Breaking News

HUKUM ParTha Minta Polda Metro Jaya Proses Hukum Sindikat Human Trafficking Bermodus 'Pengantin Pesanan' 25 Aug 2021 12:46

Article image
Ketua ParTha, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo. (Foto: Dok.ParTha)
"Tidak ada perkawinan yang sah secara keyakinan dan juga secara hukum, bahkan korban hanya dibawa ke studio dan melakukan foto dengan menggunakan pakaian pengantin," ujar Ketua ParTha, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Salah satu Lembaga Penggiat Anti Perdagangan Manusia (human trafficking), Parinama Astha (ParTha) meminta pihak Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya untuk mengusut tuntas dan memproses hukum sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus 'pengantin pesanan'.

Dalam rilis yang diterima media ini, Senin (25/8/2021), saat ini ParTha sedang menangani kasus perdagangan orang dengan modus 'pengantin pesanan' yang akan diberangkatkan ke Taiwan.

Dijelaskan, tindakan perdagangan orang seperti ini sering terjadi dan dilakukan oleh kelompok atau sindikat perdagangan orang Teng Yan Cju dan Susi.

ParTha menerangkan, modus 'pengantin pesanan' yang dimaksudkan yankni adanya proses perekrutan dengan cara mengajak korban untuk menikah dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan Taiwan dan menjanjikan untuk hidup bahagia (mapan) dan memiliki banyak uang untuk dikirimkan kepada keluarga setiap bulan.

Selain itu, pelaku bekerjasama dengan instansi terkait dalam melakukan pemalsuan terhadap dokumen milik korban berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan berbagai dokumen terkait lainnya.

"Tidak ada perkawinan yang sah secara keyakinan dan juga secara hukum, bahkan korban hanya dibawa ke studio dan melakukan foto dengan menggunakan pakaian pengantin," ujar Ketua ParTha, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

Saraswati mengatakan, korban sempat dibawa ke Jakarta untuk melakukan pengurusan Visa keberangkatan ke Taiwan dan menginap di tempat yang dikelola oleh seorang laki-laki bernama Tony yang juga bertindak menjemput korban dan suami (orang Taiwan) di Bandara Soekarno Hatta.

Selanjutnya, lanjut Sara, pelaku membawa korban ke suatu tempat yang alamatnya tidak diketahui secara detail (seperti kos-kosan), namun korban berhasil melarikan diri.

Berdasarkan penuturan korban, bukan hanya korban yang berada di tempat tersebut, namun banyak perempuan yang berada di tempat tersebut dan sedang mengurus Visa keberangkatan ke negara tujuan.

Saraswati mengaku, bersama Suster dari beberapa Ordo, pihaknya telah mengamankan korban di salah satu rumah aman.

Pihaknya juga telah membuat Laporan Polisi ke Polda Metro Jaya, dan berharap agar selain memanggil saksi-saksi, juga harus meminta keterangan dari saudara korban yang berada di Pontianak, Kalimantan Barat.

"Atas nama kemanusiaan, kami sangat prihatin dengan sindikat 'bisnis manusia' ini. Kami mendesak Polda Metro Jaya untuk memproses dan mengusut tuntas kasus ini secara adil dengan jeratan hukum yang setimpal," desak ParTha.

Pasal TPPO dan ITE

Saraswati menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung kinerja Kepolisian Polda Metro Jaya guna memproses kasus ini sesuai UU nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Penggunaan Pasal ITE dalam kasus ini karena adanya ajakan pelaku kepada korban melalui media, juga beberapa bukti ancaman dari pelaku terhadap korban karena korban melarikan diri dari tempat tinggal yang dikelola oleh Tony, yang diduga bagian dari sindikat yang ada di Pontianak," imbuhnya.

"Kepolisian dapat melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan korban melalui konferensi video sebagaimana Analisa Hukum Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Ahli dalam menyikapi wabah virus Corona (Covid-19) yang telah dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Umum," simpul Sara.

--- Guche Montero

Komentar