Breaking News

INFRASTRUKTUR Pemprov NTT Optimis Jalan Provinsi Segera Terealisasi 14 Sep 2020 10:36

Article image
Dinas PUPR NTT saat memberikan pernyataan terkait realisasi infrastruktur jalan Provinsi NTT. (Foto: gerbangrepublik.com)
Maxi menjelaskan bahwa dari total 2.650 kilometer jalan Provinsi di seluruh NTT, ada sekitar 906 yang dikategorikan dalam kondisi tidak baik, artinya dalam keadaan rusak ringan dan rusak berat.

KUPANG, IndonesiaSatu.co-- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) di bawah kepemimpinan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dan Wakil Gubernur Josef Nae Soi (JNS), terus berkomitmen untuk menuntaskan pengerjaan jalan Provinsi dalam jangka waktu tiga tahun.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTT, Maxi Nenabu mengaku optimis target tersebut dapat terealisasi di tahun ketiga yakni pada tahun 2021.

"Kami memang diberi tugas berat untuk menyelesaikan jalan Provinsi, tapi kami optimis bisa melaksanakan tugas dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur ini. Kami telah membuat roadmap untuk pengerjaan jalan ini yang telah disampaikan kepada DPRD NTT. Targetnya, di 2021 harus sudah selesai," jelas Kadis Maxi saat memberikan keterangan pers di Ruang Media Center, Kantor Gubernur, pada awal September lalu seperti dilansir gerbangrepublik.com

Maxi menjelaskan bahwa dari total 2.650 kilometer jalan Provinsi di seluruh NTT, ada sekitar 906 yang dikategorikan dalam kondisi tidak baik, artinya dalam keadaan rusak ringan dan rusak berat. 

Dalam roadmap tersebut, pada tahun 2020, targetnya ada 450 km ruas jalan provinsi yang diperbaiki. Selanjutnya pada tahun 2021 akan diselesaikan sisanya.

"Namun pada tahun 2020 ini, kita hanya bisa merealisasikannya nanti sampai akhir tahun sekitar 372,74 kilometer. Meleset dari target memang, tapi kami akan berjuang dengan bagian program, dalam hal ini Bappelitbangda agar ini nanti tercover di tahun depan. Sehingga tahun 2022 sudah ringan, kami tidak lagi terbebani dengan pekerjaan yang berat-berat," ungkap Maxi.

Menurut Maxi, skenario dalam penyelesaian jalan provinsi tersebut tidak seluruhnya dengan konstruksi aspal hotmix atau Hot Roller Sheet (HRS), melainkan dikombinasikan dengan Grading Operation (GO) atau pekerasan jalan dengan membuat lapisan berbutir dari sirtu gunung atau kali serta GO plus yakni dengan modifikasi struktur dicampur dengan semen dan zat adiktif. Hal tersebut setara dengan agregat dan konstruksi bina marga.

"Kalau kita menggunakan aspal semua, dibutuhkan dana sebesar Rp 4 triliun lebih. Sementara anggaran kita terbatas. Karenanya, kami buat kombinasi seperti ini. Biayanya terjangkau dan konstruksinya juga sesuai spesifikasi bina marga. Ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat NTT hari ini terhadap kondisi jalan yang sangat parah, berlubang dan kubangan. Kalau di tempat yang parah, kita gunakan GO dan GO plus, sementara untuk tanjakan atau critical point kita gunakan HRS," bebernya.

Penanganan dengan cara tersebut, lanjut Maxi, terutama bertujuan untuk menjawab kebutuhan yang besar tersebut dan target. Sehingga terjadi perubahan pada kecepatan dan waktu tempuh. Kalau sebelumnya kecepatannya hanya bisa 10 sampai dengan 15 km per jam, setelah perbaikan akan mengalami peningkatan. Demikian juga dengan waktu tempuh, kalau sebelumnya 4 sampai 5 jam, sesudah perbaikan walaupun dengan kontruskis GO dan GO plus diharapkan ada penurunan waktu tempuh secara signifikan sampai setengahnya.

Sumber Anggaran

Terkait anggaran untuk penyelesain ruas jalan Provinsi tersebut, Kadis PUPR NTT menjelaskan ada 3 sumber anggaran penyelesaian yakni Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pinjaman Daerah.

Khusus untuk pinjaman, ada dua sumber yakni dari Bank NTT sebesar Rp 149,7 milliar untuk 15 ruas jalan dengan panjang 108 Km. 

Sementara pinjaman daerah lainnya dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan total Rp 189,7 miliar untuk 16 ruas jalan sepanjang 153 Km. Semuanya tersebar di seluruh wilayah NTT.

Untuk pinjaman dari Bank NTT sudah dikontrakan sejak bulan April. Sementara dari PT. SMI sementara berproses untuk dikontrakan karena masih menunggu rekomendasi Amdal dari instansi teknis.

"Untuk DAK, ada dua jenis yakni DAK penugasan khusus untuk menunjang daerah wisata premium Labuan Bajo untuk dua ruas jalan, yakni simpang Noah- Golowelu dan Nggorang-Kondo-Noah-Hita. Juga DAK Regular untuk dua ruas di Timor dari Barate-Manubelon-Naikliu," terangnya.

Terkait kualitas jalan, Maxi menjaminnya karena dilakukan oleh tim laboratorium pengujian teknik jalan Pekerjaan Umum. Dari hasil pengujian, baru ada tindakan administrasinya. Kami menjamin itu dilakukan secara baik.

Sementara untuk rekanan atau kontraktor yang mengerjakan jalan,  pihaknya melakukan pengawasan yang ketat. 

"Kalau ditemukan pelanggaran di lapangan, kami mengambil langkah sesuai prosedur administrasi kontrak. Kalau sesudah teguran tidak ada kemajuan, kami mengambil tindakan administratif sampai pada taraf yang paling tinggi yakni pemutusan hubungan kerja (PHK)," tandasnya.

Kegiatan yang difasilitasi Biro Humas dan Protokol Setda NTT tersebut dihadiri puluhan wartawan media cetak, online dan elektronik.

Turut mendampingi Kadis PUPR, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTT, Jelamu Ardu Marius dan Kabag Pers, Pengelolaan Pendapat Umum, Dokumentasi dan Perpustakaan, Diani T.A. Ledo.

--- Guche Montero

Komentar