Breaking News
  • BI Sudah Habiskan Rp 11 T untuk Kuatkan Rupiah
  • Gempa 7,8 SR Guncang Fiji
  • Kemensos: Bansos Saja Tak Cukup Tangani Kemiskinan
  • Resmi! Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka 19 September
  • Wadahi Mahasiswa yang Suka Piknik, Kemenpar Resmikan GenPI UBM

INTERNASIONAL Pemerintah Malaysia Didesak Hentikan Operasi PATI 06 Jul 2018 13:05

Article image
Aksi perjuangan para buruh menuntut keadilan (Foto: Ist)
“Kita tidak boleh menghukum para migran yang menjadi korban perdagangan manusia ke Malaysia karena keadaan mereka berada di luar kendali mereka. Kita harus mengejar sindikatnya karena merekalah yang seharusnya bertanggung jawab,” bunyi pernyataan itu.

KUALA LUMPUR, IndonesiaSatu.co-- Lebih dari 100 kelompok yang mewakili komunitas dan aktivis pekerja migran serta organisasi masyarakat sipil (Civil Sociaety Organization), Rabu (4/7/18) mengeluarkan pernyataan bersama mendesak pemerintah Malaysia agar menghentikan operasi terhadap pekerja migran tidak berdokumen atau yang biasa dikenal dengan istilah PATI.

Pernyataan bersama tersebut ditandatangani oleh perwakilan komunitas dan aktivis migran Filipina, Banglades, Nepal, Indonesia, Myanmar, Kamboja, India serta mendapat dukungan beberapa CSO/NGO di Malaysia dan aktivis migran di Singapura, Hong Kong dan Macau.

Mereka merasa perlu menyerukan ini untuk memastikan bahwa tidak ada pekerja migran yang dihukum karena pelanggaran yang bukan karena kesalahan mereka.

Kelompok-kelompok tersebut juga meminta pertemuan darurat dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia untuk membahas dan mengusulkan solusi komprehensif berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) terkait masalah ini.

“Accordingly, migrant communities and CSOs concerned about migrants’ rights request an urgent meeting with the Minister of Home Affairs and Minister of Human Resource to discuss and propose comprehensive, rights-based solutions on these and related issues,” demikian bunyi pernyataan kelompok-kelompok tersebut sebagaimana dilansir liputanbmi.com.

Pemerintah Malaysia juga diminta menerapkan Prosedur Operasi Standar (SOP) dalam melakukan penggerebekan dan menahan pekerja migran tidak berdokumen, sehingga aktivis HAM dan organisasi masyarakat sipil dapat memastikan hak-hak dasar mereka terlindungi.

Selain itu, kelompok-kelompok tersebut juga mendesak pemerintah Malaysia untuk menghentikan penerapan daftar hitam (blacklist) bagi pekerja migran yang pulang sukarela melalui program 3 + 1. Mereka menuntut agar pemerintah Malayisa harus memastikan bahwa semua pekerja migran mendapat bantuan hukum dan hak untuk memperbaiki status mereka.

Pernyataan bersama itu menjelaskan bahwa pekerja migran menjadi tidak berdokumen antara lain karena menjadi korban perdagangan manusia (trafficking), korban penipuan agen, gagal mengurus permit dalam program re-hiring, proses pembaharuan permit yang rumit, dan sistem blacklist yang membuat mereka enggan pulang melalui program 3 + 1, sehingga memaksa mereka bertahan dengan status tidak berdokumen.

“Kita tidak boleh menghukum para migran yang menjadi korban perdagangan manusia ke Malaysia karena keadaan mereka berada di luar kendali mereka. Kita harus mengejar sindikatnya karena merekalah yang seharusnya bertanggung jawab,” bunyi pernyataan itu.

--- Guche Montero

Komentar