Breaking News

BERITA Pengurus Pusat PMKRI Gelar Diskusi Online Bertajuk Politik Anggaran Covid-19 11 May 2020 09:27

Article image
Kegiatan Diskusi Online yang diinisiasi oleh PP PMKRI menyongsong Dies Natalis ke-73 Tahun. (Foto: Dok. PP PMKRI)
"Maka harus dipastikan penggunaannya agar tepat sasaran baik kebutuhan kesehatan maupun dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat. Jangan sampai dana bencana ini justru menjadi 'bencana' baru," ungkap Beni.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) Periode 2020-2022 menggelar Diskusi secara online melalui live streaming Youtube dan aplikasi Zoom pada hari Sabtu (9/5/2020).

Kegiatan diskusi online yang mengangkat tema "Politik Anggaran Penanganan Covid-19" tersebut diselenggarakan sebagai salah satu dari rangkaian kegiatan menyongsong Dies Natalis ke-73 PMKRI pada tanggal 25 Mei mendatang.

Sesuai rilis yang diterima media ini, dua narasumber utama dalam serial diskusi tersebut yakni Staf khusus Menteri Keuangan RI, Yustinus Prastowo dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena.

Dalam sapaan awal, Ketua Presidium PP PMKRI Benidiktus Papa mengatakan bahwa dengan besarnya alokasi anggaran oleh pemerintah senilai Rp. 405,1 triliun termasuk di dalamnya Rp.75 triliun untuk kesehatan, maka diperlukan pengawasan dan akuntabilitas sehingga penggunaannya tepat sasaran.

"Anggaran penanganan pandemi Covid-19 tergolong cukup besar dan fantastis. Maka harus dipastikan penggunaannya agar tepat sasaran baik kebutuhan kesehatan maupun dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat. Jangan sampai dana bencana ini justru menjadi 'bencana' baru," ungkap Beni.

Sementara Prastowo membeberkan bahwa pemerintah menambahkan belanja APBN untuk pandemi Covid-19 sebesar Rp. 255,1 triliun dengan rincian untuk kesehatan Rp. 75 triliun, dukungan dunia usaha Rp. 70,1 triliun dan social safety net sebesar Rp. 110 triliun.

"Dari postur dan pos anggaran yang sudah ditetapkan, tinggal dijabarkan. Tentu ini sebagai wujud komitmen dan perhatian pemerintah dalam mencegah dan mengatasi pandemi Covid-19 ini, termasuk kebijakan realokasi dan refocusing dari beberapa pos anggaran," kata Pras.

Senada dengan Pras, Melki Laka Lena mengatakan bahwa Komisi IX DPR RI yang juga membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan, terus memantau dan mengawasi penggunaan anggaran untuk bidang kesehatan sebesar Rp. 75 triliun.

"Saat ini, dari anggaran yang ada masih digunakan sekitar Rp. 1,7 triliun untuk penanganan Covid-19. Tentu, dengan fungsi pengawasan legislatif, kami akan terus memantau anggaran yang digunakan untuk penanganan Covid-19 ini," jelas politisi Golkar asal NTT ini.

Salah satu peserta diskusi online bernama Aldo berharap agar terkait politik anggaran yang diusung dalam diskusi online tersebut tidak hanya sebatas wacana teoretis, tetapi terutama bentuk pengawasan konkrit bersama lembaga dan institusi negara terkait.

"Soal komitmen pengawasan, diharapkan tidak sebatas diskusi dan teori, tetapi bagaimana wujud konkritnya. Diharapkan dari diskusi ini dihasilkan rekomendasi dan poin-poin atensi sebagai acuan pengawasan ke depan," harap Aldo.

Diskusi online tersebut dimoderatori Oyen Tibo selaku Ketua Lembaga Politik dan Demokrasi PP PMKRI. Kegiatan tersebut juga mendapat apresiasi dan respon antusias dari peserta diskusi, baik dari anggota PMKRI seluruh Indonesia maupun beberapa kalangan yang respek terhadap tema yang diusung forum diskusi.

--- Guche Montero

Komentar