Breaking News

KAWASAN PADMA Maluku Tanggapi Perizinan dan Pembebasan Lahan Proyek Blok Masela 11 Mar 2020 12:21

Article image
Perwakilan PADMA Indonesia Provinsi Maluku dan Tokoh Muda Maluku, Freni Lutruntuhluy. (Foto: Dokpri FL)
"Apapun bentuk investasi dan prospek pembangunan harus mengedepankan asas keadilan, pemerataan, kesejahteraan sosial serta berbasiskan sumber daya pekerja lokal (daerah). Ini yang harus diperjuangkan bersama," ajak Freni.

MALUKU, IndonesiaSatu.co-- Proyek Blok Masela mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Maluku, dengan adanya komitmen kemudahan pengadaan lahan dan perizinan, sehingga jadwal pembangunan kilang gas alam cair (Liqufied Natural Gas/LNG) lebih cepat.

Gubernur Maluku, Murad Ismail telah menyatakan dukungan terhadap proyek hulu migas Masela ke Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Sejumlah rencana strategis pembangunan proyek LNG Abadi Blok Masela pun telah dibicarakan.

"Tadi pertemuan silaturahmi, sekaligus kami membahas percepatan pembahasan lahan dan kesiapan tenaga kerja lokal. Karena rencananya pembangunan infrastruktur untuk Blok Masela sudah dimulai tahun 2021," kata Murad, di Jakarta, Senin (9/3/20) seperti dilansir Liputan6.com.

Murad menyatakan akan mendukung upaya percepatan pembangunan Blok Masela dengan mempermudah proses perizinan dan akan terlibat dalam upaya pembebasan lahan.

Dia mengaku telah memberikan izin bagi penggunaan lahan kehutanan yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas produksi berupa kilang LNG proyek Abadi Blok Masela.

Saat ini, pemerintah provinsi melalui Gubernur Maluku telah mengeluarkan rekomendasi lahan seluas 900 hingga 1.000 hektare, dan diharapkan dapat mengakomodasi pengolahan gas sebesar 9,5 juta ton per annum (MTPA).

Tanggapan Kritis Perwakilan PADMA Maluku

Perwakilan Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (PADMA) Maluku, Freni Lutruntuhluy, menyatakan bahwa mendukung langkah Gubernur Murad dalam pengelolaan migas terutama upaya mempermudah proses perizinan dan pembebasan lahan.

"Pada prinsipnya, PADMA Indonesia Perwakilan Maluku mendukung langkah Gubernur terkait perizinan dan pembebasan lahan. Namun, Gubernur harus memastikan letak lahan dan siapa saja yang harus terlibat dalam prosea itu, agar ke depan tidak menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat akibat ketidakberesan dan ketidakjelasan hak atas tanah," ungkap Freni Lutruntuhluy kepada media ini, Rabu (11/3/20).

Freni yang juga tokoh muda Maluku peduli hak-hak ulayat Masyarakat Adat ini juga meminta mahasiswa, dan segenap elemen agar bersama-sama mengawal keputusan Gubernur ini, termasuk proaktif mengawasi keterlibatan pihak-pihak termasuk dalam urusan proses perizinan dan pembebasan lahan untk kepentingan migas Blok Masela tersebut.

"Kami meminta lembaga-lembaga adat, khususnya wilayah-wilayah yang kemungkinan tanahnya digunakan, agar berkoordinasi dengan Pemda guna memastikan bagaimana skema keterlibatan lembaga-lembaga adat dalam kepentingan pembebasan lahan tersebut," imbuhnya.

PADMA Maluku, lanjut dia, juga meminta segenap aktivis dan mahasiswa Maluku untuk lebih aktif menyuarakan dan menyampaikan aspirasi terkait distribusi dan pemberdayaan tenaga kerja lokal daerah yang harus diprioritaskan ke depan.

"Apapun bentuk investasi dan prospek pembangunan harus mengedepankan asas keadilan, pemerataan, kesejahteraan sosial serta berbasiskan sumber daya pekerja lokal (daerah). Ini yang harus diperjuangkan bersama agar masyakat Maluku dapat menjadi pelaku dan penggerak pembangunan di balik investasi pembangunan Blok Migas Masela ini," tandas Freni.

--- Guche Montero

Komentar