Breaking News

HUKUM Pengamat: Biaya Politik Tinggi Picu Kepala Daerah Lakukan Korupsi 18 Dec 2018 06:39

Article image
OTT terhadap seorang kepala daerah dari Lampung. (Foto: Ist)
"Saya kira jika sistem pencalonan kepala daerah tidak diubah, kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah terus berlanjut," katanya.

LEBAK, IndonesiaSatu.co -- Fenomena korupsi kepala daerah akan tetap terjadi, jika sistem pencalonan kepala daerah tidak diubah. Menurut pengamat hukum Koswara Purwasasmita, biaya politik tinggi yang dibebankan kepada calon kepala daerah yang memicu terjadinya korupsi.

"Semestinya, sistem pencalonan kepala daerah diubah guna menghindari korupsi," kata Koswara di Lebak, Banten, Senin (17/12/2018).

Koswara mengatakan hal itu dalam kaitan dengan kasus korupsi kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur, yang ditangkap KPK sepanjang tahun 2018 sebanyak 17 orang. Namun, lanjut dia, kejahatan korupsi itu kebanyakan melalui OTT dan beraneka modus mulai adanya praktik suap menyuap dengan memberikan kemudahan proses perizinan, seperti yang dialami Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin.

Bahkan, kasus terakhir Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar juga terlibat suap pemotongan dana alokasi khusus (DAK). Korupsi juga dilakukan secara beramai-ramai melibatkan kepala dinas maupun pengusaha swasta.

Menurut Koswara, fenomena kasus korupsi kepala daerah bakal terus berlanjut jika pemerintah tidak mengubah sistem pencalonan kepala daerah. Selama ini mahar politik dibebankan kepada calon kepala daerah sendiri. Ketika menduduki jabatan, yang bersangkutan harus berpikir bagaimana untuk mengembalikan biaya politik itu.

"Biaya politik itu tentu memicu potensi untuk melakukan kejahatan korupsi," tegasnya.

Oleh karena itu, pemilihan calon kepala daerah harus diubah sistemnya dengan kebijakan baru. Mereka bisa saja pemerintah menanggung biaya politik maupun sebaliknya dibebankan kepada partai politik yang mengusungnya.

"Saya kira jika sistem pencalonan kepala daerah tidak diubah, kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah terus berlanjut," imbuh Koswara.

Ia menambahkan, sejauh ini kinerja KPK patut diapresiasi karena banyak bupati ditangkap melalui OTT.

"Kami berharap KPK ke depan tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsiĀ  dan berani menegakkan keadilan karena korupsi termasuk kejahatan luar biasa," pungkasnya.

--- Redem Kono

Komentar