Breaking News

REGIONAL Pengembangan PLTP Mataloko Dipercepat 24 Jul 2019 10:16

Article image
Lokasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Mataloko, Kabupaten Ngada yang dikelola PT PLN (Persero) Wilayah NTT (Foto: Antara)
Pemerintah berkomitmen meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi NTT melalui percepatan proyek infrastruktur kelistrikan yang bersumber pada energi panas bumi.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Pemerintah mempercepat pengembangan potensi pembangkit listrik tenaga panas bumi di Mataloko Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) khususnya di Pulau Flores memiliki potensi panas bumi yang cukup besar di antaranya di Ulumbu, Mataloko, Mutubusa, Ropa dan Atadei.

Dilansir Antara, dari 12 wilayah prospek panas bumi di Pulau Flores, terdapat tiga wilayah yang mendapat izin pengelolaan WKP (Wilayah Kerja Panas Bumi), yaitu Ulumbu, Mataloko dan Sokoria dengan total kapasitas terpasang mencapai 12,5 MW.

Dengan pemanfaatan potensi panas bumi tersebut, diharapkan ke depan dapat meningkatkan rasio elektrifikasi di NTT secara signifikan. Kementerian ESDM mencatat rasio elektrifikasi NTT termasuk yang terendah di Indonesia, hingga bulan Juni 2019 sebesar 72 persen.

Kepala Badan Litbang Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana di Jakarta, Rabu menyampaikan, pemerintah berkomitmen meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi NTT melalui percepatan proyek infrastruktur kelistrikan yang bersumber pada energi panas bumi.

Salah satu upaya percepatan yang dilakukan, lanjut Dadan, bersama Kepala Badan Geologi, Rudy Suhendar dan Direktur Pengadaan Strategis 1 PT PLN (Persero), Sripeni Inten Cahyani minggu lalu (18/7), ia telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) studi eksplorasi dan pengeboran sumur produksi di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Mataloko.

"Seiring dengan berkembangnya wisata di wilayah tersebut, kebutuhan listrik di NTT terus meningkat. Saat ini sebagian besar kebutuhan listrik NTT masih dipasok oleh Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)," ujar Dadan.

Dalam kerja sama ini, Kementerian ESDM melalui Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (P3TKEBTKE) dan BLU LEMIGAS, akan melaksanakan beberapa studi panas bumi, meliputi studi mitigasi resiko, studi geologi geokimia geofisika, studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) serta penggunaan peralatan rig hidrolik (mobile hydraulic rig) LEMIGAS.

Sebelumnya, BLU LEMIGAS dan PLN telah bekerja sama untuk pengadaan jasa konsultasi perhitungan losses actual regasifikasi Blok Arun dan pengadaan jasa konsultasi kajian harga gas untuk kelistrikan PLN.

Peran Badan Geologi dalam kerja sama ini akan dilaksanakan oleh Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP), karena memiliki kemampuan dan peralatan untuk pemboran eksplorasi panas bumi. PT PLN Gas dan Geothermal (PT PLN GG) sebagai anak perusahaan PT PLN (Persero) yang menangani bidang infrastruktur gas dan penyediaan tenaga listrik panas bumi, ditugasi untuk mengembangkan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKPO) Mataloko dalam pembangunan PLTP 2,5 MW.

--- Simon Leya

Komentar