Breaking News

REGIONAL Pakar Hukum Pidana : Terimakasih Pak Kapolda dan Pak Gubernur 22 Feb 2021 19:54

Article image
Gubernur NTB, Zulkieflimasnyah didampingi Anggota Komisi III DPR RI, Sari Yulianti bersama empat IRT tersangka pengrusakan pabrik Tembakau, Lombok Tengah, NTB di Lapas Praya, Senin (22/2/2021).
Prof Zainal Asikin mengakui ada kekeliruan informasi mengenai upaya penahanan paksa yang dilakukan pihak penyidik.

MATARAM,  IndonesiaSatu.co -- Pakar hukum pidana Universitas Mataram (Unram) Prof. Prof Dr.H.Zainal Asikin, SH, SU mengucapkan terimakasih kepada Kapolda NTB, Irjen Pol. M. Iqbal dan Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah atas penerapan Restorative Justice (mediasi) dalam kasus pidana empat ibu rumah tangga asal Lombok Tengah.

Prof Zainal Asikin mengakui ada kekeliruan informasi mengenai upaya penahanan paksa yang dilakukan pihak penyidik. Padahal faktanya, keempat Ibu Rumah Tangga (IRT) tersebut tidak dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Lombok Tengah (Loteng). Bahkan penyidik telah memberikan asas keadilan hukum dengan melakukan upaya mediasi dengan melibatkan unsur sosial kemasyarakatan lainnya.

"Kapolda NTB dan jajarannya telah melakukan upaya Restorative Justice terhadap empat IRT dan dua Balita. Mereka tidak pernah ditahan penyidik.  Penahanan dilakukan Kejaksaan sebab upaya mediasi yang diberikan Jaksa juga tidak berhasil,"kata,  guru besar hukum pidana Unram tersebut dalam laman resmi Facebooknya, yang tayang, 21 Februari 2021.

Prof Asikin juga mendukung dan memuji upaya Gubernur NTB menghargai kedudukan hukum normatif dengan mengajukan diri sebagai penjamin atas empat tersangka ibu rumah tangga, juga demi mengimplementasikan seruan Kapolri Jenderal Sulistyo Sigit terhadap penerapan Restorative Justice tadi.

"Kepada bapak Gubernur NTB, Zulkieflimansyah saya haturkan terima kasih yang memberikan atensi yang sungguh sungguh  sehingga Insya Allah para ibu yang lugu ini akan mendapat penahanan  luar dalam waktu dekat," ujarnya.

Sebelumnya, Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Dedi Irawan menjelaskan, pelimpahan tahap dua empat tersangka berlangsung Selasa (16/2/2021). Penyidik Polres Lombok Tengah menghadapkan para tersangka  dan barang bukti disertai dengan surat kesehatan.

’’Para tersangka setelah dilakukan pemeriksaan tahap 2 oleh Jaksa Penuntut Umum berbelit-belit dan tidak kooperatif. Sempat  diberikan kesempatan untuk berdamai melalui upaya Restoratif Justice namun keempat tersangka tetap menolak,’’ terang Dedi dalam siaran persnya, (21/2/2021).

Saat dihadapkan oleh penyidik kepada jaksa, para tersangka tersebut tidak didamping pihak keluarga maupun Penasehat Hukum.

’’Tidak pernah ada mereka membawa anak-anak di ruangan penerimaan  tahap 2 Kejari Lombok Tengah,’’ kata Dedi Irawan seperti ditulis, situs berita katada.id.

Sebelumnya Kejaksaan Praya terpaksa menahan Tersangka Nurul Hidayah (38), Martini (22), Fatimah (38) dan Hultiah (40). Mereka merupakan warga Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah. Keempatnya terpaksa ditahan setelah Jaksa setempat juga gagal memediasi dan memberikan ruang penjamin untuk para tersangka agar tidak ditahan.

Sebelumnya Polda NTB dan Kejaksaan NTB disorot akibat issue penahanan paksa empat IRT di Lombok Tengah karena dilaporkan pemilik pabrik tembakau karena telah melempar dan merusak fasilitas pabrik.

Padahal sebelumnya Polres Lombok Tengah sudah memediasi agar kasus ini tak di lanjutkan namun tersangka didukung LSM Tidka mau berdamai. Sehingga polisi terpaksa melanjutkan kasusnya.

Penahanan tidak dilakukan polisi, tapi dilakukan kejaksaan Praya karena berkas perkaranya sudah P21. Penahanan ini yang memicu protes ke Polda NTB dan sejumlah NGO di NTB.

 

---Bernard Baran

Komentar