Breaking News

AGAMA Peduli Terhadap JAI, Sugeng Tulis Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi 10 Aug 2019 09:00

Article image
Sugeng Teguh Santoso saat mengadvokasi dan menggelar dialog bersama jemaat JAI Mubarak Parung, Bogor, Jawa Barat. (Foto: Dokpri STS)
Melalui Surat ini, saya mohon agar Bapak Presiden Jokowi memerintahkan Mendagri guna melakukan eksekutif review atas Pergub Jabar 2012 tentang larangan kegiatan JAI.

BOGOR, IndonesiaSatu.co-- Sebagai bentuk keprihatinan dan kepedulian terhadap Jamaah Ahmadyah Indonesia (JAI) yang dinilai mendapat perlakuan diskriminatif, Sugeng Teguh Santoso lalu menyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Surat Terbuka.

Dikonfirmasi media ini, Kamis (8/8/19), demikian isi Surat Terbuka kepada Presiden Jokowi terkait JAI.

Semoga Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) sehat selalu dalam tugas melayani bangsa dan Negara.

Bapak Presiden, saya memilih menulis keprihatinan ini kepada Bapak Presiden terkait nasib saudara saya sebangsa, Jamaah Ahmadyah Indonesia (JAI). Yang saya kenal, mereka selalu mendapatkan perlakuan diskriminatif dan bahkan hambatan berupa pelarangan untuk melaksanakan ekspresi keagamaan.

Bapak Presiden, semoga ada the president man (siapalah mereka, yang membaca keprihatinan ini, atau memang tidak peduli karena ini tidak berkaitan dengan kekuasaan) membaca dan menyampaikan kepada Bapak Presiden yang menurut saya sangat clear dalam kebijakan ideologi Pancasila.

Soal ajaran dogmatis agama, saya tidak akan membahas karena akan masuk dalam polemik yang tidak berkesudahan. Saya hanya meminta agar hak-hak konstitusional JAI ditegakan, di manapun mereka berada.

Landasan UUD 1945, UU HAM, serta instrumen hukum positif memberikan mereka jaminan untuk menjalankan keyakinannya. Bahkan, Surat Kepitusan Bersama (SKB) Jaksa Agung, Mendagri dan Menteri agama Nomor 199/ 2008 memberikan perlindungan pada JAI untuk beribadah, bahkan ada larangan tegas agar tidak ada perbuatan melawan hukum atas JAI. Walaupun ada juga larangan syiar agama, sesuatu yang sangat debatable bahkan bisa disalah-artikan.

Masalahnya, di Jawa Barat, SKB 199 tersebut ketika diturunkan dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar tahun 2012 yang judulnya saja tentang LARANGAN KEGIATAN JAI,  menjadi menyimpang dari SKB 199. Kegiatan keagaman JAI yang tidak dilarang menjadi terlarang, bahkan sekedar memasang papan nama JAI saja dilarang.

Di Jawa Tengah katakanlah, tidak ada  Peraturan Gubernur yang melarang kegiatan JAI. Peraturan Gubernur Jawa Barat zaman Ahmad Heriawan inilah yang menjadi biang kerok sumber hambatan, diskriminasi bahkan pelarangan JAI menjalankan ibadah.

Padahal sangat jelas selain SKB tidak melarang kegiatan keagamaan JAI, Pergub Jabar 2012 tersebut melampaui kewenangan, karena berdasarkan UU, pemda tidak berwenang mengatur sektor agama. Sektor agama menjadi wewenang pusat.

Masalah-masalah kemudian muncul dengan cukup adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu, sehingga warga JAI terus terhambat menjalankan keyakinannya. Juga Pergub Jabar tersebut justru menimbulkan tambahan pekerjaan baru bagi Muspika dan Muspida.

Melalui Surat ini, saya mohon agar Bapak Presiden Jokowi memerintahkan Mendagri guna melakukan eksekutif review atas Pergub Jabar 2012 tentang larangan kegiatan JAI, dengan menyatakan Pergub Jabar 2012 tetsebut bertentangan dgn UUD 1945, bahkan yang terdekat, bertentangan dengan SKB 199/ 2008 dan dinyatakan tidak dapat digunakan sebagai dasar pelarangan kegiatan JAI di Jabar.

Saya menulis ini sebagai warga sipil yang merindukan adanya kesetaraan, hak yg sama, perlindungan yang adil pada semua warga negara yang beragama beda, termasuk perlindungan yang adil, hak yang sama beribadah, tidak diperlakukan diskriminatif.

Surat Terbuka ini saya sampaikan setelah mendampingi JAI jemaat Mubarak Parung bermusyawarah dengan Muspika kecamatan Kemang, karena adanya keberatan pihak tertentu saat JAI MUBAROK parung mengumandangkan adzan.

Kepada Pak camat Kemang (Pak Nana), Kapolsek dan Pak Danramil Kemang kabupaten Bogor, saya memberikan apresiasi atas fasilitasi yang ditunjukan sehingga tercipta proses dialog walau belum tuntas. Akan tetapi, pada sisi lain memunculkan harapan bahwa semua masalah disalurkan melalui dialog, tidak dgn sikap sepihak yg berpotensi menimbulkan konflik fisik.

Semoga Bapak Presiden dan Pak Mendagri mampu memberikan perlindungan secara riil kepada JAI di Indonesia khususnya Jabar.

Salam penuh harap,

Sugeng Teguh Santoso

Sahabat mereka yg dipinggirkan

--- Guche Montero

Komentar