Breaking News
  • 12 parpol lama lolos verifikasi faktual
  • 150 ton bahan narkoba asal China gagal masuk ke Indonesia
  • Eropa murka, siap jawab tantangan perang dagang Donald Trump
  • KM Pinang Jaya tenggelam di Laut Jawa akibat cuaca buruk
  • Presiden Jokowi masih pertimbangan Plt Gubernur dari Polri

HUKUM Pasca Putusan PTUN Menangkan PKPI, KPU Pertimbangkan Ajukan PK 13 Apr 2018 09:41

Article image
Ketua KPU RI, Arief Budiman di Kantor KPU, Jakarta (Foto: Kompas.com)
"KPU mempertimbangkan bilamana diperlukan juga akan melakukan upaya peninjauan kembali (PK) terhadap putusan tersebut," ujar Arief.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Komisi Pemilihan Umum ( KPU) mempertimbangkan untuk mengajukan upaya peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung atas putusan PTUN Jakarta yang memenangkan gugatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Hal itu diungkapkan Ketua KPU RI, Arief Budiman di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (12/4/18.

"KPU mempertimbangkan bilamana diperlukan juga akan melakukan upaya peninjauan kembali (PK) terhadap putusan tersebut," ujar Arief.

Menindaklanjuti putusan bernomor 56/G/SPPU/2018/PTUN.JKT tersebut, KPU juga telah melakukan konsultasi dengan Komisi Yudisial (KY). Hasilnya, KPU akan segera membuat laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim PTUN Jakarta. Bersama KY, KPU juga menyusun pedoman perilaku hakim dalam proses sengketa pemilihan umum (Pemilu) di PTUN Jakarta.

"Kami berharap ada analisis dan eksaminasi yang nanti bisa dipakai oleh KPU untuk mengambil sikap atau kebijakan yang diperlukan kemudian. Ada beberapa hal yang harus dibahas, ditindaklanjuti, karena dirasa tidak sebagaimana pendapat dan pandangan yang dimiliki oleh KPU,” lanjutnya.

Meski demikian KPU menghormati putusan PTUN yang bersifat final dan mengikat. KPU juga akan mempelajari putusan tersebut secara mendalam untuk menemukan bukti baru atau novum.

"Harus dipelajari dulu. Dibaca satu per satu dulu, ada hal apa yang kemudian dapat dijadikan sebagai alat bukti baru," ujar Komisioner KPU, Hasyim Asyari.

Sebelumnya, PKPI sempat dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam kepengurusan dan keanggotaan di mana sekurang-kurangnya 75 persen di Kabupaten/Kota. Selain itu, PKPI juga tidak memenuhi syarat sebaran kepengurusan PKPI sekurang-kurangnya 50 persen dari jumlah kecamatan pada 75 persen jumlah Kabupaten/Kota di 34 provinsi. Setelah pembacaan rekapitulasi nasional penetapan peserta pemilu, KPU membuat surat keputusan penetapan peserta. Selanjutnya, KPU menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi ke masing-masing perwakilan partai politik. Dalam perjalanannya, PKPI memperjuangkan hak politiknya ke Bawaslu hingga melayangkan gugatan terhadap KPU ke PTUN dan akhirnya menang.

--- Guche Montero

Komentar