Breaking News
  • 12 parpol lama lolos verifikasi faktual
  • 150 ton bahan narkoba asal China gagal masuk ke Indonesia
  • Eropa murka, siap jawab tantangan perang dagang Donald Trump
  • KM Pinang Jaya tenggelam di Laut Jawa akibat cuaca buruk
  • Presiden Jokowi masih pertimbangan Plt Gubernur dari Polri

PERDAGANGAN Pemerintah Lakukan Relaksasi Impor Bagi Industri Kecil dan Menengah 22 Dec 2017 23:53

Article image
Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkeu Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan kepada awak media dalam acara konferensi pers di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta (20/12). (Foto: Ist)
"Jadi ini adalah suatu upaya, direlaksasikan dari sisi policy-nya, prosedur administrasinya dipermudah, syaratnya diperkecil atau dihilangkan..."

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Pemerintah peduli terhadap pencegahan barang illegal yang akan keluar (export) dan masuk (import) ke Indonesia. Oleh karena itu, sejak 12 Juli 2017 Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Tito Karnavian, Penglima Tentara Nasional Indonesia (Panglima TNI) Hadi Tjahjanto, Jaksa Agung HM Prasetyo, KPK dan PPATK serta staff kepresidenan di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah mencanangkan penertiban impor borongan (importir beresiko tinggi).

Hal ini dilakukan karena pemerintah melihat ada berbagai hal yang perlu dibenahi, salah satunya adalah dibutuhkan level of playing field antar para pelaku usaha. Namun di sisi lain, pemerintah juga melihat penertiban tersebut dapat berdampak menghambat arus barang export-import terutama bagi kalangan Industri Kecil Menengah (IKM), misalnya dalam memperoleh bahan baku. Mengatasi dampak kebijakan penertiban tersebut, pemerintah melalui kementerian terkait melakukan relaksasi impor terutama bagi sektor IKM.   

“Sesudah kita melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terutama dari sisi penegak hukum, apakah itu Kapolri, Kejaksaan, KPK, dan juga waktu itu dengan koordinasi Pak Menko (Menko Perekonomian), kita melakukan penertiban importir beresiko tinggi dan biasa disebut importir borongan. Dan ini sesuai dengan keinginan kita untuk membuat suatu kebijakan yang adil bagi mereka yang legal, bagi mereka yang melakukan dan mengikuti peraturan, dengan mereka yang selama ini bisa menghindari peraturan. Ini adalah bagian dari kita ingin membangun Indonesia yang bersih, yang baik, yang tertata” jelas Menkeu dalam konferensi pers di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu (20/12).

Namun demikian, penertiban yang dilakukan oleh pemerintah tersebut mempunyai dampak negatif terutama bagi pengusaha kecil, misalnya kesulitan untuk memperoleh bahan baku. Mengatasi hal tersebut, pemerintah melakukan beberapa kebijakan relaksasi impor. 

“Namun di sisi lain, kami juga mendengar bahwa penertiban ini memberikan akses kepada para pengusaha kecil. Karena mereka biasanya selama ini memang menggunakan para importir borongan. Biasanya untuk mengimpor bahan baku secara bersama-sama satu kontainer nggak mungkin dia sendiri karena dia skalanya kecil. Jadi dia biasanya nitip kepada para importir borongan ini. Sehingga dengan kita menertibkan importir borongan para pengusaha kecil merasakan mengimpor bahan baku sulit,” kata Menkeu.

“Dan suara ini sudah muncul dan kami terus ingin membantu. Maka kami melakukan relaksasi. Jadi ini adalah suatu upaya, direlaksasikan dari sisi policy-nya, prosedur administrasinya dipermudah, syaratnya diperkecil atau dihilangkan sehingga orang itu mengimpor tadi walaupun volumenya kecil tetap bisa dilakukan tanpa dia harus menjadi illegal. Ini yang sekarang kita sedang berjuang bagaimana kita menolong usaha kecil menengah tetap mendapatkan pasokan secara legal dan tidak menjadi mahal,” tambahnya.

Menkeu mencontohkan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah bagi para pengusaha kecil menengah salah satunya adalah IKM dapat melakukan impor melalui indentor atau Pusat Logistik Berikat (PLB). 

“Dan keperluan dari industri kecil menengah itu bisa, dia mengimpor walaupun tidak satu kontainer penuh, dia bisa melalui indentor atau seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menko (Menko Perekonomian) melalui PLB, Pusat Logistik Berikat,” tegasnya.

Namun demikian, Menkeu mengingatkan agar para pengusaha IKM dalam memanfaatkan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah untuk tetap patuh terhadap kewajiban-kewajibannya.

“Kalau dia melakukan impor melalui indentor dan PLB tetap mereka harus menyampaikan nomor identitas mereka. Karena ini yang disebut tadi legal. Kami tidak akan ngejar-ngejar, tapi kami membutuhkan tetap mereka punya NPWP, pengusaha kecil tetap membayar pajak walaupun cuma 1%. Kami membutuhkan itu sehingga kita bisa memerangi penyelundupan sementara yang bisnis legal bisa kita jagain. Tapi kalau semuanya tidak ingin comply ini akan menjadi sulit bagi kami,” kata Menkeu mengingatkan pentingnya pengusaha IKM memanfaatkan kemudahan yang diberikan pemerintah namun tetap comply terhadap peraturan yang ada.     

“Jadi kami akan tetap mendorong pengusaha kecil pakai indentor boleh, pakai PLB monggo. Dan kita akan tetap, apapun yang dipilih mudah dan kita akan layani sebaik mungkin,” pungkas Menkeu.

Sebagai informasi, barang-barang yang dikenakan relaksasi impor terutama bagi pengusaha IKM antara lain adalah komoditi barang modal tidak baru untuk kelompok 1B dengan pembatasan jumlah tertentu, impor makanan dan minuman tidak termasuk kembang gula sampai dengan 500kg per pengiriman, obat tradisional dan suplemen kesehatan sampai dengan 500kg, elektronika maksimal 10 pieces dan barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut maksimal 10 pieces.

--- Sandy Romualdus

Komentar