Breaking News

KEUANGAN Pemerintah Realokasikan Dana Desa dan APBN untuk Tangani Corona 24 Mar 2020 17:03

Article image
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani (kiri) saat berdialog dengan Presiden Jokowi. (Foto: Ist)
"Ada dana yang bisa direalokasikan membantu masyarakat untuk penanganan Covid-19," kata Menteri Sri Mulyani.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, menyebut pemerintah telah mengidentifikasi dana senilai Rp 56 triliun sampai Rp 59 triliun Dana Desa akan dialihkan untuk penanganan Virus Vorona. Tahun ini, total transfer Dana Desa ke daerah mencapai Rp 850 triliun.

"Ada dana yang bisa direalokasikan membantu masyarakat untuk penanganan Covid-19," kata Menteri Sri Mulyani melalui Telekonferensi pada Jumat (20/3/20) seperti dilansir merdeka.com.

Menteri Sri berjanji Dana Desa yang direalokasi akan digunakan seoptimal mungkin sesuai instruksi Presiden Jokowi, guna membantu masyarakat, pemerintah hingga aparat desa dalam penanganan pandemi Virus Covid-19.

Wilayah Prioritas

Menteri Sri Mulyani menyebut terdapat lima wilayah di Pulau Jawa yang diprioritaskan menjadi penerima realokasi dari Dana Desa. Lima wilayah ini dianggap mempunyai risiko tinggi akan penularan virus covid-19.

"Persebaran dan penularan Covid-19 tercatat paling tinggi di Jawa dibandingkan daerah lain, yakni Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur," sebutnya.

Menteri Sri Mulyani mengklaim bahwa kebijakan tersebut terpaksa diambil oleh pemerintah, disebabkan oleh penyebaran Virus Corona yang begitu cepat di berbagai wilayah di Indonesia.

Realokasi APBN dan Dana Desa

Menteri Sri juga mengungkapkan bahwa sejumlah besaran dana dari APBN untuk direalokasi guna tangani Virus Corona.

"Sampai dengan hari ini, kami sudah mengidentifikasi sekitar Rp 62,3 triliun dari belanja kementerian lembaga yang akan bisa direalokasikan untuk prioritas seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden," ujar Sri Mulyani usai Rapat terbatas pada Jumat (20/3/20) seperti dilansir Liputan6.com.

Ia menerangkan bahwa hal itu menyangkut perjalanan dinas, belanja barang non-operasional, honor, dana yang diblocking serta output cadangan.

"Kita masukkan ke dalam kategori Rp 62,3 triliun, di mana kementerian lembaga akan melakukan penyesuaian terhadap belanja mereka untuk membiayai tiga prioritas tadi. Ini dari APBN, kita belum masuk ke APBD," lanjut dia.

Menurut pemaparan Sri Mulyani, adapun tiga prioritas yang dimaksud yakni, pertama mendukung kesehatan. Apa saja yang berpengaruh untuk bisa menangani kesehatan di pusat dan di daerah yang menyangkut Covid-19 ataupun yang lainnya, termasuk fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit.

Prioritas kedua yakni untuk memberikan perlindugan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang terbawah, dalam bentuk jaring pengaman sosial, yang masih terus berkembang.

Sementara prioritas yang ketiga yakni mendukung dunia usaha agar mereka tetap bisa melalui masa sulit ini, dan ini berkat bekerjasama dengan OJK yang karena melakukan relaksasi di dalam pembayaran cicilan.

Hal ini juga sejalan dengan himbauan Presiden Joko Widodo sebelumnya, yang meminta seluruh kementerian dan pemerintah daerah memangkas belanja APBN yang tidak prioritas.

--- Guche Montero

Komentar