari desa/kelurahan.

Keempat, mendorong revitalisasi dan reintegrasi para calon PMI agar sungguh-sungguh dipersiapkan kompetensi dan kapasitasnya lewat Balai Latihan Kerja (BLK), mengikuti prosedur resmi lewat Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

"Meski di tengah tuntutan situasi pandemi Covid-19, namun perhatian terhadap nasib para PMI harus tetap menjadi prioritas, termasuk para PMI asal NTT yang siap dipulangkan dari berbagai negara. Mereka (PMI, red) juga patut mendapatkan hak dari Negara. Keprihatinan terhadap nasib PMI juga menunjukkan wajah birokrasi baik lingkup Pemda, Pemprov maupun Pusat," tutup Gabriel.

--- Guche Montero

Komentar