Breaking News
  • Bos First Travel Andika Divonis 20 Tahun, Istrinya 18 Tahun
  • Dolar AS Melambung, Harga Premium dan Solar Tak Naik Tahun Ini
  • Hendropriyono: TNI/Polri Jangan Takut Tegakkan Hukum
  • JK: Eks Koruptor Dilarang Nyaleg Agar Wibawa DPR Baik
  • Jonan Targetkan Akuisisi Saham Freeport Rampung Juni

PERUMAHAN Pengusaha Enggan Bangun Rumah Subsidi di Papua Barat 09 Sep 2016 19:51

Article image
Rumah warga yang juga merupakan rumah adat di Papua Barat. (Foto: ist)
Kebutuhan rumah di daerah pulau Raja Ampat cukup tinggi namun pengembang yang mau berinvestasi membangun rumah subsidi ke sana hampir tidak ada.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Provinsi Papua Barat perlu ditingkatkan. Pihak pengembang telah menyatakan dukungan terhadap upaya Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat untuk terus menyediakan rumah subsidi bagi MBR di Papua Barat. Kendati pemintanya masih minim.

Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada Jumat (2/9/2016), melakukan peninjauan langsung dan meresmikan pembangunan dua proyek perumahan subsidi yang dibangun PT Bastem Kanna di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat. Kedua proyek tersebut adalah Green Sorong di Kabupaten Sorong dan Green Daam Residence di Kabupaten Raja Ampat.

Presiden Komisaris PT Bastem Kanna, Soelaeman Soemawinata mengatakan, total lahan yang akan dikembangkan di Green Sorong mencapai 50 hektare. Untuk tahap awal akan dibangun sebanyak 1.000 unit rumah bersubsidi dari target 3.000 unit.

"Harganya sesuai ketentuan pemerintah yakni Rp 183,5 juta per unit untuk tipe 36/150. perumahan ini untuk PNS, TNI dan Polri dan masyarakat umum lainnya," ujar Soelaeman, Kamis (8/9/2016).

Sementara itu, Grand Daam Residence yang seluas 35 hektare berada di Desa Warsambing, Raja Ampat. Di kabupaten baru lokasi tersebut akan dibangun sebanyak 2.000 unit rumah subsidi.

"Masyarakat yang membeli kedua perumahan ini akan mendapat subsidi melalui KPR-FLPP dengan suku bunga 5 persen dengan jangka waktu atau tenor kredit sampai 20 tahun," tutur calon Ketua Umum DPP REI periode 2016-2019 itu.

"Untuk tahap awal akan dibangun 1.000 unit rumah, dan 550 unit di antaranya sudah terjual," tambah pengusaha yang memiliki sejumlah proyek properti di Jakarta, Jawa Barat dan Medan itu.

Saat ini di Kabupaten Raja Ampat sedikitnya ada 7.500 PNS sehingga kebutuhan rumah di daerah pulau tersebut cukup tinggi. Sementara itu, pengembang yang mau berinvestasi membangun rumah subsidi ke Raja Ampat hampir tidak ada.

Sebaliknya, lanjut Eman, antusiasme PNS pembeli rumah di sana sangat tinggi, bahkan ada desakan agar pembangunan secepatnya dilakukan agar dapat dihuni. "Sebagian besar PNS di Raja Ampat itu masih tinggal di Sorong, dan sisanya mengontrak kamar di Raja Ampat dengan tarif mahal sehingga mereka berharap dapat memiliki rumah sendiri," ujarnya.

Dalam keterangan tertulis kunjungan ke Papua Barat itu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah-wilayah terpencil di luar Pulau Jawa, termasuk di Provinsi Papua Barat, adalah kewajiban pemerintah.

"Dari tiga kebutuhan pokok manusia yakni sandang, pangan dan papan, saat ini baru sandang dan pangan yang dapat dipenuhi dengan baik. Sedangkan untuk papan, kita perlu bekerja lebih keras mengingat antara kebutuhan dan pasokan di lapangan masih belum sesuai," kata Basuki.

Namun, lanjut dia, pemerintah tidak bisa sendirian untuk memenuhi kebutuhan rumah rakyat tersebut sehingga butuh kerjasama pengusaha. Salah satunya sudah dibuktikan oleh PT Bastem Kanna.

Untuk itu, tambah Basuki, Pemerintah pusat akan membantu pengembang merealisasikan pembangunan perumahan bersubsidi di daerah-daerah pinggiran melalui pemberian bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan. Dia juga meminta pemerintah daerah berkomitmen memberikan dukungan dengan mempermudah proses perizinan rumah bersubsidi.

--- Sandy Romualdus

Komentar