Breaking News

HUKUM PADMA Indonesia Sebut Politik Dinasti sebagai Kejahatan KKN Kebijakan 13 Jan 2020 10:28

Article image
Direktur PADMA Indonesia dan Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa. (Foto: Dokpri GS)
"Jika tidak dicegah dan disikapi secara serius, maka bentuk kejahatan kebijakan tersebut menjadi sumber praktek korupsi di Republik ini," ungkap Gabriel.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Lembaga Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan  Perdamaian (PADMA) Indonesia menyebut praktek politik dinasti yang belakangan masif dilakukan oleh sejumlah Kepala Daerah, merupakan bentuk kejahatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) kebijakan oleh para penguasa daerah.

"Kejahatan KKN tidak hanya dalam bentuk materil yang merugikan negara, melainkan terutama KKN kebijakan dari dalam tubuh birokrasi pemerintahan. Jika tidak dicegah dan disikapi secara serius, maka bentuk kejahatan kebijakan tersebut menjadi sumber praktek korupsi di Republik ini," ungkap Direktur PADMA Indonesia, Gabriel Goa dalam rilis yang diterima media ini, Senin (13/1/20).

Gabriel beralasan, fakta membuktikan bahwa di Indonesia praktek KKN masif dan sistemik  dan tidak terhindarkan, mulai dari Nasional hingga ke Daerah.

"Praktek KKN masih menjadi domain publik dan konsumsi media hampir setiap hari. Selain Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang masih dilakukan oleh Lembaga KPK RI, para penguasa daerah belakangan sering melakukan politik dinasti. Ini anomali dari slogan reformasi birokrasi dan revolusi mental yang sering digaungkan pada saat kampanye politik," sorot Gabriel.

Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan  Korupsi  (KOMPAK) Indonesia ini merujuk 0ada referensi politik dinasti yang terjadi di Banten dan Jambi yang berujung di balik jeruji.

Kini, hal yang sama dilakukan oleh Gubernur  Riau, Syamsuar dan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Yan Prana Jaya Indra Rasyid yang belum genap satu tahun memimpin melantik keluarganya yaitu istri, kakak, adik, menantu menjadi pejabat Riau seperti diberitakan law.justice.co.

Terpanggil untuk mencegah praktek KKN dan  politik dinasti di daerah Nusa Tenggara Timur (NTT), maka Lembaga PADMA dan KOMPAK Indonesia menyampaikan sikap dan seruan moril sebagai berikut;

Pertama, mendesak Pemprov NTT dan  Pemkab se-NTT termasuk Kabupaten Ngada untuk tidak melakukan praktek KKN dalam menempatkan posisi dan jabatan strategis (lahan basah, red) yang rentan dengan praktek korupsi.

Kedua, mendesak Ombudsman RI dan KPK RI  untuk mengawasi dan menindak tegas praktek  KKN mulai dari Pusat hingga ke NTT termasuk  di Kabupaten Ngada jelang Pilkada  2020.

Ketiga, mengajak solidaritas penggiat Anti-KKN  untuk bekerjasama mengawal dan memproses hukum praktek KKN yang berujung Korupsi berjamaah.

--- Guche Montero

Komentar