Breaking News

BERITA PADMA Indonesia: Reintegrasi BLK PMI dan LTSA di NTT Jangan Hanya Wacana 04 Dec 2020 15:48

Article image
Kepala BP2MI dan Tim PADMA Indonesia. (Foto: Ist)
"Jika Pemerintah pusat, pemprov NTT dan pemerintah daerah se-NTT serius menyikapi itu, maka NTT dapat melebihi Philipina dalam merebut bursa kerja internasional," banding Gabriel.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Lembaga Hukum dan HAM, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (PADMA) Indonesia kembali menyoroti komitmen pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait reintegrasi dan revitalisasi Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia (BLK PMI) dan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA).

Dalam keterangan tertulis kepada media ini, Jumat (04/12/2020), Direktur PADMA Indonesia, Gabriel Goa mengatakan bahwa sorotan tersebut seiring fakta yang terjadi, di mana sosialisasi pencegahan perdagangan manusia (human trafficking) sering dilakukan, namun korban human trafficking dan pengiriman PMI non-prosedural, masih terus terjadi dan meningkat signifikan.

"Bahkan, pasca kebijakan Moratorium Gubernur NTT, data PMI ilegal tidak berkurang dan terus terjadi secara masif," kata Gabriel.

Menurut Gabriel, salah satu faktor penyebab yakni belum tersedianya lapangan pekerjaan di NTT, sehingga membuat orang NTT sangat berminat bekerja ke luar NTT bahkan ke luar Negeri.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah Pusat maupun pemerintah Daerah, sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran, wajib menyiapkan BLK PMI guna mempersiapkan kompetensi, keterampilan dan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah Pusat dan Pemda wajib menyiapkan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk melayani prasyarat formil kelengkapan Calon Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri.

NTT sebagai Zona Merah Trafficking

Gabriel mengungkapkan fakta miris di NTT, yakni belum adanya BLK PMI dan yang ada hanya BLK Komunitas Program Politik bukan BLK Profesional prasyarat untuk persiapan CPMI ke Luar Negeri.

Sementara terkait LTSA, sudah ada 3 LTSA di NTT, namun belum optimal dan profesional. 

"Wajar jika pasca pandemi Covid-19, NTT tetap akan menjadi wilayah kantong Human Trafficking dan PMI Ilegal, karena Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT tidak peduli bahkan bukan sebagai sense of crisis dan dijadikan Program Prioritas Nasional dan Daerah," sorotnya.

Gabriel berkomitmen, sebagai Penggiat Anti Human Trafficking dan Migrasi Ilegal, Lembaga PADMA Indonesia memberikan Apresiasi dan penghargaan yang tinggi terhadap Lembaga PBB yakni International Organization for Migration (IOM) yang telah menjadikan NTT sebagai Pilot Program Pencegahan dan Penanganan Human Tragficking serta Migrasi Aman.

"Diharapkan agar Pemerintah Pusat melalui Kemenaker dan BP2MI, Pemprov NTT dan Pemkab/Pemkot se-NTT, dapat serius dan kerja nyata menjadikan NTT sebagai Pilot Program Pencegahan Human Trafficking dan Migrasi Legal.

Pernyataan PADMA Indonesia

Terhadap masifnya persoalan human trafficking di NTT, maka beberapa pernyataan sikap menjadi dasar pertimbangan, yakni;

pertama, pemerintah segera membangun BLK PMI dan optimalisasi LTSA di Maumere, kabupaten Sikka, guna melayani CPMI dari Ende hingga Alor.

Kedua, segera membangun BLK PMI dan LTSA di Labuan Bajo agar dapat melayani CPMI asal Nagekeo hingga Manggarai Barat.

Ketiga, segera membangun BLK PMI dan optimalisasi LTSA di Kupang agar melayani CPMI asal TTS, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua (Sarai).

Keempat, segera membangun BLK PMI dan LTSA di Atambua, dan Belu guna melayani CPMI asal TTU, Malaka dan Belu.

Kelima, segera membangun BLK dan optimalisasi LTSA di Tambolaka, Sumba Barat Daya, guna layani CPMI dari Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya.

"Jika Pemerintah pusat, pemprov NTT dan pemerintah daerah se-NTT serius menyikapi itu, maka NTT dapat melebihi Philipina dalam merebut bursa kerja internasional," bandingnya.

"CPMI asal NTT juga dapat dipersiapkan secara khusus menjadi Duta Pariwisata NTT di manapun mereka berada, karena NTT adalah wilayah Destinasi Pariwisata Internasional dan Nasional pasca-Bali," imbuhnya.

--- Guche Montero

Komentar