Breaking News

HUKUM PADMA Indonesia Desak Copot Kapolres Kupang Kota 08 Jul 2020 10:59

Article image
Lembaga Hukum dan HAM, PADMA Indonesia. (Foto: Ist)
"Telah terjadi pembiaran dan pengabaian penanganan laporan di lingkup Polresta Kupang Kota. Tunjukkan profesionalitas dan tidak diskriminatif menanggapi lapoan kasus," sorot Gabriel.

KUPANG, IndonesiaSatu.co-- Lembaga Hukum dan HAM, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia mendesak Polda NTT dan Kapolri, mencopot Kapolres Kupang Kota dan Kasat Reskrim karena diduga melakukan pembiaran terhadap laporan anggota Polri di Polresta Kupang Kota, Bripka Vinsensius Bosko Heuk, S.H, terkait kasus pemalsuan dokumen.

Direktur PADMA Indonesia, Gabriel Goa, dalam keterangan rilis kepada media ini, Selasa (7/7/20) menerangkan bahwa hal itu terjadi lantaran Polres Kupang Kota tidak memberikan informasi soal perkembangan penanganan perkara yang dilaporkan Bripka Vinsensius pada akhir Juni 2018 dan awal Februari 2020 lalu.

"Telah terjadi pembiaran dan pengabaian penanganan laporan di lingkup Polresta Kupang Kota. Tunjukkan profesionalitas dan tidak diskriminatif menanggapi lapoan kasus," sorot Gabriel.

Gabriel menerangkan bahwa Bripka Vinsensius meminta bantuan PADMA Indonesia guna mengawal dan mendesak proses penanganan kasus sebagaimana telah dilaporkannya.

Gabriel menyebut, Bripka Vinsensius telah membuat Laporan Polisi (LP) di Polresta Kupang Kota yakni LP pertama pada tanggal 30 Juni 2018, dengan Nomor: LP/B/765/VIII/2018/SPKT Resor Kupang Kota dengan Terlapor Charly Yapola, Cs terkait Tindak Pidana Membuat dan Menggunakan Surat Dokumen Autentik yang tidak benar pada tanggal 29 Agustus 2018 di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Dan Laporan Polisi kedua dibuat pada tanggal 5 Pebruari 2020, dengan Nomor: LP/B/157/II/2020/SPKT Resor Kupang Kota dengan Terlapor Sumral Buru Manoe, S.H.,M.H, Cs, terkait Tindak Pidana membuat Peta Palsu atau Surat Palsu yang terjadi di Kantor BPN Kota Kupang.

Menanggapi hal tersebut, PADMA Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut;

Pertama, mendesak Kapolres Kupang Kota untuk segera memproses penanganan perkara pidana yang sudah dilaporkan pada tanggal 30 Juni 2018 dan tanggal 5 Pebruari 2020.

Kedua, meminta Kapolda NTT mendesak Kapolres Kupang Kota untuk segera memproses hukumn dan jika masih lamban maka tanpa menunggu lama langsung mencopot Kapolresta dan Kasat Reskrimnya.

Ketiga, mendesak Kompolnas, Ombudsman, Komnas HAM dan KPK RI melakukan pengawasan terhadap Kapolres Kupang Kota dan Kasat Reskrim Polres Kupang Kota agar bekerja profesional, tidak diskriminatif dan tidak mem-peti-eskan perkara.

"Diharapkan agar Kapolda NTT yang baru dapat menyikapi hal ini. Pasalnya, laporan ini berasal dari anggota Polri sendiri, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan disertai bukti-bukti yang valid. Ini tidak bisa dibiarkan. Hukum jangan terkesan diskriminatif, apalagi vakum tanpa penyelesaian yang jelas," desak Gabriel.

--- Guche Montero

Komentar