Breaking News

INFRASTRUKTUR Pemerintah Pertegas Porsi Uang Ganti Rugi, Tol Medan-Binjai Terhubung Tahun Ini 20 Feb 2019 13:34

Article image
Menko Darmin saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai pada Rabu (20/2) di kantornya. (Foto: ist)
Pembangunan fisik pun akan segera dilaksanakan oleh PT. Hutama Karya setelah pembayaran Uang Ganti Kerugian 70% kepada masyarakat yang menguasai tanah dan diikuti dengan proses pengosongan lahan tersebut dengan target selesai pada Maret 2019.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Pembangunan Jalan Tol Medan – Binjai yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) terus dilakukan. Namun hingga saat ini, masih ada hambatan dalam urusan pertanahan Jalan Tol Medan-Binjai khususnya Seksi 1 di Tanjung Mulia.

Untuk itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengundang para pihak terkait untuk menuntaskan persoalan tersebut. "Dalam rapat koordinasi ini, kita membahas dan memutuskan hal-hal terkait pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai, agar selesai sesuai target, Oktober 2019” ujar Menko Darmin saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai pada Rabu (20/2) di kantornya.

Keputusan yang diambil antara lain sebagai berikut menegaskan porsi Uang Ganti Kerugian, yakni 70% kepada masyarakat Kampung Tua yang menguasai tanah dan sisanya 30% diberikan kepada pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Ahli Waris Pemegang Grant Sultan, sesuai dengan nilai ganti rugi yang dinilai oleh appraisal (penilai tanah). Porsi ini sebenarnya telah ditetapkan Menteri ATR/Kepala BPN pada November 2017.

Apabila pemegang SHM tidak menyetujui Uang Ganti Kerugian sebesar 30% maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diminta untuk melakukan konsinyasi ke Pengadilan Negeri Setempat dan selanjutnya Kantor Pertanahan melakukan pemutusan hubungan hukum atas SHM dimaksud setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri. Pemda Sumut juga mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Pemprov Sumatera Utara untuk melakukan pembatalan SHM secara administratif.

Darmin menambahkan, aparat penegak hukum di pusat dan di daerah diharapkan mendukung kebijakan Menteri ATR/BPN di atas supaya PSN Jalan Tol Medan-Binjai dapat dituntaskan pada Oktober 2019. "Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Walikota Medan agar mengawal dan memfasilitasi upaya percepatan penyelesaian masalah pengadaan tanah Jalan Tol Medan-Binjai Seksi 1," imbuhnya.

Darmin mengungkapkan, pembangunan fisik pun akan segera dilaksanakan oleh PT. Hutama Karya setelah pembayaran Uang Ganti Kerugian 70% kepada masyarakat yang menguasai tanah dan diikuti dengan proses pengosongan lahan tersebut dengan target selesai pada Maret 2019. "Pembebasan tanah akan selesai akhir maret sampai pengosongan, sehingga awal april bisa dimulai pembangunan,” tegas Menko Darmin. 

Sebagai informasi, Jalan tol ini sebenarnya telah dioperasikan mulai seksi 2 (Helvetia-Semayang) hingga Seksi 3 (Semayang-Binjai) sepanjang 19,37 km (termasuk jalan akses ke simpang susun), sedangkan yang belum beroperasi adalah Seksi 1 (Tanjung Mulia-Helvetia) sepanjang 6,07 km.

Turut hadi dalam rapat koordinasi kali ini Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofjan Djalil, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, perwakilan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, Kepala Bareskrim yang mewakili Kapolri, Asrenum Panglima TNI, serta pajabat kemenko lainnya.

--- Sandy Romualdus

Komentar