Breaking News

BERITA PADMA Indonesia Dukung Polresta Barelang Selamatkan 15 Korban TPPO 07 Oct 2020 09:06

Article image
Sekretaris II JarNas Anti-TPPO dan Direktur PADMA Indonesia,Gabriel Goa. (Foto: Ist)
"NTT masih jadi 'lumbung' mafia trafficking," kata Gabriel prihatin.

BATAM, IndonesiaSatu.co-- Lembaga Hukum dan HAM, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia mendukung total penyelamatan 15 Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh Polresta Barelang, Batam Kota, Kepulauan Riau.

Dari 15 korban TPPO yang diamankan, 7 korban di antaranya berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Direktur PADMA Indonesia, Gabriel Goa, dalam keterangan pers kepada media ini, Rabu (7/10/2020) menyoroti bahwa di tengah pandemi Covid-19 dan gencarnya Gubernur NTT, Victor Laiskodat, yang memgancam akan memotong kaki dan tangan pelaku dan aktor intelektual para pelaku perdagangan manusia (Human Trafficking), ternyata tidak digubris sama sekali oleh jaringan mafiosi human trafficking.

"Terbukti, ada 7 anak asal NTT dan bisa lebih banyak lagi dari NTT yang menjadi korban Human Trafficking di tengah situasi pandemi Covid 19 ini, melalui jalur Barat (Batam) sebagai wilayah transit Human Trafficking," sorot Gabriel.

Sekretaris II Jaringan Nasional (JarNas Anti TPPO) ini mempertanyakan peran dan komitmen Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Provinsi NTT.

"Apakah NTT terus menjadi Nusa Terpuruk Trafficking? Mengapa Negara (pemprov NTT, red) seolah lemah dan kalah berhadapan dengan jaringan mafia trafficking?" timpal Gabriel sambil mengapresiasi peran masyarakat dan sigapnya Polresta Barelang yang telah menyelamatkan korban TPPO di Batam.

Atas peristiwa yang berhasil diungkap tersebut, PADMA Indonesia menyatakan sikap dan tuntutan sebagai berikut;

Pertama, mendukung dan mengawal total proses hukum TPPO yang sedang dilakukan oleh Polresta Barelang dan berlanjut hingga ke Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Kota Batam agar tidak terjadi lagi penegakan hukum TPPO yang konyol, yang dilakukan oleh Kejari dan PN Kota Batam dalam kasus JR di Batam.

Kedua, mendesak Gubernur NTT dan segenap Bupati dan Walikota di NTT untuk bertindak cepat melakukan Pencegahan TPPO dengan menyiapkan Balai Latihan Kerja (BLK) PMI dan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di NTT, bukan terus berwacana tanpa aksi nyata.

Ketiga, mendesak Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Nasional dan Provinsi NTT untuk berperan aktif, bukan sibuk saat sudah terjadi kasus TPPO.

Keempat, mendesak Perusahaan Pengerah Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk tunduk dan taat pada UU dan sungguh-sungguh mempersiapkan kompetensi dan kapasitas Calon Pekerja.Migran Indonesia (CPMI) melalui BLK PMI dan kelengkapan prasyarat formil CPMI melalui LTSA, bukan sebaliknya menjadi bagian dari jaringan mafiosi Human Trafficking.

"Jika sistem mafiosi terus melahirkan kejahatan atas nama 'bisnis manusia', maka martabat dan hak-hak asasi manusia, hanya dijadikan lahan bisnis dalam sebuah konspirasi. NTT masih jadi 'lumbung' mafia trafficking," kata Gabriel prihatin.

--- Guche Montero

Komentar