Breaking News

POLITIK Peluang Ahok Jadi Menteri dari Kaca Mata Hukum 12 Jul 2019 13:49

Article image
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (Foto: Suara.com)
Ferdinand Hutahaean bahkan mempertanyakan niat Ahok kerap muncul di depan publik dan mengaitkannya dengan manuver untuk menjadi menteri.

MESKI gagal dalam Pilkada DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masih memiliki pesona yang kuat di mata pendukungnya. Hal ini terbukti dari eforia masyarakat yang selalu mengelu-elukannya, sejak keluar dari rumah tahanan Mako Brimob sampai saat ini.

Terakhir, Ahok dielu-elukan warga ketika berada di stasiun Mass Rapid Transit (MRT) beberapa waktu lalu. Pemandangan ini tak pernah terjadi ketika Gubernur Anies Baswedan berada di tengah kerumunan masyarakat. Warga tampak cuek dan tidak tampak antusias menyambut kedatangan Anies.

Bahkan ada politisi yang terkesan iri dengan popularitas Ahok di mata publik yang tak pernah surut. Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean bahkan mempertanyakan niat Ahok kerap muncul di depan publik. Dia mengaitkan kegiatan Ahok itu dengan manuver untuk menjadi menteri.

"Apakah Anda @basuki_btp ingin jadi menteri sehingga belakangan ini coba banyak manuver cari perhatian publik? Anda itu mantan Gubernur, tunggu Anies (Baswedan, Gubernur DKI) selesai nanti pilkada lagi silakan ikut," cuit Ferdinand pada Ahad, 7 Juli 2019.

Menanggapi ocehan Hutahaean, Staf Ahok, Ima Mahdiah menilai politikus Partai Demokrat tersebut iri karena warga tidak mengenalnya.

"Saudara Ferdinand Hutahaean mungkin iri ketika naik MRT tidak ada warga yang mengenalnya," kata Ima melalui pesan singkat seperti dikutip Tempo.co (8/7/2019).
Lalu, seberapa besar peluang Ahok untuk menjadi anggota kabinet Jokowi dipandang dari kaca mata hukum?

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan Ahok tidak dapat menjadi menteri karena terganjal aturan Pasal 22 Ayat 2(f) UU nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal itu menyaratkan seseorang bisa jadi menteri jika tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman dengan pidana penjara 5 (lima) tahun.

“Kalau menurut hukum positif ya tidak bisa,” ujar Refly seperti ditulis Tempo, Kamis (11/7/2019}.

--- Simon Leya

Komentar