Breaking News

NASIONAL Pelabuhan Bebas Sabang Layak Jadi “First Emergency Call-Response Port” 12 Jun 2021 10:44

Article image
Basilio Dias Araujo, S.S, MA, Deputi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves RI (berkemeja putih). (Foto: ist)
Basilio mengapresiasi sekaligus mendorong sinergi BUMN dan Badan Usaha dalam percepatan rencana pembangunan kawasan pelabuhan yang bernilai sangat strategis di Indonesia.

SABANG, IndonesiaSatu.co -- Basilio Dias Araujo, S.S, MA,  Deputi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) RI, menyatakan pelabuhan Bebas Sabang sudah sangat layak dijadikan First Emergency Call-Response Port  terutama di masa pandemi Covid-19 ini karena dinilai sangat strategis dan secara infrastruktur sudah sangat siap.

"Pelabuhan Bebas Sabang sangat strategis dan siap secara infrastrukturnya untuk dijadikan First Emergency Call-Response Port terutama di masa pandemi Covid-19 ini" ujar Deputi Basilio seraya menambahkan, "Ini implementasi Resolusi PBB yang diinisiasi Indonesia pada Desember 2020 silam.

Pernyataan mantan Jubir Pro-Integrasi Tim-Tim untuk Indonesia ini disampaikan saat kunjungan kerja dan identifikasi berbagai potensi pengembangan Pelabuhan Bebas Sabang yang berlokasi di dalam Kawasan Perdagangan Bebas Sabang pada Jumat (11/06/2021) di kota Sabang, Aceh.

Dalam kunjungan sebagai  tindak lanjut penanda tanganan kerjasama antara Krakatau Bandar Samudera (KBS) dengan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) ini, Deputi Basilio mengapresiasi langkah strategis KBS dan BPKS dalam mempercepat perwujudan konektivitas pelabuhan-pelabuhan strategis di Indonesia dan mengoptimalkan potensi bisnis maritim sekaligus mengembangkan sektor logistik guna perkuat rantai pasok global melalui jalur-jalur laut/wilayah perairan strategis di Indonesia.

"ini akan dorong pengembangan dan revitalisasi penataan Kawasan Sabang dan Cilegon-Banten menjadi salah satu poros logistik maritim terutama komoditas penting dan curah di Indonesia" jelas mantan Sespri Dubes Portugal itu.

Selain mengapresiasi langkah strategis KBS dan BPKS, Deputi Basilio juga cermati pembangunan dan pengembangan sistem transportasi laut yang menurutnya sudah  mendesak dan segera direalisasikan.

Hadir dan terlibat dalam diskusi saat Kunker Dputi Basilio tersebut jajaran BPKS juga Otoritas yang terlibat dalam jasa-jasa kepelabuhanan seperti KKP, Bea Cukai, Dinas Kesehatan, KPLP, BNPB, dan Pimpinan Pemda Kota Sabang, Deputi asal Timor ini menyampaikan perlu manfaatkan momentum global pandemi ini untuki benefit ekonomi dan pemberdayaan pemerintah daerah.

"Kita perlu manfaatkan momentum global pandemi ini untuki benefit ekonomi dan pemberdayaan pemerintah daerah" ujar Basilio.

Mantan Penerjemah Mendagri periode tahun 2000 - 2005 ini pun menjelaskan bahwa Indonesia sebagai pengusung Resolusi PBB 75/17 yang intinya melindungi pelaut global, dan  didukung 71 negara serta diadopsi pada tanggal 1 Desember 2020 di New York,  meminta negara-negarq untuk memfasilitasi masuknya kapal-kapal asing untuk menurunkan Pelaut sesuai Protokol Covid-19.

"Ini sangat berpotensi penuhi target ekonomi daerah dan nasional, pemenuhan prioritas nasional, serta peningkatan pelayanan masyarakat terutama jasa layanan moda transportasi laut bidang logistik dan kepelabuhanan dengan berbagai regulasi terkait Pelabuhan Bebas Perdagangan Sabang yang sangat menguntungkan”, terang Basilio.

Menurut Basilio rencana strategis tersebut berpotensi mendorong sumber pembiayaan di luar APBN atau creative financing dengan kemitraan strategis  yang ke depannya dapat menciptakan efisiensi dan ekspansi operasional jasa layanan kepelabuhanan (karantina, kastom, imigrasi, dan berbagai jasa kepelabuhanan) serta jasa logistik dengan sinergi tepat secara professional, akuntabel, dan transparan.

Basilio mengapresiasi sekaligus mendorong sinergi BUMN dan Badan Usaha dalam percepatan rencana pembangunan kawasan pelabuhan yang bernilai sangat strategis di Indonesia terutama "konektivitas hub" antar pelabuhan-pelabuhan di Kawasan Khusus, Kawasan Ekonomi, dan Kawasan Perdagangan Bebas di seluruh wilayah Indonesia.

"Kita perlu terus dorong swasta dan Asosiasi terkait (pemilik kapal, agensi kapal, asosiasi logistik dll) lebih berperan dalam pembangunan “ekosistem” transportasi maritim terutama jaga kestabilan dan keberlanjutan rantai pasok global untuk essential commodities" tutup Deputi Basilio.

 

---Bernad Baran

--- Simon Leya

Komentar