Breaking News

REGIONAL Para Calon TKI Ilegal asal Sikka Digagalkan di Bandara Frans Seda Maumere 13 Feb 2020 18:30

Article image
Para calon TKI ilegal asal Sikka tujuan Denpasar saat digagalkan oleh Personil KP3 Udara di Bandara Frans Seda, Maumere. (Foto: pos-kupang.com)
Para CTKI dan penanggugjawab, Yoseph Efendi kemudian digiring ke Polres Sikka guna dimintai keterangan.

MAUMERE, IndonesiaSatu.co-- Sebanyak 20 orang pria dewasa asal Kampung Watublapi dan Dokar, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (11/2/20) pagi digagalkan keberangkatan mereka oleh petugas KP3 Udara di Bandara Frans Seda Maumere.

Diberitakan pos-kupang.com, 20 orang tersebut diketahui merupakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non-prosedural (ilegal) tujuan Denpasar dengan menggunakan penerbangan Wings Air. Mereka telah berada di dalam pesawat, namun diturunkan secara paksa  oleh  personil KP3 Udara yang sedang bertugas.

Diketahui, para TKI berstatus ilegal ini akan diperkerjakan di perusahaan tanaman kayu-kayuan milik PT. CMA di Ketapang, Provinsi   Kalimanatan Barat.

Dalam aksi penggagalan keberangkatan tersebut, salah CTKI berdebat sengit dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kabupaten Sikka, Germanus Goleng, yang juga melarang mereka untuk tidak boleh berangkat.

Para CTKI dan penanggugjawab, Yoseph Efendi kemudian digiring ke Polres Sikka guna dimintai keterangan.

Apresiasi dan Bangun Komitmen

Direktur Eksekutif Lembaga Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia, Gabriel Goa, saat dikonfirmasi media ini mengaku mengapresiasi kinerja para petugas KP3 Udara Bandara Frans Seda Maumere dan Dinas Nakertrans kabupaten Sikka yang telah berhasil menggagalkan CTKI oleh perusahaan yang tidak terdaftar secara resmi (ilegal) di dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) maupun depnaker.

"Apresiasi untuk kinerja petugas KP3 dan Disnaker Sikka. Sebab, faktanya jaringan mafia perdagangan manusia (human trafficking) asal NTT melalui jalur non-prosedural masih masif terjadi. Padahal sudah ada  Pergub NTT terkait Perlindungan CTKI NTT dan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 18 Tahun  2017, serta UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Nomor  21 Tahun  2007," ungkap Gabriel.

Gabriel menegaskan, oleh karena panggilan nurani kemanusiaan untuk melindungi dan menyelamatkan calon pekerja NTT dari sindikat Perdagangan Orang, maka PADMA Indonesia mendesak;

Pertama, mendorong agar Pemkab dan DPRD kabupaten Sikka segera membuat peraturan daerah (Perda) Pencegahan dan Penanganan  Human Trafficking di Sikka.

Kedua, mendesak Bupati Sikka untuk segera menerbitkan SK Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Human Trafficking.

Ketiga, mendesak Lurah dan para Kades se- Kabupaten Sikka untuk  menerbitkan Peraturan Kelurahan (Perkel) dan  Peraturan Desa (Perdes) sekaligus pendataan lengkap Calon Tenaga Kerja.

Keempat, mendesak Pemkab Sikka agar bekerjasama dengan lembaga Pelatihan Profesional untuk memberdayakan SDM CTKI  melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan mengoptimalkan Layanan Terpadu Satu Atap  (LTSA).

Kelima, mengajak Solidaritas Masyarakat  Sikka untuk Gerakan Anti Human Trafficking Indonesia (GEMA HATI) dan Migrasi Aman (MIA).

--- Guche Montero

Komentar