Breaking News
  • BI Sudah Habiskan Rp 11 T untuk Kuatkan Rupiah
  • Gempa 7,8 SR Guncang Fiji
  • Kemensos: Bansos Saja Tak Cukup Tangani Kemiskinan
  • Resmi! Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka 19 September
  • Wadahi Mahasiswa yang Suka Piknik, Kemenpar Resmikan GenPI UBM

POLITIK Pengamat Universitas Paramadina Nilai Koalisi Prabowo-Sandiaga Panik 12 Oct 2018 16:31

Article image
Jokowi-KH Ma’ruf Amin sedang santai. (Foto: merdeka.com)
Pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai Koalisi Prabowo-Sandi terlihat panik dan tidak percaya diri dalam menghadapi kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co – Arus dukungan dari berbagai elemen masyarakat kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf mengalir deras dari hari ke hari. Sementara kubu Prabowo-Sandi seperti kehilangan cara untuk membendung kekuatan petahana.

Kepanikan terlihat menyeruak dari kubu Prabowo-Sandi. Pernyataan yang keluar dari kubu Prabowo-Sandi lebih banyak bernuansa menyerang. Bahkan ada tokoh di kubu Prabowo-Sandi mengaku bahwa pihaknya saat ini sedang dikepung karena kekuatan logistik seperti media, pengambil kebijakan politik, dan aktor bisnis berpihak pada Jokowi-Ma'ruf.

Pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai Koalisi Prabowo-Sandi terlihat panik dan tidak percaya diri dalam menghadapi kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

"Pernyataan beberapa elit koalisi Prabowo-Sandiaga seperti Hidayat Nur Wahid itu merepresentasikan kepanikan dan juga ekspresi ketidakpercayaan diri di internal tim Prabowo-Sandi," kata Khoirul Umam di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan kuatnya pengkutuban kekuatan logistik ke salah satu kubu, dipengaruhi dua hal, pertama, para "stakeholders" itu bersikap rasional dengan mempertimbangkan potensi untung-rugi dan peluang kemenangan masing-masing kubu.

Kedua menurut dia, pengkutuban itu terjadi karena penantang belum mampu menemukan formula narasi dan argumen politik yg solid dan memadai untuk mendeligitimasi kredibilitas petahan.

"Hal itu ditunjukkan dengan tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah," ujarnya seperti dikutip Antara (12/10/2018).

Untuk itu menurut dia, dalam rentang waktu tujuh bulan ke depan, kubu Prabowo-Sandi masih berpeluang mempengaruhi pilihan politik publik, termasuk mempengaruhi arah politik para "stakeholders" demokrasi.

Dia menjelaskan caranya adalah membangun rasionalisasi di tingkat elit dan akar rumput untuk menjelaskan titik lemah kebijakan pemerintah sekarang dan memberikan alternatif kebijakan publik yang solutif bagi terbentuknya tata kelola pemerintah yang efektif, responsif, tansparan serta akuntabel. 

"Jika rasionalitas itu terbangun, dukungan elit dan masyarakat di akar rumput akan bergeser secara otomatis mengikuti arah logika dan nalar politik publik yang logis dan terukur," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Koalisi Prabowo-Sandi, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengakui Prabowo Subianto dikepung dalam kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, misalnya bagaimana mungkin birokrasi seolah-olah diarahkan mendukung Joko Widodo.

Hidayat juga mengakui pemberitaan beberapa media massa condong ke koalisi Jokowi-Ma'ruf karena para pemilik media-media tersebut berafiliasi ke koalisi tersebut.

Karena itu menurut dia, independensi pemberitaan media menjadi hal yang dipertaruhkan dalam Pilpres 2019.

"Lalu belum lagi terkait masalah para konglomerat, kalau dulu dalam konteks Pilkada DKI Jakarta ada istilah sembilan naga dan ini semacam itu juga terjadi," ujarnya.

Hidayat juga menilai Prabowo juga dikepung lembaga survei yang mengeluarkan hasil surveinya namun pihaknya meyakini kedaulatan memilih ada di tangan rakyat bukan pada lembaga survei.

Menurut dia, Prabowo sangat memahami bahwa lembaga survei bukan segala-galanya yang bisa mengepung dan kemudian mengambil hati nurani dan kedaulatan rakyat.

--- Simon Leya

Komentar