"Kemitraan yang dituju adalah kemitraan yang sehat, saling menguntungkan, membutuhkan, dan saling memperkuat, sehingga menjadi kemitraan yang berkelanjutan..."

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Pemerintah terus mendorong dan  mengembangkan berbagai pola kemitraan usaha, antara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), dengan usaha skala besar.

"Kemitraan yang dituju adalah kemitraan yang sehat, saling menguntungkan, membutuhkan, dan saling memperkuat, sehingga menjadi kemitraan yang berkelanjutan," kata Sekretaris Kemenkop dan UKM, Agus Muharram, dalam  seminar  "Mendorong Format Kemitraan Usaha Besar-Kecil yang Ideal" di Kampus IPMI International Business School, Jakarta, Selasa (28/11).

Seminar itu juga menampilkan sejumlah narasumber terkait yaitu, Komisioner KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Saidah Sakwan, Deputi Direktur Pengembangan UMKM BI Budi Widi Hartanto, Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM Suparno, Dekan IPMI Roy Sembel, VP Divisi Bisnis dan Usaha Kecil BNI Arif Swarso.

“Pengembangan kemitraan itu merupakan penguatan usaha dalam rangka meningkatkan produktifitas dan daya saing KUKM menghadapi persaingan yang semakin ketat, baik di pasar domestik maupun global,” katanya.

Agus menambahkan bentuk kemitraan yang dikembangkan, diantaranya dengan pola dagang umum, pola sub kontrak, pola inti plasma, dan pola keagenan, sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Ia mengatakan, KUKM hingga kini masih menjadi salah satu sektor unggulan, bahkan jadi penopang utama perekonomian Indonesia. Sektor UMKM telah terbukti tahan dari berbagai krisis ekonomi yang melanda negeri ini termasuk pada saat terjadinya krisis moneter.

Tidak heran bila sektor UMKM punya peran strategis dalam struktur perekonomian nasional. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir kontribusi sektor ini terhadap produk domestik bruto (PDB) meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen. Pun dengan serapan tenaga kerja, meningkat dari 96,99 persen menjadi 97,22 persen pada periode yang sama.

Karenanya, saat ketimpangan ekonomi maupun kesenjangan pendapatan masyarakat seperti sekarang ini semakin menganga lebar, UMKM diyakini menjadi solusi jitu mengatasi problem tersebut. Berbagai program pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan kian digenjot pemerintah.

Pemerintah perlu mendorong kemitraan antara usaha skala besar dengan koperasi dan UMKM guna mengakselerasi program pemberdayaan tersebut. Sebab, sampai kini UMKM masih memiliki sejumlah kendala baik dari sisi pembiayaan maupun mengembangkan usahanya.

Selama ini masih banyak pelaku UMKM kesulitan mendapatkan akses kredit perbankan karena terkendala teknis dan nonteknis. Misalnya, UMKM tidak memiliki cukup agunan untuk mendapatkan kucuran dana dari perbankan. Selain itu, akses informasi ke perbankan pun terbatas.

Sementara dari sisi pengembangan, pelaku UMKM masih punya keterbatasan informasi mengenai pola pembiayaan bagi komoditas tertentu. Selain itu, dari sisi pemasaran, produk-produk UMKM seringkali mengalami kebuntuan ketika berhadapan dengan industri besar di pasar ritel modern.

Sebab itu, kemitraan usaha besar dan kecil menjadi sangat strategis dalam konteks penciptaan perekonomian nasional yang berkeadilan.

Kesempatan membangun kemitraan usaha untuk memperkuat peran koperasi dan KUKM harus dibuka selebar-lebarnya. Dengan begitu, keduanya tak sekadar dijadikan segmentasi pasar pelaku usaha besar, melainkan diposisikan sebagai mitra usaha yang sesungguhnya.

Agus menambahkan dengan perkembangan IT yang begitu pesat, kemitraan tak mesti harus bertemu face to face, namun juga bisa melalui online atau e-commerce antara usaha besar dan kecil.

"Misalnya start-up yang baru mulai berkembang dengan perusahaan e-commerce yang sudah eksis. Yang penting ada saling trust antara satu dengan yang lain," tambahnya.

--- Sandy Javia