Breaking News

TAJUK Pembajakan Demokrasi dan Hukuman Pancasila 15 Dec 2018 10:15

Article image
Pancasila harus menjadi landasan (ber)politik Indonesia. (Foto: Ist)
Pancasila harus menjadi pengetahuan bersama dalam demokrasi Indonesia.

KONTESTASI politik Indonesia pada pilpres dan pileg 2019 kini sedang berlangsung. Pilkada langsung sebagai anak kandung reformasi hendak dirayakan masyarakat Indonesia. Apalagi pesta demokrasi pada April 2019 tersebut merupakan pemilihan langsung terbesar sepanjang sejarah demokrasi Indonesia, karena pemilihan presiden-wakil presiden dan legislatif dilakukan bersamaan. 

Lazimnya pesta demokrasi, perbedaan prinsip, program dan haluan politik menjadi niscaya dalam kontestasi. Ini mencirikan perhelatan politik yang demokratis. Mengkritik-dikritik selama kontestasi menunjukkan ciri politik demokratis yang sehat. Inilah konstelasi demokrasi pada tataran ideal.

Politik yang demokratis menegaskan ruang perjumpaan yang rasional antar individu. Merunut pemikiran-pemikiran Juergen Habermas, demokrasi dimungkinkan oleh adanya ruang publik rasional. Artinya perbedaan pendapat adalah keniscayaan dalam koridor rasionalitas. Namun, partisipan demokrasi harus dapat menerjemahkan argumentasinya menjadi bahasa publik yang bisa diterima oleh semua.

Namun, realitas politik Indonesia kini menunjukkan adanya "penumpang gelap" demokrasi itu. Sekelompok orang tampaknya mengartikan kebebasan demokratis sebagai kebebasan kelompok kepentingan, seperti kepentingan kultural, kepentingan religius, atau kepentingan sektoral. 

Alhasil, penumpang gelap demokrasi tersebut mengisi kontestasi demokrasi dengan menggeser rasionalitas politik ke ranah ekspresi emosi keprivatan. Tidak heran muncul argumentum ad hominem (menyerang pribadi) "musuh politik" dalam cara tidak beradab. Misalnya, mengatakan "dia itu banci, PKI, tidak beragama, ateis", dan lain-lain.

Tegas dikatakan bahwa sekelompok orang di atas telah membajak demokrasi, atau mengkhianati demokrasi. Karena mereka secara sengaja menggeser politik dari rasionalitas ke emosionalitas. Artinya, politik telah dimanipulasi sebagai alat untuk mencari musuh (enemy). Maka eskalasi emosi sengaja ditingkatkan agar menaikkan suhu politik. 

Ketika politik menciptakan musuh, maka polarisasi atau pembelahan di kalangan masyarakat tak terhindarkan. Masyarakat dibelah menjadi beberapa kelompok, sehingga polarisasi menimbulkan kekakuan relasi dari tingkat yang paling sederhana hingga sampai relasi yang kompleks. Masyarakat terbelah menjadi "cebong vs kampret", "nasionalis vs agamis", "kelompok surga vs kelompok neraka", dan lain-lain. Tegangan ini menaikkan suhu kebencian, sehingga rasionalitas terdepak dari demokrasi. 

Ironis, bahwa rasionalitas sebagai tuan rumah demokrasi kini telah terusir dari kampung halamannya sendiri. Maka politik secara memprihatinkan telah mempersilahkan berkembangbiaknya kebencian dan semangat menegasi yang lain dalam ruang kebhinekaan Indonesia. 

Salah satu yang dikritik dan ditolak dari penyingkiran rasionalitas ini adalah menyusutnya otoritas Pancasila dalam ruang politik. Pancasila yang merupakan kaidah etika dan hukum dalam berpolitik di Indonesia perlahan-lahan kehilangan otoritasnya. Hasilnya adalah Pancasila hanya menjadi jargon-jargon kampanye tanpa aplikasi konkret. 

Hal ini disebabkan oleh penyingkiran epistemologi Pancasila dalam berpolitik. Artinya Pancasila sebagai sistem pengetahuan bersama menurun wibawanya. Para politisi menolak Pancasila, karena Pancasila secara tegas menolak pragmatisme politik. Nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi yang bijak, nilai keadilan sosial menempatkan Pancasila sebagai musuh bersama politik yang transaksional dan pragmatis. 

Penyingkiran rasionalitas dan Pancasila ini mengajak kita untuk bangkit dan melawan. Pancasila harus menjadi landasan politik Indonesia, karena merupalan dasar negara yang melandasi segenap aktivitas bernegara, termasuk aktivitas berpolitik. 

Secara konkret, perlawanan harus dilakukan dengan cara menghentikan pihak-pihak yang telah menyeret rasionalitas dan Pancasila dari ruang demokrasi. Masyarakat harus menghukum calon presiden-calon wakil presiden atau calon legislatif yang menggunakan politik yang tidak berkeadaban Pancasila. 

Kita harus menggunakan Pancasila untuk menghukum pihak-pihak yang membajak demokrasi. 

Salam Redaksi IndonesiaSatu.co

 

Komentar