Breaking News

REGIONAL Peduli Masyarakat Adat, Bupati Landak Gagas Seminar MADN terkait Omnibus Law 03 Mar 2020 10:04

Article image
Bupati Landak, dr. Karolin Margret Natasa saat menjadi salah satu Narasumber kegiatan Seminar dan Lokakarya terkait Omnibus Law. (Foto: Dok Pemda Landak)
"Maka forum ini sebagai wahana, di mana kita membahas cara menemukan titik tengahnya agar investasi masuk, masyarakat sejahtera," kata Bupati Karolin.

PONTIANAK, IndonesiaSatu.co-- Bupati Landak, dr. Karolin Margret Natasa menggagas seminar dan lokakarya nasional Majelis Adat Dayak Nasional (MADN).

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Kapuas Palace, Sabtu (29/2/20) tersebut mengusung tema: Mengubah Kehidupan Bangsa yang Lebih Baik dan melalui Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Kegiatan edukatif sebagai wujud kepedulian terhadap Masyarakat Adat Dayak tersebut dibuka langsung oleh Presiden MADN, Cornelis, bersama Gubernur Kalimantan Barat dan Ketua Majelis Pertimbangan MADN, Dr. Agustin Teras Narang.

Dengan adanya seminar dan lokakarya tersebut, Bupati Karolin yang juga menjadi narasumber pada lokakarya tersebut mengatakan bahwa selaku organisasi yang bergerak untuk masyarakat adat, kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada Pemerintah terkait Omnibus Law.

“Melalui seminar dan lokakarya ini kita memiliki kesempatan untuk memperbaiki regulasi yang selama ini mungkin belum berpihak kepada masyarakat adat atau belum cukup jelas membela masyarakat adat. Sehingga kami Mendorong MADN agar melakukan pemetaan terhadap persoalan di lapangan yang ada kaitannya dengab investasi," ungkap Bupati Karolin seperti dilansir dari laman resmi Pemerintah Kabupaten Landak.

Bupati Karolin juga mengatakan bahwa jika ada peluang untuk memperbaiki pembahasan Omnibus Law, nanti MADN akan membuat rumusan daftar inventarisir masalah untuk disampaikan ke Pemerintah sebagai masukan untuk memperkaya Omnibus Law.

Tingkatkan Iklim Investasi

Sebagai pengagas seminar dan lokakarya nasional MADN terkait Omnibus Law ini, Bupati Landak mengharapkan agar dengan adanya Omnibus Law ini Pemerintah dapat meningkatkan iklim investasi di Indonesia yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

"Jadi, Omnibus Law ini adalah keinginan kita untuk meningkatkan investasi. Dengan meningkanya iklim investasi, diharapkan kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat. Maka forum ini sebagai wahana, di mana kita membahas cara menemukan titik tengahnya agar investasi masuk, masyarakat sejahtera," terangnya.

Bupati Karolin menilai, salah satu alasan Pemerintah membuat Omnibus Law yakni terlalu banyaknya regulasi yang dibuat serta tak jarang pula satu regulasi dengan regulasi lainnya saling tumpang tindih dan menghambat akses pelayanan publik serta kemudahan berusaha.

Sementara Presiden MADN, Cornelis, dalam sambutannya mengatakan bahwa MADN berperan memberikan dan memperbaiki regulasi terhadap Omibus Law.

"Jadi yang terpenting adalah MADN memiliki andil dalam merumuskan Omnibus Law tersebut serta memberikan masukan kepada Pemerintah terhadap Omnibus Law yang berpihak kepada masyarakat," tandas Cornelis.

--- Guche Montero

Komentar