Breaking News

HUKUM Pemda di NTT Didorong Punya Perda Penolakan Penempatan Pejabat Dari Pusat 09 May 2019 13:00

Article image
Foto: Ilustrasi Hukum
Perangkat hukum (Perda,) dapat menjadi kekuatan yuridis dalam membatasi kewenangan penempatan jabatan terutama untuk mengetahui terlebih dahulu rekam jejak (track record) pejabat yang bersangkutan.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-NTT, didorong untuk segera memiliki perangkat hukum berupa Peraturan daerah (Perda) yang mengatur mekanisme penerimaan, penempatan dan penolakan pejabat dari Pusat ke Provinsi NTT maupun ke Kabupaten/Kota di seluruh NTT.

"Perangkat hukum (Perda, red) dapat menjadi kekuatan yuridis dalam membatasi kewenangan penempatan jabatan terutama untuk mengetahui terlebih dahulu rekam jejak (track record) pejabat yang bersangkutan," kata Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus dalam rilis yang diterima media ini, Rabu (8/5/2019).

Advokat Peradi ini menegaskan bahwa Perda menjadi sangat urgen untuk mengetahui track record pejabat yang ditempatkan dalam posisi strategis institusi pemerintahan agar tidak menganut paham Radikalisme,Terorisme, intoleran, KKN, hingga kesusilaan yang baik di tempat lain sebelum di tempatkan di NTT.

"Perda ini sangat urgen; bukan saja karena NTT selama ini dijadikan destinasi penempatan pejabat yang sedang tidak disukai di Pusat (tempat pembuangan pejabat yang berperilaku buruk, red), melainkan Perda dimaksud untuk mengatur pembentukan Badan Khusus yang bersifat ad hoc dengan wewenang untuk melakukan penelitian terhadap rekam jejak pejabat yang ditempatkan. Dengan demikian, pejabat daerah baik Gubernur,  Bupati atau Walikota memiliki Hak dan Wewenang untuk menerima atau menolak pejabat yang ditempatkan. Perda ini sangat penting karena infiltrasi radikalisme, terorisme dan intoleransi di kalangan ASN dan Pejabat sudah sangat mengkhawatirkan," ujarnya.

Menurutnya, dasar hukum dan dasar pertimbangan perlunya Perda tersebut yakni guna mencekal atau menolak penempatan pejabat dari Pusat ke NTT.

"Ada Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah) di mana perlunya kewaspadaan Pemerintah Daerah akan berkembangnya Radikalisme, Terorisme dan Intolerasi di kalangan Pejabat dan ASN, sehingga memerlukan kehati-hatian dan kewaspadaan semua pihak dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945 sebagai pilar-pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan  bernegara," tandasnya.

Pemerhati sosial-budaya NTT ini menyoroti wacana 'Wisata Halal' yang tengah digagas oleh Dirut BOP Manggarai Barat, Shana Fatina, namun mendapat resistensi sangat luas dari masyarakat NTT dan Pemprov NTT termasuk masyarakat NTT Diaspora.

"Diharapkan agar semua pihak aktif menjaga NTT dan daerah manapun di Indonesia sebagai bagian integral dari NKRI agar bebas dari radikalisme, terorisme dan intoleransi yang sangat mengancam Ideologi negara yaitu : Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945," imbuhnya.

Petrus mengapresiasi sikap Gubernur dan Wakil Gubernur NTT yang dengan keras menolak pelabelan 'Wisata Halal' tersebut.

"Sikap tegas dan patriotisme pemimpin NTT patut didukung. Meski demikian, bukan hanya penolakan terhadap program 'Wisata Halal', tetapi juga kita mendesak pencopotan Dirut BOP, Shana Fatina guna menjaga kondusivitas keberagaman budaya, etnis dan toleransi hidup beragama di NTT," kecam Petrus.

--- Guche Montero

Komentar